KPK: Industri Jasa Keuangan Dilarang Beri Gratifikasi ke Penyelenggara Negara
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK: Industri Jasa Keuangan Dilarang Beri Gratifikasi ke Penyelenggara Negara

Senin, 26 Juli 2021 | 16:46 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan lembaga jasa keuangan mengenai larangan memberi gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugas atau kewajibannya baik secara langsung atau disamarkan dalam bentuk fee marketing, collection fee, refund, atau penamaan lainnya.

Peringatan itu disampaikan KPK dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) KPK 19/2021 tanggal 23 Juli 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi Terkait Industri Jasa Keuangan.

"Dalam SE tersebut, KPK mengingatkan lembaga jasa keuangan dilarang memberikan gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugas atau kewajibannya, baik secara langsung atau disamarkan dalam bentuk fee marketing, collection fee, refund, atau penamaan lainnya," kata Plt Jubir KPK, Ipi Maryati dalam keterangannya, Senin (26/7/2021).

KPK, kata Ipi menekankan pentingnya pencegahan korupsi khususnya melalui pengendalian gratifikasi pada industri jasa keuangan. Dikatakan, lembaga jasa keuangan sebagai entitas korporasi wajib melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana korupsi.

"Tidak dilakukannya hal tersebut menjadi penilaian kesalahan korporasi yang dapat berimplikasi pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi," kata Ipi.

Sebelumnya, pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan BUMN/BUMD yang diwakilkan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) telah bersama-sama berkomitmen untuk menciptakan budaya antigratifikasi, di antaranya larangan bagi bendahara instansi pemerintah menerima collection fee dari Lembaga Jasa Keuangan. Kesepakatan dilakukan pada Rapat Koordinasi Nasional tahun 2018 dan ditindaklanjuti pada Rapat Koordinasi pada Oktober 2020.

"KPK juga mengimbau bahwa pemberian berupa insentif untuk mendukung upaya promosi, pengembangan pasar, dan kegiatan operasional jasa keuangan lainnya yang berkaitan dengan instansi pemerintahan/BUMN/BUMD hanya dapat diberikan kepada instansi, yakni melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak diberikan secara langsung kepada individu pegawai negeri atau penyelenggara negara," katanya.

Selain itu, KPK dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Nota Kesepahaman Nomor 48/2021 telah melakukan kerja sama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor jasa keuangan. Salah satu kegiatannya adalah penerapan program pengendalian gratifikasi dengan mendiseminasikan pencegahan korupsi kepada lembaga jasa keuangan yang berada di bawah pengawasannya. Jika karena kondisi tertentu, pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat menolak gratifikasi, maka wajib melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

"KPK berharap pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat menjadi panutan bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi. Sehingga, dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan, kode etik, serta memiliki risiko sanksi pidana," katanya.

Untuk informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan https://gratifikasi.kpk.go.id. Pelaporan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan https://gol.kpk.go.id atau surat elektronik di alamat pelaporan gratifikasi@kpk.go.id



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kabar Baik, IPB dan BPI-BRIN Ciptakan Oxygen Concentrator Berbahan Baku Lokal

IPB University dan Balai Pengembangan Instrumentasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BPI-BRIN) berhasil menciptakan oxygen concentrator.

NASIONAL | 28 September 2021

Habib Luthfi: Indonesia Raya Bukan Sekadar Lagu, tetapi Ikrar

Dengan mengetahui dan mengenal sejarah maka masyarakat akan paham bagaimana para pendahulu bangsa ini berjuang dan bagaimana mereka mencintai bangsanya.

NASIONAL | 28 September 2021

Ini Upaya Sub PB PON Klaster Mimika Tertibkan Penonton PON di Papua

Jumlah tiket yang dijual saat ini sebagian besar atau 60% dijual melalui aplikasi di atas dan sisanya sebanyak 40% melalui offline.

NASIONAL | 27 September 2021

Hunian Kamar Hotel di Sumut Sudah Capai 50%

Kenaikan hunian hotel di Sumut terjadi secara bertahap sejak 24 Agustus 2021.

NASIONAL | 27 September 2021

Akhiri Masa Jabatan di APJII, Ini Catatan Kesuksesan Jamalul Izza

Ketua Umum APJII, Jamalul Izza menyebut pengurus yang dipimpinnya telah merealisasikan 94 persen amanat Munas tahun 2018.

NASIONAL | 27 September 2021

Banjir Bandang Hantam Puluhan Rumah Warga di Sumsel

Tidak ada korban jiwa untuk warga yang rumahnya rusak berat.

NASIONAL | 27 September 2021

Ini Para Sesepuh yang Memutuskan Siapa Pengganti Mangkunegara IX

Penentuan penerus takhta Mangkunegaran Solo kemungkinan setelah 100 hari wafatnya Mangkunegara IX atau sekitar akhir November.

NASIONAL | 27 September 2021

Menag: Insentif Guru Bukan PNS Madrasah Segera Cair

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan, insentif ini secara bertahap akan segera cair

NASIONAL | 27 September 2021


Fahri Hamzah Apresiasi Kinerja Kejagung dalam Pemberantasan Korupsi

Fahri Hamzah mengapresiasi kinerja Kejgung dalam pemberantasan korupsi. Tolak ukurnya, penyelamatan uang negara sebesar Rp 26,1 triliun.

NASIONAL | 27 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Jalur Puncak 2


# PSI


# SBY


# PKI



TERKINI
Awal Sesi, Rupiah dan Mata Uang Asia Terkoreksi

Awal Sesi, Rupiah dan Mata Uang Asia Terkoreksi

EKONOMI | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings