Arahan Percepatan Pencairan APBD untuk Bansos dan Dana Covid-19 Mulai Diimplementasi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Arahan Percepatan Pencairan APBD untuk Bansos dan Dana Covid-19 Mulai Diimplementasi

Minggu, 25 Juli 2021 | 20:37 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada seluruh kepala daerah guna mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) dan jaring pengaman sosial mulai diimplementasikan.

Kini beberapa daerah sudah menjalankan arahan sesuai dengan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali atau PPKM.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat misalnya telah menegaskan untuk mempercepat penyerapan Anggaran APBD Tahun 2021 untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 1,1 triliun.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jabar Nanin Hayani Adam melaporkan, per Jumat (23/7/2021) kemarin, realisasi anggaran penanganan Covid-19 sudah mencapai 17,58 persen atau Rp 204,5 miliar sudah termasuk untuk insentif tenaga kesehatan yang dianggarkan Rp 57,7 miliar.

"Anggaran untuk insentif tenaga kesehatan sebesar Rp 57,7 miliar, sudah direalisasikan sebesar Rp 33,5 miliar atau sekitar 58,15 persen," kata Nanin.

Total anggaran itu sebagian didapatkan dari pergeseran anggaran dengan menambah pos belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp 400 miliar pada 12 Juli 2021. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 144 miliar berasal dari penghentian sementara proyek strategis.

Sementara untuk kota Bandung sendiri diketahui penyaluran bansos senilai Rp 500.000 kepada warga Kota Bandung yang terdampak PPKM disebut hampir mencapai 70 persen dari target sasaran sekitar 60.000 keluarga penerima manfaat (KPM).

"Kalau ini murni APBD bukan dana pusat atau provinsi, yang didistribusikan dana APBD tahun anggaran 2021. Kami sudah alokasikan Rp 30 miliar," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Ema Sumarna.

Masih di Provinsi Jawa barat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mengatakan ada sekitar 10.000 paket bansos yang akan disiapkan Pemkab Bekasi bagi warga terdampak. Bansos tersebut akan disalurkan secara merata ke berbagai wilayah Kabupaten Bekasi.

Pejabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan berharap penyaluran bansos setidaknya dapat meringankan beban warga di tengah kesulitan ekonomi akibat PPKM. Diakuinya kebijakan PPKM ini sangat berpengaruh terhadap sektor perekonomian di masyarakat.

"Dengan bansos ini kami berharap masyarakat bisa terbantu ekonominya dan pandemi Covid-19 segera berakhir, sehingga roda perekonomian masyarakat bisa berjalan normal," imbuhnya.

Sementara itu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah meminta kabupaten dan kota di Sumsel untuk mempercepat penyaluran bansos.

Gubernur Sumsel, Herman Deru mengatakan, upaya ini sebagai langkah pihaknya terhadap penanganan penyebaran virus corona (Covid-19), termasuk penyediaan masker, APD dan vaksinasi. Selain itu, pihaknya bersama aparat mengajak dan mengingatkan tentang penggunaan anggaran terutama terkait bansos.

“Kami meminta agar daerah juga mengoptimalkan anggaran dengan maksimal sesuai dengan aturan dan instruksi pemerintah pusat mengenai percepatan pemulihan ekonomi dan penyaluran program perlindungan sosial serta belanja modal terkait bansos untuk masyarakat,” tegasnya.

Merespon arahan Presiden dan Mendagri tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mulai bergerak untuk segera mencairkan insentif tenaga kesehatan 2021. Saat ini insentif tersebut sedang proses pencairan, setelah diverifikasi oleh pemerintah pusat.

Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, Arry Yuswandi mengatakan, Pemprov Sumbar menyiapkan anggaran sebesar Rp 23 miliar untuk insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) yang bekerja menangani Covid-19. Ditargetkan semua bisa disalurkan pada bulan Juli ini. Dananya bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT).

Disebutkannya, proses pencairan dana insentif tenaga kesehatan tersebut diusulkan oleh rumah sakit. Kemudian diajukan pada Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan mengajukan ke pusat.

“Ada aplikasi khusus untuk verifikasi, setelah disetujui, baru bisa dibayarkan. Kemarin itu kita menunggu proses verifikasi dari pusat. Sekarang sudah selesai, dalam bulan ini sudah dapat kita bayarkan,”katanya.

Kemudian dari Pemkot Mojokerto, Wali kota Ika Puspitasari memastikan Pemkot Mojokerto siap membantu meringankan beban masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Salah satunya dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 13,14 miliar dari APBD untuk penyaluran paket bantuan sosial (bansos) bagi warga.

"Meski dengan segala keterbatasan, saya pastikan Pemkot hadir. Tidak ada warga yang akan kami biarkan dalam kondisi terpuruk akibat pandemi Covid-19," ujarnya.

Ita menyebut bahwa jenis bansos Covid-19 yang diberikan cukup beragam, mulai dari Sembako Terdampak Covid-19, Sembako Terkonfirmasi Covid-19, hingga Sembako Dampak PPKM. Selain bansos sembako, menurutnya Pemkot Mojokerto juga memberikan pembebasan retribusi bagi para pedagang di area Pasar Benteng Pancasila (Benpas) dan Rest Area Gunung Gedangan.

"Secara keseluruhan, alokasi anggaran bansos dari pos Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto yang bersumber dari APBD 2021 yang terfokus untuk dampak Covid-19 sebesar Rp 13,14 miliar. Sedangkan yang sudah terserap hingga bulan Juli 2021 sebesar Rp 8,31 miliar atau sekitar 63,2 persen," ungkapnya.

Sebelumnya diketahui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah untuk memanfaatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah (pemda) yang sudah ada untuk penanganan Covid-19, tanpa harus menunggu dari pemerintah pusat.

Tito mengatakan beban pandemi Covid-19 yang sedang dialami seluruh daerah di Indonesia dapat ditanggung bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

"Anggaran, baik untuk penguatan kapasitas kesehatan kemudian termasuk obat-obatan, ini sebetulnya dapat digunakan anggaran-anggaran dari daerah juga. Jadi kita bagi beban, sharing burden," jelasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Proses Hukum secara Tegas, Aksi Main Hakim Napoleon Bonaparte Berbahaya

Aksi main hakim sendiri yang dilakukan Irjen Napoleon Bonaparte kepada Muhammad Kace, bisa membahayakan apabila tidak diproses hukum secara tegas.

NASIONAL | 24 September 2021

Garuda Bawa Pulang 13 Kura-kura Leher Ular Rote dari Singapura

Mendukung konservasi satwa, Garuda Indonesia menerbangkan 13 kura-kura jenis leher ular Rote (Chelodina mccordi) dari Singapura ke Kupang.

NASIONAL | 24 September 2021

Edukasi Lingkungan Allianz Indonesia Lewat Aksi World Cleanup Day 2021

Partisipasi pada World Cleanup Day 2021 merupakan kelanjutan komitmen, dan kepedulian Allianz Indonesia terhadap lingkungan.

NASIONAL | 24 September 2021

Terima 19.752 Pengaduan Terkait P3K, Ini Rekomendasi PGRI untuk Pemerintah

PGRI berharap pemerintah melakukan revisi terhadap peraturan rekrutmen P3K sebagai solusi untuk mengatasi darurat kekurangan guru.

NASIONAL | 24 September 2021

Kasus Napoleon Aniaya Kace, Kompolnas: Tak Boleh Lagi Ada Kekerasan di Ruang Tahanan

Dikatakan Poengky, lebih disayangkan lagi pelakunya diduga oknum anggota Polri aktif berpangkat jenderal.

NASIONAL | 24 September 2021

Sandiaga Uno Bertemu Tokoh Masyarakat Adat Papua Bahas KBMAP IV

Pada pertemuan terbatas tersebut Sandiaga Uno mendengarkan aspirasi dan masukan dari tokoh masyarakat adat Papua.

NASIONAL | 24 September 2021

BMKG Sajikan Informasi Cuaca di Seluruh Klaster Pertandingan PON Papua

Terlebih penyelenggaraan PON XX 2021 sendiri bertepatan dengan kalender musim penghujan Indonesia.

NASIONAL | 24 September 2021

Eks Dirut Sarana Jaya Segera Diadili Kasus Korupsi Tanah Munjul

Mantan Direktur Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan bakal segera diadili atas kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul.

NASIONAL | 24 September 2021

Sekjen Kemdes Hadiri Pembukaan ToT P3PD Tahap 1

Menurut Sekjen Kemdes PDTT Taufik Madjid, pandemi tidak boleh menjadi penghalang untuk Kemdes PDTT menjalankan tugas dan fungsinya.

NASIONAL | 24 September 2021

Danamon Gelar Vaksinasi Tahap Dua untuk Pedagang Pasar Sleman

Danamon percaya, pasar membutuhkan perhatian khusus untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19.

NASIONAL | 24 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Tokocrypto Jalin Kerja Sama Strategis dengan Bekind

Tokocrypto Jalin Kerja Sama Strategis dengan Bekind

EKONOMI | 11 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings