KPK: Tuntutan 11 Tahun Eks Mensos Juliari Berdasarkan Fakta Persidangan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK: Tuntutan 11 Tahun Eks Mensos Juliari Berdasarkan Fakta Persidangan

Kamis, 29 Juli 2021 | 14:02 WIB
Oleh : Fana F Suparman / LES

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, tuntutan 11 tahun pidana penjara terhadap mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara dalam perkara dugaan suap pengadaan bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek berdasarkan fakta-fakta yang mencuat di persidangan. KPK menyatakan, tuntutan-tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut dalam persidangan pada Rabu (28/7/2021) kemarin tersebut bukan atas dasar pengaruh opini, keinginan, bahkan desakan pihak-pihak tertentu.

"Dalam menuntut terdakwa, tentu berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan perkara dimaksud bukan karena pengaruh adanya opini, keinginan, maupun desakan pihak manapun," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya, Kamis (29/7/2021).

Ali mengatakan, pertimbangan alasan memberatkan dan meringankan juga menjadi dasar dalam menuntut baik pidana penjara, uang pengganti, maupun denda dan pencabutan hak politik. Ali mengatakan, Juliari dituntut terkait pasal suap, bukan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor.

"Penerapan pasal tentu karena berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penyidikan," kata Ali.

Sebagai pemberatan tuntutan, katanya, dalam perkara ini jaksa juga menuntut uang pengganti yang apabila tidak dibayarkan maka dapat diganti dengan hukuman penjara. Padahal, dalam beberapa perkara tindak pidana korupsi, uang pengganti dibebankan kepada terdakwa dalam perkara yang berhubungan dengan penerapan Pasal 2 atau 3 UU Tipikor atau berhubungan dengan kerugian negara. Namun, Jaksa tentu memiliki dasar hukum yang kuat dalam menuntut uang pengganti terhadap Juliari Batubara.

"Kami berharap majelis hakim akan mengabulkan seluruh tuntutan tim JPU," katanya.

Diketahui, Jaksa Penuntut KPK menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 11 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara. Jaksa meyakini Juliari terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menerima suap terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Tak hanya pidana penjara dan denda, Jaksa juga menuntut agar Juliari dijatuhi hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 14,5 miliar. Apabila Juliari tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya akan disita untuk menutupi uang pengganti.

Apabila harta benda tidak cukup untuk membayar uang pengganti, maka Juliari dihukum pidana badan selama dua tahun. Tak hanya itu, Majelis Hakim juga menuntut agar Majelis Hakim mencabut hak politik Juliari selama empat tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

Dalam menyusun amar tuntutan ini, Jaksa mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang memberatkan, Jaksa menilai perbuatan Juliari tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tak hanya itu, Jaksa menilai keterangan Juliari berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dan perbuatan tersebut dilakukan Juliari saat kondisi darurat pandemi.

Sementara untuk hal yang meringankan, Jaksa menilai Juliari belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya.

Sebelumnya, Jaksa KPK mendakwa mantan Mensos Juliari P. Batubara menerima suap sebesar Rp32,48 miliar dari para vendor atau pengusaha yang menggarap proyek pengadaan Bansos untuk penanganan Covid-19.
Uang suap yang diterima Juliari Batubara melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso itu berkaitan dengan penunjukan sejumlah perusahaan penggarap proyek bansos Covid-19, seperti PT Pertani, PT Mandala Hamonganan Sude dan PT Tigapilar Agro Utama serta sejumlah vendor lainnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Jenazah Ali Kalora dan Ikrima Dibawa ke RS Polri

Rudy memastikan, dua orang yang tewas dalam kontak tembak di Desa Astina, Kecamatan Torue, itu merupakan Ali Kalora dan Ikrima.

NASIONAL | 19 September 2021


Polisi Buru 4 Anggota Mujahidin Indonesia Timur yang Masih Buron

Dikatakan Rudy, setelah Ali Kalora dan Ikrima dibekuk, maka tinggal empat orang anggota terduga teroris Poso yang masih diburu.

NASIONAL | 19 September 2021


Tingkatkan Skill dan Kompetensi, Menaker Dorong PMI Mengakses Pendidikan Tinggi

Ida menyatakan adanya globalisasi dan revolusi industri digital menuntut para PMI untuk semakin cepat beradaptasi dan belajar agar tidak tertinggal.

NASIONAL | 19 September 2021

Waspadai 24 Wilayah Ini Akan Dilanda Cuaca Ekstrem

Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau badai petir, guntur, dan peningkatan angin kencang.

NASIONAL | 19 September 2021

Danone dan Kemdikbudristek Perluas Akses Pendidikan Anak

Danone Indonesia dan Kemdikbudristek perluas akses pendidikan anak.

NASIONAL | 19 September 2021

Nadiem: Lebih dari 100.000 Sekolah Telah Gelar PTM Terbatas

Nadiem Anwar Makarim mengatakan, lebih dari 100.000 sekolah di Indonesia sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas

NASIONAL | 18 September 2021

Polisi di Mandailing Natal Dipukul 2 Pengedar Ganja

Kedua tersangka itu juga mencoba merampas senjata petugas tersebut.

NASIONAL | 18 September 2021

Polresta Denpasar Tahan Selebgram Atas Dugaan Pornografi

Polresta Denpasar, Bali menahan seorang selebgram berinisial RR atas dugaan kasus pornografi yang dilakukannya melalui salah satu aplikasi Mango.

NASIONAL | 18 September 2021


TAG POPULER

# Napoleon Bonaparte


# Ali Kalora


# Ancaman Keamanan Bangsa


# Inter Milan


# Persib



TERKINI
Rachmat Gobel Minta Pemasok Barang Kecil dan Menengah Dilindungi Pemerintah

Rachmat Gobel Minta Pemasok Barang Kecil dan Menengah Dilindungi Pemerintah

EKONOMI | 16 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings