KPK Ingatkan Aspek Pemerataan dan Data Penerima dalam Penyaluran BPUM
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK Ingatkan Aspek Pemerataan dan Data Penerima dalam Penyaluran BPUM

Jumat, 23 Juli 2021 | 13:31 WIB
Oleh : Fana F Suparman / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sejumlah masukan terkait penyaluran Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk para pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM). Sejumlah masukan itu disampaikan KPK dalam rapat koordinasi yang diselenggarkan oleh Kementerian Koordinasi bidang Perekonomian pada Rabu (21/7/2021).

"Dalam rapat tersebut, KPK menyampaikan beberapa catatan sebagai pembelajaran untuk pelaksanaan ke depan dari pelaksanaan penyaluran bantuan yang telah dilakukan pada 2020," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangannya, Jumat (23/7/2021).

Dipaparkan, sejumlah catatan tersebut antara lain pemberian bantuan harus mempertimbangkan aspek pemerataan artinya bantuan diberikan bukan hanya ke daerah yang aktif dan mampu mengirimkan data calon penerima bantuan. Dikatakan, Kementerian Koperasi dan UKM perlu secara aktif mendekati daerah-daerah yang terdampak berat dari pandemi ini, misalnya daerah yang tergolong miskin.

"Namun, Dinas Koperasi setempat tidak secara aktif memproses pendaftaran calon penerima. Sehingga, terkesan bahwa BPUM ini hanya untuk penerima di Pulau Jawa saja, meskipun data dari pemda mayoritas dari pemda di Jawa," kata Firli.

Selain itu, KPK juga meminta data penerima bantuan disesuaikan dengan temuan lapangan BPKP dan BPK tentang ketidaklayakan penerima dan ketidaktepatan bantuan pada program sebelumnya. Seluruh calon penerima, kata Firli, harus menyertakan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar memudahkan pengujian kelayakan penerima dengan basis data lain. Misalnya, pengujian dengan data ASN berbasis NIK yang ada di BKN.

"Demikian juga pengujian dengan data penerima bantuan program Prakerja dan program bantuan lainnya," katanya.
Firli menekankan, KPK terus mengawal program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN). Salah satunya dengan mendukung upaya pengawasan terhadap pemberian BPUM sejak 2020 dengan membuka kanal pengaduan masyarakat langsung di JAGA.ID.

"Keluhan yang kami terima terkait penyaluran BPUM yang tercatat pada JAGA.ID total berjumlah 763 laporan, terdiri dari 642 laporan di tahun 2020 dan 121 laporan hingga Juli 2021," terangnya.

Menurut Firli, mayoritas keluhan yang disampaikan antara lain tentang tidak tercantumnya data penerima dalam penerima BPUM meskipun berdasarkan kriteria memenuhi syarat; ketidakakuratan data penerima, yang bersangkutan dihubungi bahwa akan menerima BPUM sementara rekening bank berbeda, sehingga justru akhirnya tidak menerima bantuan.

"Serta, informasi tentang BPUM secara umum, kriteria, tata cara dan sebagainya. Hal ini menggambarkan bahwa sosialisasi mengenai program ini masih perlu diperbaiki," kata Firli.

Firli mengatakan, keluhan terbanyak untuk pelaporan tahun 2020 tercatat berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sedangkan di tahun 2021, tercatat keluhan paling banyak dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Utara.

"Demi mendorong publikasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang program ini, melalui aplikasi JAGA.ID, KPK juga menyediakan informasi mengenai program BPUM yang berisi antara lain tentang siapa yang berhak menerima bantuan, proses pendaftaran, besaran BPUM, dan lainnya," kata Firli.










Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Nakes Korban Penyerangan KKB di Papua Bantah Dokter Restu Pegang Senjata

Saat insiden pembakaran dan perusakan terjadi mereka berempat melarikan diri dengan melompat ke dalam jurang yang ada di dekat puskesmas.

NASIONAL | 20 September 2021

Komisi VIII DPR Setujui Anggaran BNPB Tahun 2022 Sebesar Rp 1,127 Triliun

Kegiatan prioritas nasional tersebut di antaranya pendampingan pengelola infrastruktur darurat, penyaluran DSP atau dana siap pakai, distribusi logistik.

NASIONAL | 20 September 2021

Dipanggil KPK Besok, Anies: Insyaallah, Saya Hadir

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) besok, Selasa (21/9/2021)

NASIONAL | 20 September 2021

Siti Nurbaya: Masyarakat Berkesadaran Hukum Bagian Solusi Permanen Kendalikan Karhutla

Siti menjelaskan sejak tahun 2020 sudah mulai disempurnakan langkah-langkah penanganan karhutla menuju solusi permanen.

NASIONAL | 20 September 2021

Jokowi Beri Bantuan Rp 100 Juta untuk Mantan Ratu Bulutangkis Indonesia yang Sakit Kanker

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan bantuan kepada Verawati Fajrin, legenda bulutangkis Indonesia yang sedang sakit kanker.

NASIONAL | 20 September 2021

Wagub Riza Yakin Anies dan Prasetio Tidak Terlibat Kasus Korupsi Tanah di Munjul

Wagub DKI, Ahmad Riza Patria meyakini Gubernur DKI Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi tidak terlibat kasus dugaan korupsi tanah di Munjul.

NASIONAL | 20 September 2021

Anies dan Prasetio Dipanggil KPK Soal Korupsi Tanah Munjul, Wagub Riza: Mereka Taat Hukum

Wagub DKI, Ahmad Riza Patria meyakini Gubernur DKI Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi taat hukum terkait pemanggilan KPK soal korupsi tanah.

NASIONAL | 20 September 2021

Ketua DPRD DKI Siap Penuhi Panggilan KPK Soal Kasus Korupsi Tanah Munjul

Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi siap memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi tanah di Munjul, Selasa (21/9/2021) besok.

NASIONAL | 20 September 2021

Asosiasi Biometrik Dorong RUU Perlindungan Data Pribadi Disahkan

Aosiasi Industri Teknologi Biometrik Indonesia berpandangan bahwa RUU PDP yang saat ini tengah dibahas di DPR dan pemerintah sebagai landasan hukum

NASIONAL | 20 September 2021

Kebakaran Lapas Tangerang, Polisi: Diduga Kuat Korsleting Listrik

Polda Metro Jaya belum memastikan penyebab kebakaran Lapas Kelas I Tangerang yang menewaskan 49 warga binaan.

NASIONAL | 20 September 2021


TAG POPULER

# Myanmar


# Napoleon Bonaparte


# Mourinho


# Manchester United


# KKB



TERKINI
Meskipun Diizinkan Masuk Mal, Wagub Riza Imbau Anak Usia di Bawah 12 Tahun Tetap di Rumah

Meskipun Diizinkan Masuk Mal, Wagub Riza Imbau Anak Usia di Bawah 12 Tahun Tetap di Rumah

MEGAPOLITAN | 5 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings