PSU Pilgub Kalsel, KPUD Klaim Telah Laksanakan Putusan MK
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

PSU Pilgub Kalsel, KPUD Klaim Telah Laksanakan Putusan MK

Jumat, 23 Juli 2021 | 17:08 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan Umum Daerah Kalimantan Selatan (KPUD Kalsel) membacakan eksepsi atau nota keberatan atas gugatan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Kalimantan Selatan (Kalsel) yang diajukan Paslon nomor urut 2, Denny Indrayana dan Difriadi atau H2D dalam persidangan di Mahkamah Konsitusi (MK), Jumat (23/7/2021).

Dalam eksepsinya, KPUD Kalsel menyatakan, semua tahapan pelaksanaan pemilihan suara ulang (PSU) sudah sesuai dengan tata kelola menurut hukum yang berlaku sekaligus menjalani putusan MK. Di sisi lain, KPUD Kalsel menilai, Denny-Defriadi menyalahi aturan karena tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan di MK.

Penasihat Hukum KPUD Kalsel, Hifdzil Alim mengatakan, MK memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 dan seterusnya, untuk menyidangkan objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan.

Namun, Hifdzil menilai dalil-dalil yang disampaikan kubu Denny-Defriadi justru mengarah ke politik uang, keberpihakan oknum birokrat serta aparat desa, intimidasi, dan premanisme.

"Menurut kami dalil-dalil tersebut masuk dalam kriteria Pasal 73 Undang-undang Pemilihan Nomor 10 Tahun 2016 yang dikategorikan sebagai pelanggaran pemilihan. Jadi bukan perselisihan hasil pemilihan. Bahwa dengan demikian, Yang Mulia, menurut kami Mahkamah tidak berwenang memeriksa perkara a quo," kata Hifdzil.

Selain itu, kata Hifdzil, kubu Denny-Defriadi tidak punya kedudukan hukum mengajukan gugatan di MK. Hal ini lantaran selisih suara antara paslon Denny-Defriadi dengan lawannya Sahbirin Noor-Muhidin sebanyak 2,35% atau melebihi ambang batas 1,5% yang disebutkan dalam Pasal 158 Ayat 1 Huruf b UU 1/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

"Faktanya perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait itu berjumlah 39.945 suara atau 2,35%. Oleh karena itu, menurut kami, Yang Mulia, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum," katanya.

Hifdzil, yang juga dosen luar biasa di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menambahkan, kubu Denny-Defriadi tidak jelas menguraikan dalil mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPUD Kalsel. Menurutnya, tak ada satu pun dalil yang menunjukkan KPUD Kalsel menyalahi aturan dalam penyelenggaraan pemilu.

"Dalil-dalil pemohon tersebut tidak jelas. Karena persidangan ini sebenarnya memeriksa perselisihan hasil, bukan memeriksa soal money politic," katanya.

Sementara itu, Komisioner KPUD Kalsel Edy Ariansyah mengatakan, pelaksanaan sebelum PSU dilakukan sesuai dengan amar putusan MK. KPUD Kalsel telah membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) baru sebelum melakukan penetapan kembali.

"Langkah-langkah pembentukan PPK dari tujuh kecamatan yang menjadi locus pemungutan suara ulang tidak terdapat satu pun ketua dan anggota PPK yang bertugas pada pemungutan suara pemungutan suara pada 9 Desember yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tapin, KPU Kabupaten Banjar, dan KPU Kota Banjarmasin," katanya.

Selain itu, KPUD Kalsel juga membentuk baru KPPS di 827 TPS yang pelaksanaannya melalui koordinasi dan supervisi KPUD kabupaten/kota.

"Adapun dalam seluruh proses pembentukan KPPS, jajaran termohon telah melakukan dengan sebaiknya dan menyelenggarakan secara transparan, membuka tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi dari Bawaslu," paparnya.

Edy memaparkan, selama proses pemungutan dan penghitungan suara dari 827 TPS, seluruh saksi masing-masing pasangan calon telah bertanda tangan dan menerima hasilnya. Kemudian dalam rekapitulasi dari tujuh kecamatan dihadiri dan disaksikan oleh seluruh saksi paslon. Hanya rekapitulasi di Kabupaten Tapim satu saksi pasangan calon nomor urut dua tidak hadir.

"Selain dan selebihnya seluruh calon hadir dan menyaksikan proses rekapitulasi di tingkat kabupaten dan di tingkat provinsi. Dan seluruh hasil penghitungan rekapitulasi telah disampaikan kepada sampaikan salinannya kepada masing-masing pasangan calon," paparnya Edy.

Diketahui, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalsel nomor urut 2, H Denny Indrayana-Difriadi Darjat atau H2D mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 Pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) ke MK. Dalam permohonannya, kubu H2D meminta MK menjatuhkan putusan pembatalan Sahbirin Noor-Muhidin sebagai pasangan calon atau penihilan suara Paslon 1. Permintaan itu disampaikan lantaran kubu H2D meyakini pelaksanaan PSU pada 9 Juni dipenuhi dengan kecurangan yang lebih terstruktur, sistematis, dan masif berupa politik uang.

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada Rabu (21/7/2021), kuasa hukum kubu H2D membeberkan tujuh dalil permohonan disertai 610 alat bukti yang terdiri dari kesaksian, termasuk dari tim Paslon 1, handphone, video, rekaman suara, serta dokumen yang menggambarkan peristiwa pelanggaran dan kecurangan selama PSU Pilgub Kalsel.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Melalui Sekolah Lapang, Kementan Sebarkan Pengetahuan Baru untuk Petani

Kementerian Pertanian memberikan pengetahuan baru kepada petani dalam Sekolah Lapang (SL) Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP).

NASIONAL | 20 September 2021

Waspada, 23 Wilayah di Indonesia Akan Alami Cuaca Ekstrem

Suhu udara pada hari ini di Tanah Air berkisar mulai dari 20 derajat hingga 34 derajat Celsius dengan kelembaban udara 50-100%.

NASIONAL | 20 September 2021

Tim SAR Lanjutkan Pencarian Korban Tenggelam di Pelabuhanratu

Tim SAR gabungan bersiaga dan melanjutkan pencarian korban tenggelam kecelakaan laut di Pantai Kebonkalapa Citepus, Pelabuhanratu, Sukabumi.

NASIONAL | 20 September 2021

Antisipasi Tsunami Terulang, BMKG Sempurnakan Sistem Peringatan Dini

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan pihaknya dan kementerian/lembaga terkait sedang menyempurnakan sistem gempabumi dan peringatan dini tsunami.

NASIONAL | 19 September 2021

Dirtipidum: Napoleon Pukuli dan Lumuri M Kece dengan Kotoran

Hasil pemeriksaan perkara penganiayaan yang dialami Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri terungkap bahwa Napoleon Bonaparte memukuli dan melumuri kotoran

NASIONAL | 19 September 2021

Komisi I DPR Dukung Peremajaan Alutsista Koamarda II Surabaya

Komisi I DPR mendukung peremajaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) Koarmada II Surabaya.

NASIONAL | 19 September 2021

9 Nakes Korban Kekerasan KKB Jalani Pemulihan Trauma

Sebanyak sembilan tenaga kesehatan korban kekerasan d Kiwirok, Pegunungan Bintang, Provinsi Papua pada Senin (13/9/2021)saat ini menjalani pemulihan trauma

NASIONAL | 19 September 2021

Mulai 25 September, Denpasar Terapkan Ganjil Genap di Daerah Tujuan Wisata

Polrestra Denpasar akan menerapkan peraturan lalu lintas berupa penyekatan ganjil genap bagi kendaraan di Daerah Tujuan Wisata (DTW) mulai 25 September 2021.

NASIONAL | 19 September 2021

Wasekjen Demokrat Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Guru Honorer

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan meminta pemerintah memperhatikan nasib para guru honorer.

NASIONAL | 19 September 2021

BNPT: Sikap Intoleran Sebabkan Bencana, Hargai Perbedaan

Komjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, sikap intoleran terhadap agama dapat menyebabkan bencana sehingga mengajak masyarakat untuk menghargai perbedaan

NASIONAL | 19 September 2021


TAG POPULER

# Myanmar


# Mujahidin Indonesia Timur


# Napoleon Bonaparte


# Pengobat Alternatif Ditembak


# Manchester United



TERKINI
Waskita Karya Restrukturisasi Utang Rp 29,2 Triliun dari 21 Bank

Waskita Karya Restrukturisasi Utang Rp 29,2 Triliun dari 21 Bank

EKONOMI | 9 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings