Perubahan dalam Statuta UI Dinilai Hal yang Wajar
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Perubahan dalam Statuta UI Dinilai Hal yang Wajar

Sabtu, 24 Juli 2021 | 16:24 WIB
Oleh : Fana F Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Polemik atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI) yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Juli 2021 dan diundangkan Menkumham Yasonna Laoly pada tanggal yang sama menuai kontroversi.

Salah satunya terkait perubahan larangan rektor dan wakil rektor merangkap sebagai pejabat pada BUMN/BUMD/swasta dalam PP sebelumnya menjadi larangan merangkap jabatan sebagai direksi pada BUMN/BUMD/swasta.

Alumni Fakultas Hukum UI, Freddy Harris menyatakan perubahan dalam peraturan perundang-undangan merupakan hal yang wajar. Freddy yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) mengatakan, perubahan dapat terjadi saat draf peraturan dibahas oleh stakeholder terkait. Apalagi, UI merupakan institusi di bawah Kemdikbud.

"Jadi kalau UI mau mengubah sebuah statutanya, tapi UI masih di bawah pemerintah, ya di perjalanan berubah ya biasa aja, cuma kan nanti perubahannya pasti terekam, kenapa itu berubah, saya juga engga tau kenapa itu berubah dan sebagainya. Kita biasa aja, banyak UU, PP berubah-ubah kan biasa aja, enggak ada persoalan, ini kan persoalan politik," kata Freddy dalam diskusi daring "Menimbang Revisi Statuta UI, Mengapa Harus Ada?" yang digelar Iluni UI, Sabtu (24/7/2021).

Freddy meyakini, perubahan statuta UI melewati proses yang panjang, termasuk pembahasan-pembahasan oleh stakeholder terkait. Dalam proses tersebut, kata Freddy, tentu terjadi tarik ulur kepentingan setiap stakeholder hingga terbentuk aturan yang berlaku saat ini.

"Jadi bukan persoalan. Sebenarnya yang bikin malu orang luar yang kemudian mengomentari UI itu. Jadi UI juga harus lihat dong, ini urusan UI jadi orang luar yang komentarin UI. Jadi kan kacau balau. Komentarnya juga pedas-pedas lagi kan. Kelihatan UI nggak kompak, pada akhirnya begitulah," katanya.

Untuk itu, Freddy menekankan perubahan peraturan perundang-undangan termasuk PP mengenai statuta UI merupakan hal yang wajar. Bahkan, perubahan dapat terjadi dalam proses pembahasan.

"Jadi perubahan itu biasa saja, banyak peraturan yang berubah, UU apa, mau UU paten, UU Hak Cipta, kadang2 berubah di DPR. Tergantung mengelola kepentingan," katanya.

Dalam kesempatan ini, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI, Mayling Oey-Gardiner menyoroti perbedaan PP statuta UI yang telah disahkan dengan draf PP. Mayling mengatakan, dalam draf PP versi 26 Juni tidak ada perubahan klausul rangkap jabatan seperti PP statuta UI sebelumnya, yakni PP 68 Tahun 2013.

"Saya memperoleh versi 26 Juni. Di situ tidak ada perubahan larangan untuk rektor dan wakil rektor di versi itu. Yang dianggap tiba-tiba teman-teman Guru Besar, mereka kaget dengan keluarnya PP 75 ini," katanya.

Mayling mengaku mengetahui proses perubahan statuta UI sudah berjalan sejak tahun lalu. Namun, katanya saat itu, tidak ada perubahan mengenai larangan rangkap jabatan.

"Tidak ada di versi revisi Juni, yaitu tidak menyebut Pasal 35 PP 68, tiba-tiba di PP 75 ada. Jadi tidak hanya rektor dan wakil rektor, tapi pemimpin lembaga juga itu dilarang pegang posisi direksi, bukan pejabat. Itu perubahan yang mendasar," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Jelang PON, BNPB Kirimkan 350.000 Masker ke Kabupaten Mimika

BNPB akan mengirimkan 350.000 masker pada tempat-tempat penyelenggaraan PON XX di wilayah Kabupaten Mimika.

NASIONAL | 25 September 2021

Polri: Ada 6 Calon Tersangka Dugaan Penganiayaan M Kace, Salah Satunya Napoleon

Ada enam calon tersangka dalam perkara dugaan penganiayaan terhadap Muhammad Kace atau Muhammad Kece, salah satunya Irjen Pol Napoleon Bonapart

NASIONAL | 25 September 2021

Pemerintah Kutuk Pelaku Kekerasan terhadap Tokoh Agama dan Perusakan Fasilitas Ibadah

Pemerintah mengutuk pelaku kekerasan terhadap tokoh agama dan perusakan fasilitas ibadah, di sejumlah tempat, di Indonesia

NASIONAL | 25 September 2021

Panen Jagung di Pelosok, Pengamat: Bukti 2,3 Juta Ton Ada

Ketersediaan jagung saat ini ternyata dalam kondisi melimpah, seiring panen raya di musim kedua yang terus berlangsung.

NASIONAL | 25 September 2021

Pengganti Azis Syamsuddin Jadi Wakil Ketua DPR, Golkar: Itu Hak Prerogatif Airlangga

Hal ini (pengganti Azis Syamsuddin sebagai wakil Ketua DPR) adalah hak prerogratif dari Ketum Partai Golkar.

NASIONAL | 25 September 2021

BPS Anugerahi Kemtan Sebagai Mitra Terbaik Satu Data

Penganugerahan tersebut merupakan rangkaian BPS Award.

NASIONAL | 25 September 2021

Azis Syamsuddin Jadi Tersangka Kasus Suap, Golkar Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah

Golkar mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah atau presumption of innocence dalam menghadapi kasus hukum yang menimpa Azis Syamsuddin

NASIONAL | 25 September 2021

Aksi Teror KKB, Satgas Evakuasi Belasan Warga dari Distrik Kiwirok

Evakuasi warga dibagi dalam dua kloter terbang. Kloter pertama terdiri dari 11 warga, tiga anak-anak dan delapan warga dewasa. Kloter kedua enam warga.

NASIONAL | 25 September 2021

Azis Syamsuddin Jadi Tersangka Suap, Golkar Akan Berikan Bantuan Hukum

Partai Golkar akan memberikan bantuan hukum kepada Azis Syamsuddin jika yang bersangkutan memintanya

NASIONAL | 25 September 2021

Gerakan Mobil Masker BNPB Sambangi 4 Klaster Penyelenggara PON Papua

BNPB menurunkan gerakan mobil masker di 4 klaster penyelenggara pertandingan yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke.

NASIONAL | 25 September 2021


TAG POPULER

# Kivlan Zen


# Pilpres 2024


# Covid-19


# Azis Syamsuddin


# Kereta Jarak Jauh



TERKINI
Jelang PON, BNPB Kirimkan 350.000 Masker ke Kabupaten Mimika

Jelang PON, BNPB Kirimkan 350.000 Masker ke Kabupaten Mimika

NASIONAL | 9 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings