Penyaluran Bansos Dinodai Oknum Lakukan Pungli
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Penyaluran Bansos Dinodai Oknum Lakukan Pungli

Kamis, 29 Juli 2021 | 23:10 WIB
Oleh : Hendro D Situmorang / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Penyaluran bansos bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 seiring diperpanjangnya PPKM level 4 ternyata dinodai oleh oknum yang melakukan pungli

Hal itu terkuak saat Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini melakukan sidak dan pemantauan penyaluran kepada penerima Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ Program Sembako di sejumlah daerah. Dalam blusukannya di Kota Tangerang, Banten, Risma menemukan warga yang menerima BPNT dimintai uang kresek oleh pihak tertentu yang terkait dengan program bantuan yang diterima dari Kementerian Sosial (Kemsos).

"Untuk atasi adanya temuan pungli bansos, nanti kita buatkan sistem agar bisa memudahkan kita untuk mengontrol dan mengendalikan setiap langkah. Sistem pun juga harus evaluasi agar tidak terjadi ada kelemahan kemudian dimanfaatkan orang," kata Mensos kepada awak media, Kamis (29/7/2021).

Pihaknya pun melibatkan dukungan teknologi berbasis digital. Kemsos telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fintech Indonesia, untuk menyiapkan aplikasi yang meningkatkan layanan kepada penerima manfaat sekaligus menjadi alat kontrol efektif dalam penggunaan bantuan sosial.

Menurutnya beberapa pihak yang melakukan "penyunatan" bansos tersebut, tengah diproses kode etik dan proses pidana oleh kepolisian, termasuk warga yang bersangkutan dimintain keterangan semuanya.

Diakui ada juga warga Tangrang yang menerima BPNT tapi harga barang komponen yang diterima tidak sesuai atau tidak genap Rp 200.000 per bulan.

"Tadi sudah dihitung oleh Bapak yang dari Satgas Pangan/Mabes Polri harga dari komponen yang diterima hanya Rp 177.000 dari yang seharusnya Rp 200.000. Jadi ada selisih Rp 23.000. Coba bayangkan itu kalau dikali 18,8 juta, " kata Mensos.

Para penerima BST, BPNT/Program Sembako dan PKH diminta membantu pemerintah agar bantuan bisa sampai kepada penerima manfaat dan tidak ada tindak pemotongan atau penyunatan oleh pihak siapapun.

"Tolong bantu kami untuk mengetahui apakah ada pemotongan atau tidak, kalau gini-gini terus tidak bisa selesai urusannya dan kapan warga mau bisa sejahtera," kata Mensos.

Risma menekankan akurasi dan kecepatan penyaluran bantuan, serta memastikan hak-hak penerima bantuan terpenuhi. Untuk keperluan tersebut, Mensos terus mendorong agar pemerintah daerah (pemda) mengawal dengan sungguh-sungguh.

Dalam pantauannya di Kota Pekalongan, ia tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya karena mendapati harga barang yang mahal dan juga barang diberikan secara paket kepada KPM BPNT/Kartu Sembako.

"Saya sudah siapkan sistem yang membuat KPM bisa memilih barang sesuai dengan yang dibutuhkan. Nanti biar e-warong bersaing dengan toko lain. Kan kasian kalau orang miskin dapat harga lebih mahal," kata Mensos.

Mensos Risma meminta semua pihak untuk mengawal penyaluran bansos dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi anggaran. Mensos juga mengajak jajaran Forkompimda Kota Pekalongan dan masyarakat setempat untuk bersama-sama memutuskan mata rantai pandemi.

Dirjen PFM Kemsos, Asep Sasa Purnama yang meninjau e-warong untuk KPM BPNT/Program Sembako mengakui masih ada beberapa harga komoditas yang lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET).

“Misalnya untuk harga telur lebih dari Rp 24.000/kg atau lebih tinggi dari HET,” kata Asep.

KPM BPNT/Program Sembako membelanjakan bantuan sebesar Rp 200.000 itu untuk mendapatkan komoditas pangan berupa beras, telur, ikan, buah jeruk, kentang dan tahu.

“Agar harga komoditas sesuai dengan HET akan dikomunikasikan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat, sehingga penerima BPNT/Program Sembako bisa menerima dengan kualitas yang terbaik,” kata Asep.

Penyaluran bantuan sosial di Kota Pekalongan cukup memuaskan. Alokasi penerima BST Kota Pekalongan sebanyak 13.990 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), per 26 Juli telah salur sebanyak 12.180 KPM (87,06%).

Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 3.438 KPM telah salur sebanyak 3.176 (92,38%). Kemudian untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako pada Mei Juni sebanyak 18.054 KPM dan telah salur kepada 17.365 KPM (96,1%).

Sementara realisasi penyaluran program bantuan sosial saat ini tengah dikoordinasikan dan dihitung pihak PT Pos Indonesia dan Himpunan Bank-Bank negara (Himbara) bersama Direktorat Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kemsos. Jadi masih proses menunggu perhitungan.

Penyaluran bantuan PKH dan BPNT/Kartu Sembako dilakukan secara non tunai melalui jaringan Himpunan Bank-Bank negara (Himbara) yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN. Adapun BST merupakan bansos khusus yang disalurkan melalui jaringan kantor PT Pos Indonesia.

"Perlu kami sampaikan bahwa untuk PKH, dan kartu sembako atau BPNT itu disalurkan melalui bank Himbara, bank himpunan negara, ada BNI, BRI, kemudian Mandiri, dan satunya BTN," ujar Risma.

Mensos juga memastikan terus memperkuat validitas dan akurasi data kemiskinan, sehingga akan semakin meningkatkan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan. Oleh karena itu, ia memimpin langsung proses pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dilakukan secara berkala.

Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, untuk PKH yang menjangkau 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pencairannya dimajukan pada triwulan ketiga di bulan Juli. BPNT/Kartu Sembako dari semula menjangkau 15,93 juta KPM, ditingkatkan jangkauannya untuk 18,8 juta KPM dengan indeks Rp 200.000/KPM/bulan.

Kemudian untuk BST yang menjangkau 10 juta KPM, disalurkan selama dua bulan yakni Mei dan Juni dan dibayarkan sekaligus dua bulan pada Juli. Indeks BST sebesar Rp 300.000/KPM/bulan. Jadi KPM BST menerima sebanyak Rp 600.000. KPM BST adalah masyarakat terdampak pandemi yang sudah masuk dalam DTKS, yang tidak menerima PKH dan BPNT/Kartu Sembako.

Bantuan PKH dalam satu keluarga per tahun diberikan untuk ibu hamil dan anak usia dini Rp 3 juta, anak SD Rp 900.000, SMP Rp 1,5 juta, SMA Rp 2 juta, dan anggota disabilitas atau lansia Rp 2,4 juta. Itu dialokasikan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Sedangkan Kartu Sembako nilainya adalah Rp 200.000/bulan untuk 18,8 juta KPM.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Setara Institute Nilai Pejabat Makin Alergi dengan Kritik dari Masyarakat

Setara Institute menilai para pejabat semakin alergi dengan kritik dari masyarakat. Hal ini tercermin dari pelaporan yang dilakukan pejabat terhadap masyarakat.

NASIONAL | 23 September 2021

Peserta Seleksi P3K Keluhkan Materi Sulit, Nadiem: Soal Disusun Guru

Mendikbudristek menyatakan, materi seleksi seleksi P3K Guru tahap I yang dikeluhkan sulit oleh peserta sebetulnya disusun oleh para guru

NASIONAL | 23 September 2021

Korban Mafia Tanah Kecewa Saat Salah Cegat Rombongan Presiden Jokowi

Unjuk rasa dan rencana mencegat rombongan Presiden Jokowi itu dilakukan Guru Besar IPB karena ingin ada kepastian terhadap kasus perampasan tanah miliknya.

NASIONAL | 23 September 2021

Satgas Harap PON Papua Tak Jadi Sumber Penularan Covid-19

Satgas berharap PON XX Papua tidak menjadi sumber penularan Covid-19, salah satunya adalah dengan memitigasi risiko penularan Covid-19

NASIONAL | 23 September 2021

Polisi Periksa 18 Saksi Terkait Kasus Napoleon Aniaya Muhammad Kace

Penyidik masih terus mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang kasus penganiayaan itu.

NASIONAL | 23 September 2021

Effendi Simbolon Nilai Labelisasi Teroris yang Dilakukan Mahfud MD Keliru

Anggota Komisi I DPR dari PDIP, Effendi Simbolon menilai labelisasi teroris gerakan referendum Papua yang dilakukan Menko Polhukam Mahfud MD hal yang keliru.

NASIONAL | 23 September 2021

Kemendikbudristek-DPR Bersepakat Tunda Pengumuman Hasil Seleksi P3K Guru

Kemendikbudristek dan Komisi X bersepakat menunda pengumuman hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) Guru tahap I

NASIONAL | 23 September 2021

Gubernur Kaltim Sambut Baik Pembangunan Tangki Timbun dan Terminal BBM

Pembangunan tangki timbun dan terminal BBM di wilayah Tanjung Sembilang dalam memperkuat ketahanan energi nasional di Kaltim.

NASIONAL | 23 September 2021

Kepada Jokowi, Pelajar di Cilacap Minta Keluarganya Juga Divaksin

Selain meninjau, Presiden Jokowi turut menyapa para peserta vaksinasi di sejumlah lokasi di seluruh Indonesia melalui konferensi video.

NASIONAL | 23 September 2021

Napoleon Aniaya Muhammad Kace, Propam Telusuri Dugaan Kelalaian Penjaga Tahanan

Propam Polri sedang menelusuri dugaan kelalaian petugas penjaga tahanan terkait kasus dugaan penganiayaan Irjen Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kace.

NASIONAL | 23 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Tukul Arwana


# Hari Libur Nasional 2022


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman



TERKINI
Tagih Utang Rp 157 Miliar, Satgas BLBI Kembali Panggil Kwan Benny Ahadi

Tagih Utang Rp 157 Miliar, Satgas BLBI Kembali Panggil Kwan Benny Ahadi

EKONOMI | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings