Pakar Nilai Kejagung Tak Cermat Verifikasi Aset Kasus Jiwasraya-Asabri
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pakar Nilai Kejagung Tak Cermat Verifikasi Aset Kasus Jiwasraya-Asabri

Selasa, 3 Agustus 2021 | 19:58 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Eva Achjani Zulfa menyatakan penyitaan dan perampasan di dalam KUHAP merupakan istilah yang berbeda. Untuk itu, Kejaksaan selaku penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan kedua upaya tersebut dalam rangka pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Pernyataan tersebut disampaikan Eva menyikapi dugaan polemik abuse of power penegak hukum dalam perampasan aset dalam kasus Jiwasraya-Asabri yang diduga serampangan.

"Penyitaan dan perampasan di dalam KUHAP adalah istilah yang berbeda, tindakannya juga tidak sama antara penyitaan dan perampasan," kata Eva dalam keterangannya, Selasa (3/8/2021).

Dikatakan, barang yang disita adalah barang yang berkaitan dengan tindak pidana, barang hasil dari tindak pidana, barang yang dipakai untuk satu tindak pidana, atau barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana. Hal ini lantaran penyitaan bertujuan mencari barang bukti suatu tindak pidana.

"Nah, di luar itu barang-barang yang tidak berhubungan langsung, yang tidak ada kaitannya dan tidak dipakai untuk satu tindak pidana, yang bukan merupakan hasil dari tindak pidana, tidak boleh disita. Kita kan membacanya kontra riil seperti itu. Karena memang tujuannya terbatas untuk mencari barang bukti dari suatu tindak pidana," katanya.

Eva menegaskan penyidik seharusnya memverifikasi atau mengklasifikasi secara detil terhadap suatu barang sehingga dapat diketahui dengan pasti barang tersebut terkait atau tidak dalam suatu tindak pidana. Dengan demikian, aparat penegak hukum sebagai alat negara dapat melindungi hak masyarakat yang menjadi korban.

"Saya rasa, dalam kasus ini (Jiwasraya-Asabri) tindakan klasifikasi atau verifikasi aset tidak bekerja. Padahal penyidikan itu seharusnya bukan hanya sekedar investigasi membuktikan unsur, tapi juga proteksi oleh mereka sebagai alat negara yang menjaga hak-hak masyarakat yang menjadi korban dari sistem. Untuk itulah penyidik wajib meng-coding alias memilah barang atau aset-aset yang disita," ujar Eva.

"Sehingga jika diketahui ada barang milik pihak ketiga yang kemudian tersita, maka seharusnya harus dikembalikan segera ke pemiliknya, ini kaitannya dengan the rights of property dalam HAM yaitu hak untuk memiliki sesuatu dan menggunakannya, termasuk pula hak untuk membeli maupun menjual sesuatu," kata Eva menambahkan.

Eva pun mengkritisi penggunaan Pasal 45 KUHAP yang menjadi dasar Kejaksaan Agung melelang sejumlah aset yang diduga terkait perkara Asabri. Dikatakan, pelelangan bisa dilakukan tak hanya atas izin hakim, namun juga harus izin terdakwa ataupun kuasanya.

"Perlu diingat KUHAP membatasi bahwa yang dapat dirampas adalah terbatas pada barang yang dapat dibuktikan berasal atau terkait erat dengan kejahatan (korupsi)," katanya.

Sementara kuasa hukum nasabah WanaArtha, Palmer Situmorang menilai penyidikan kasus Jiwasraya yang dilakukan kejaksaan terselip sebuah agenda.

"Saya melihat terdapat suatu agenda, baik yang disadari atau yang tidak disadari oleh penyidik Kejaksaan, seperti ada euforia ingin mengejar target di publik. 'Oh, kami sudah menyita banyak, sebanyak banyaknya, bahkan dengan pongahnya mereka menyebut tidak perlu dicari untuk biaya atau untuk menutup biaya negara atas kerugian yang dikumpulkan," kata Palmer.

Palmer pun menilai penegakan hukum kejaksaan tidak lagi bisa memilah mana kekayaan tersangka atau terdakwa dan mana yang bukan. Menurutnya, yang pertama dilanggar oleh penyidik adalah penyitaan aset para kliennya itu dengan melibatkan atau dengan sepengetahuan dari pemilik rekening.
"Bahkan sampai sekarang, sampai putusan pengadilan sama sekali tidak melibatkan pemilik rekening, padahal itu wajib. Kejaksaan ternyata hanya minta persetujuan oleh OJK. Cara seperti ini jelas melanggar KUHP. Tidak patut itu dilakukan, ini membuktikan bahwa jaksa telah mendegradasi pikiran obyektifnya," tegasnya.

Palmer menambahkan, Pasal 19 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara jelas dan gamblang menyebutkan barang bukti yang bukan milik tersangka tidak dikenakan perampasan.

"Kemudian jaksa memaksa untuk dirampas itu sudah jelas ada pelanggaran lagi. Di kejaksaan terjadi pelanggaran, di pengadilan terjadi pelanggaran. Karena ini kan perkara pidana, kebenaran harus tetap menjadi kebenaran materil. Tidak boleh kebenaran itu disabotase," tegasnya.

"Ini agak janggal dan luar biasa pertontonkan dan sangat tidak mendidik karena ada banyak fakta yang disembunyikan menurut saya dan bahkan telah merusak sistem peradilan. Perlu dicatat, sepanjang ada gugatan perdata dan ada keberatan dari pihak ketiga itu terdapat dalam salah satu Surat Edaran Jaksa Agung di tahun 1985, bahkan sudah diperbaharui lagi di tahun-tahun berikutnya. Jadi Jaksa tidak boleh melakukan eksekusi ini sepanjang masih ada gugatan," kata Palmer menambahkan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Pemuda Pegiat Mangrove Minta Beasiswa kepada Jokowi

Seorang pemuda pegiat mangrove di Bengkalis, Riau bernama Kasbul Asror meminta mendapat beasiswa saat bertemu Presiden Jokowi. Asror meminta beasiswa kursus.

NASIONAL | 28 September 2021

Jubir Presiden Benarkan Kapolri Ingin Rekrut Novel Baswedan Cs

Jubir Presiden, Fadjroel Rachman membenarkan informasi yang menyatakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ingin merekrut 56 pegawai KPK yang tak lolos TWK.

NASIONAL | 28 September 2021

Megawati Minta Para Kepala Daerah PDIP Siapkan Peta Jalan Tanggap Bencana

Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri meminta para kepada daerah dari PDIP untuk mempersiapkan peta jalan tanggap bencana.

NASIONAL | 28 September 2021

Rencana Buka Prodi Kedokteran, PresUniv Kerja Sama dengan Unpad

Rencana PresUniv membangun Prodi Kedokteran maju selangkah dengan menggandeng Unpad dalam deklarasi pembinaan/pendampingan.

NASIONAL | 28 September 2021

Sekolah Tatap Muka, Sekolah dan Orang Tua Wajib Jaga Prokes Anak

Untuk menghindari klaster baru, sekolah dan orang tua wajib menjaga protokol kesehatan (prokes) pada anak.

NASIONAL | 28 September 2021

Menhub Minta Fasilitas PCR di Bandara Soekarno-Hatta Ditambah

Menhub Budi Karya Sumadi meminta PT Angkasa Pura II menambah fasilitas tes PCR di terminal kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta.

NASIONAL | 28 September 2021

Bersurat ke Jokowi, Kapolri Ingin Rekrut Novel Baswedan Cs

Kapolri Jenderal Listyo Sigit berkirim surat ke Presiden Jokowi dan meminta untuk merekrut 56 pegawai KPK yang tak lolos TWK, termasuk Novel Baswedan.

NASIONAL | 28 September 2021

Pabrik Danone di Banyuwangi Raih Sertifikat Emas dari GBC

Sertifikasi emas untuk pabrik Danone Aqua di Banyuwangi menunjukkan perkembangan green building yang luar biasa di Indonesia.

NASIONAL | 28 September 2021

Nyemplung Tanam Mangrove, Jokowi: Yang Lain Tidak Usah Ikut, Biar Saya Saja

Presiden Jokowi pun memutuskan untuk nyemplung dan tetap melakukan penanaman mangrove bersama masyarakat dan komunitas pegiat lingkungan.

NASIONAL | 28 September 2021

Megawati Buka Pelatihan Manajemen Bencana Baguna PDIP Bersama Basarnas dan BNPB

Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri membuka pelatihan dasar manajemen bencana dan pengendalian operasi SAR Baguna PDIP.

NASIONAL | 28 September 2021


TAG POPULER

# Citilink


# PTM


# Piala Sudirman


# Interpelasi Formula E


# Pengobat Alternatif Ditembak



TERKINI
Penahanan Kepala Sekuriti Perumahan Permata Buana Dinilai Berlebihan

Penahanan Kepala Sekuriti Perumahan Permata Buana Dinilai Berlebihan

MEGAPOLITAN | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings