Wapres Soroti Mobilitas Jabar Tinggi, Gubernur: Tak Bisa Dibandingkan dengan Jakarta yang Homogen
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Wapres Soroti Mobilitas Jabar Tinggi, Gubernur: Tak Bisa Dibandingkan dengan Jakarta yang Homogen

Kamis, 22 Juli 2021 | 22:06 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / LES

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Presiden (Wapres) KH Maruf Amin mendorong agar kinerja ditingkatkan untuk memperkuat pembatasan kegiatan masyarakat di wilayah Jawa Barat.

Data Google Community Mobility Report hingga 16 Juli 2021 mencatat, belum terdapat penurunan mobilitas masyarakat secara signifikan di beberapa daerah di wilayah Jawa Barat. Baik di tempat berbelanja, tempat wisata maupun di tempat kerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih masif dari seluruh jajaran pemerintah Jawa Barat agar penurunan PPKM Darurat Covid-19 dapat terlaksana dengan baik.

“Sehingga untuk Provinsi Jawa Barat diperlukan upaya tambahan agar pelaksanaan pembatasan dapat lebih baik,” tegas Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada rapat pengarahan kepada seluruh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Jawa Barat (Provinsi, Kabupaten dan Kota) terkait Penanganan Covid-19 melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Kamis (22/07/2021).

Wapres menyampaikan, dalam penerapan PPKM masih terdapat sektor esensial dan sektor kritikal yang beroperasi, salah satunya pedagang. Untuk itu, hal ini memerlukan pengaturan dan pengawasan yang ketat utamanya dalam penerapan protokol kesehatan agar tidak terciptanya cluster baru dari aktifitas niaga.

“Masalah pemberlakuan PPKM level, levelling. Maka untuk PKL (Pedagang Kaki Lima), Khusus PKL di pasar-pasar yang diberikan kesempatan untuk bisa berusaha, supaya jangan sampai ini prokes (protokol kesehatan) nya tidak diperhatikan. Perlu pengaturan dan perlu pengawasan supaya mereka bisa berdagang tapi tidak menjadi klaster Covid-19,” urai Wapres.

Pada kesempatan yang sama, Wapres juga menekankan tentang pentingnya percepatan distribusi dan pemberian vaksinasi kepada masyarakat di Jawa Barat.

Sebab, berdasarkan Data Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Provinsi Jawa Barat (Pikobar), pada 21 Juli 2021 tercatat kasus konfirmasi positif harian mencapai 536.000. Dan Jawa Barat berkontribusi 18 persen terhadap kasus nasional serta berada di urutan kedua tertinggi di Indonesia.

Untuk itu, diperlukan koordinasi yang sinergis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pendistribusian vaksinasi agar herd immunity dapat terwujud di Jawa Barat.

“Mengenai percepatan vaksinasi saya sarankan agar selalu dikoordinasikan dari kalangan Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, dengan Pemerintah Provinsi (Jawa Barat) agar distribusi dan target berjalan sesuai dengan sasarannya ,” tutur Wapres.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, menyampaikan bahwa penekanan mobilitas masyarakat di Jawa Barat memiliki tantangan yang berbeda dengan daerah lain. Hal ini disebabkan oleh kondisi wilayah Jawa barat yang merupakan wilayah aglomerasi atau merupakan satu kesatuan wilayah yang terdiri dari beberapa pusat kota dan kabupaten yang saling terhubung. Seperti wilayah Bekasi dan Depok yang terhubung dengan wilayah Jakarta, Bogor, dan Tangerang (Jabodetabek).

“Evaluasi PPKM Darurat, Pak Wapres, saya laporkan ini adalah peta Jawa Barat di mana penurunan mobilitas tadi saya sampaikan, Pak, mohon izin tidak bisa diperbandingkan dengan Jakarta yang homogen, Pak, karena kami ini tipe mobilitasnya beda-beda. Di daerah yang warna hitam, Pak Wapres, itu adalah daerah-daerah yang memang mayoritasnya pabrik, Pak, yang kerjanya itu ada sif malam,” papar Ridwan.

Kawasan industri tersebut, lanjut Ridwan, umumnya berada di wilayah Pantai Utara (Pantura) yang belum maksimal pengurangan mobilitasnya sehingga memengaruhi persentase Jawa Barat pada umumnya.

Di sisi lain, daerah-daerah tempat tinggal padat penduduk yang berhubungan dengan pusat kota juga turut menambah sulitnya penekanan mobilisasi masyarakat dibanding penekanan pada kabupaten-kabupaten kecil di wilayah Jawa Barat lainnya.

“Maka penurunan mobilitasnya relatif belum maksimal. Nah inilah yang memengaruhi performa penurunan mobilitas secara umum. Kemarin sudah diperbaiki, Pak Wapres, contohnya kami melakukan razia dengan Kapolda,” urai Ridwan.

Terkait vaksinasi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan bahwa seluruh ketersediaan vaksinasi yang saat ini ada di Jawa barat agar disalurkan untuk memaksimalkan pemberian vaksinasi dosis pertama kepada masyarakat. Nantinya, dalam waktu dekat, akan ada pendistribusian vaksin kembali untuk dipergunakan dalam pemberian dosis kedua.

“Jawa Barat catatan kami ada sekitar 9.7 juta dosis vaksin yang sudah dikirim, sedang disuntikkan 7.3 juta. Jadi masih ada 2.4 juta vaksin yang ada di seluruh Jawa Barat yang bisa divaksinkan. Tidak usah digunakan sebagai cadangan suntik kedua. Karena pasti nanti kita akan makin banyak vaksinnya datang, suntik keduanya nanti akan kita isi,” tegas Budi.

“Jadi memang angka itu, sesuai dengan arahan Bapak Presiden dipakai saja karena nanti kita akan perbanyak pengiriman vaksinnya sesuai dengan jumlah vaksin yang datang dalam minggu-minggu depan ini,” tandasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Menko Marves Minta Penyaluran Bansos PPKM Dipercepat

Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat dalam rangka kebijakan PPKM dipercepat.

NASIONAL | 22 Juli 2021

KemdikbudristeK: Sekolah yang Melaksanakan PTM Hanya 4%

Sejak pemberlakuan PPKM, jumlah sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) menurun drastis menjadi hanya sekitar 4% dari sebelumnya 35%.

NASIONAL | 22 Juli 2021

NTB Kehabisan Stok Vaksin Covid-19

Kepala Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat dr Lalu Hamzi Fikri mengungkapkan bahwa stok vaksin Covid-19 di wilayah itu sudah habis.

NASIONAL | 22 Juli 2021

Grand Launching UICI, Presiden Jokowi Sambut Baik Inisiatif KAHMI Dirikan Kampus Digital

UICI pada tahun pertama ini akan membuka empat program studi, yaitu yakni Bisnis Digital, Sains Data, Komunikasi Digital, dan Teknik Informatika.

NASIONAL | 22 Juli 2021

Akselerasi Bansos, Mensos Dorong Himbara Terapkan Kartu Elektronik

Mensos melakukan langkah akselarasi pemberian bantuan sosial oleh Himbara dengan mekanisme non-tunai.

NASIONAL | 22 Juli 2021

Nurdin Abdullah Diduga Tampung Gratifikasi Pakai Rekening Pengurus Masjid

Jaksa menyebut Nurdin Abdullah pernah menggunakan rekening atas nama pengurus masjid kawasan Kebun Raya Pucak untuk menampung uang gratifikasi.

NASIONAL | 22 Juli 2021

Ini Perbedaan Level 4 dan 3 dalam Inmendagri Nomor 22 dan 23

Tito mengakui, secara umum isinya sama dengan aturan sebelumnya, yaitu PPKM darurat.

NASIONAL | 22 Juli 2021

Mendikbudristek: Program Digitalisasi Sekolah Gunakan Produk Dalam Negeri

Mendikbudristek memastikan agar program digitalisasi sekolah mengggunakan produk dalam negeri (PDN).

NASIONAL | 22 Juli 2021

Kades Diminta Pantau Warga Terdampak Pandemi

Mendes PDTT menjelaskan, seluruh warga desa yang terdampak ekonomi harus mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa.

NASIONAL | 22 Juli 2021

Ridwan Kamil Minta 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat Terapkan PPKM Level 4

Ridwan Kamil meminta 27 bupati/wali kota yang ada di Jabar untuk menerapkan kewaspadaan PPKM level 4.

NASIONAL | 22 Juli 2021


TAG POPULER

# Vaksinasi Covid-19


# Buruh Meninggal


# Puncak Covid-19


# STRP


# Pengusaha Sumbang Rp 2 Triliun



TERKINI

Masyarakat di Tojo Una-Una Kembali ke Rumah Pascagempa M 6,5

NASIONAL | 10 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS