Kompolnas Sayangkan Polda Sumsel Tak Verifikasi Dulu Sumbangan Rp 2 Triliun Akidi Tio
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kompolnas Sayangkan Polda Sumsel Tak Verifikasi Dulu Sumbangan Rp 2 Triliun Akidi Tio

Rabu, 4 Agustus 2021 | 17:32 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyayangkan sikap Polda Sumatera Selatan yang tidak memverifikasi terlebih dahulu berbagai hal menyangkut rencana keluarga almarhum Akidi Tio menyumbangkan Rp 2 triliun. Rencana sumbangan yang menghebohkan ini berbuntut panjang lantaran dana yang disebut disalurkan melalui bilyet giro tidak mencukupi dari jumlah yang dijanjikan.

"Saya menyayangkan kurangnya verifikasi dana yang akan didonasikan jadi berbuntut panjang," kata Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti kepada Beritasatu.com, Rabu (4/8/2021).

Diketahui, keluarga seorang pengusaha bernama Akidi Tio membuat heboh lantaran berencana menyumbang atau memberikan dana hibah kepada Polda Sumatera Selatan senilai Rp 2 triliun untuk penanganan pandemi Covid-19.
Pemberian bantuan itu secara simbolis dilakukan di Mapolda Sumatera Selatan pada Senin (26/7/2021) dan dihadiri Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri, Gubernur Sumsel Herman Deru, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumsel dan Danrem 044/Gapo, Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji. Namun, hingga saat ini, dana tersebut tak kunjung cair lantaran jumlah dana yang berada di rekening tidak mencukupi atau kurang dari Rp 2 triliun seperti yang dijanjikan.

Poengky mengatakan, niat Kapolda Sumsel, Irjen Eko Indra Heri mempublikasikan rencana sumbangan tersebut sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat merupakan hal yang baik. Namun, jajaran Polda Sumsel seharusnya memverifikasi terlebih dahulu mengenai ketersedian, asal usul, legalitas hingga pengelolaan dana tersebut nantinya.
"Pemberian sumbangan Rp 2 triliun untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Palembang dan Sumatera Selatan tersebut menarik perhatian publik. Ada yang percaya dan tidak percaya dengan besarnya dana tersebut. Makin jadi perhatian publik ketika dana tersebut belum bisa dicairkan hingga saat ini. Hal ini tentu tidak akan terjadi jika ketersediaan dana bisa diverifikasi sebelumnya untuk melihat hal-hal penting, seperti misalnya apakah dana ada, dari mana asal dana, disetujui atau tidak oleh ahli waris, legalitas dana, pajaknya, bagaimana mekanisme pencairannya, bagaimana pengelolaannya, dan sebagainya," katanya.


Dengan polemik saat ini, Polda Sumsel berupaya memastikan pencairan dana tersebut dapat direalisasikan. Untuk itu dalam beberapa hari ini Polda melakukan pemanggilan kepada Heriyanti selaku anak dari Akidi Tio dan mengecek dananya.

Menurut Poengky, memenuhi unsur pidana atau tidaknya polemik ini merupakan ranah kepolisian. Namun, secara pribadi, Poengky menilai polemik sumbangan ini lebih mudah dilihat dari sisi keperdataan, yakni adanya ingkar janji atau wan prestasi dari keluarga Akidi Tio sebagai pembuat janji. Terlepas dari masuk ranah pidana atau perdata, Poengky menyatakan polemik sumbangan ini sepatutnya menjadi evaluasi bagi Polri secara institusi.
"Bagi saya secara keperdataan, lebih mudah dilihat bahwa telah ada ingkar janji atau wanprestasi dari si pembuat janji. Sedangkan untuk masalah pidana, ini menjadi ranah kepolisian untuk melihat potensinya. Secara keseluruhan, masalah ini perlu menjadi evaluasi Polri," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Di Hadapan Jokowi, Firli Mengaku Kekuatan KPK Terbatas

Ketua KPK, Firli Bahuri mengakui kekuatan yang dimiliki lembaga antikorupsi terbatas dalam memberantas korupsi di Indonesia.

NASIONAL | 9 Desember 2021

IICG GelarIndonesia Most Trusted Companies Award

IICG bekerja sama dengan Majalah SWA menggelar acara puncak Indonesia Most Trusted Companies Award, Rabu (8/12/2021).

NASIONAL | 9 Desember 2021

Pimpinan KPK Tak Diundang Pelantikan Novel Baswedan Cs

Pimpinan KPK tidak diundang dalam acara pelantikan Novel Baswedan dkk jadi ASN Polri.

NASIONAL | 9 Desember 2021

Siap Dilantik, Novel Harap Bawa Manfaat

Novel Baswedan dan mantan pegawai KPK lainnya siap dilantik menjadi ASN Polri.

NASIONAL | 9 Desember 2021

Viral, Video Tiang Beton Kereta Cepat Timpa Ekskavator

ideo viral di media sosial Twitter dan juga laman media online menayangkan tiang pilar (pier) beton Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang sengaja dirobohkan.

NASIONAL | 9 Desember 2021


Pakar Dukung Pemerataan Infrastruktur Telekomunikasi

Program pemerataan infrastruktur telekomunikasi di daerah Terpencil, Terluar, dan Tertinggal (3T) harus didukung oleh berbagai pihak.

NASIONAL | 9 Desember 2021

Hakordia, Jokowi: Ekosistem Antikorupsi Dorong Investasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penciptaan ekosistem antikorupsi memiliki pengaruh besar bagi investasi dan penciptaan lapangan kerja di Tanah Air.

NASIONAL | 9 Desember 2021

Jokowi Dorong RUU Perampasan Aset Jadi UU Selesai 2022

Jokowi mengatakan pemerintah akan terus mendorong segara ditetapkannya UU Perampasan Aset Tindak Pidana.

NASIONAL | 9 Desember 2021

Wapres Ma'ruf Amin Tutup Peringatan Hakordia 2021

Wapres Ma'ruf diagendakan menutup peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021.

NASIONAL | 9 Desember 2021


TAG POPULER

# Cynthiara Alona


# Omicron


# Kecelakaan di Ruas Semarang-Demak


# Hari Antikorupsi


# Ilham Habibie



TERKINI
Di Hadapan Jokowi, Firli Mengaku Kekuatan KPK Terbatas

Di Hadapan Jokowi, Firli Mengaku Kekuatan KPK Terbatas

NASIONAL | 7 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings