KPK Keberatan Tindaklanjuti Temuan Ombudsman Terkait Polemik TWK
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK Keberatan Tindaklanjuti Temuan Ombudsman Terkait Polemik TWK

Kamis, 5 Agustus 2021 | 19:36 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - KPK menyampaikan keberatan menjalankan tindakan korektif yang disarankan Ombudsman Republik Indonesia terkait polemik tes wawasan kebangsaan atau TWK. Dalam temuannya yang disampaikan pada Rabu (21/7/2021) lalu, Ombudsman menyatakan, KPK melakukan maladministrasi dalam proses penyusunan kebijakan, pelaksanaan hingga penetapan hasil TWK yang membuat 75 pegawai dinonaktifkan.

"Kami akan menyerahkan surat keberatan ini sesegera mungkin besok, 6 Agustus 2021 pagi ke Ombudsman," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron dalam konferensi pers, Kamis (5/8/2021).

Surat keberatan yang akan disampaikan KPK, kata Ghufron, sesuai dengan Peraturan Ombudsman RI 14/2020 tentang perubahan atas peraturan Ombudsman RI 26/2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan yang menyebutkan keberatan dari terlapor atau pelapor terhadap laporan akhir hasil pemeriksaan LHAP disampaikan kepada ketua Ombudsman RI.

Dikatakan Ghufron, KPK menilai tindakan korektif yang disarankan Ombudsman didasarkan atas pemeriksaan yang melanggar hukum, melampaui wewenangnya, melanggar kewajiban hukum untuk menghentikan dan tidak berdasarkan bukti serta tidak konsisten dan logis.

Ghufron menyebut, Ombudsman tidak adil dalam memberikan rekomendasi dan tidak menghormati kewenangan KPK dalam pelaksanaan TWK dan cenderung memberikan pernyataan yang menyudutkan. Dikatakan Ghufron, pelaksanaan TWK sudah sesuai aturan yang berlaku. Ghufron menegaskan tidak ada maladministrasi dalam pelaksanaan tes tersebut. Ombudsman juga dinilai sudah melewati batas dengan menyatakan TWK tidak sesuai dengan aturan berlaku. KPK menilai Ombudsman merasa lebih berkuasa dibanding aturan hukum dan perundang-undangan di Indonesia.

"Temuan Ombudsman menyatakan bahwa proses pembuatan perkom mempunyai maladministrasi pada prosedurnya," katanya.

Menurutnya, Ombudsman tidak bisa mencampuri sikap KPK yang membebastugaskan pegawai yang gagal dalam TWK. Hal ini lantaran pembebastugasan merupakan kebijakan KPK untuk mengatur kepegawaian, bukan persoalan pelayanan publik yang menjadi ranah Ombudsman.

Ghufron juga membantah KPK tidak mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang TWK. Menurutnya, rapat gabungan dengan sejumlah lembaga dan kementerian terkait yang digelar pada 25 Mei 2021 merupakan tindak lanjut dari arahan Jokowi.

Atas dasar itu KPK menolak mengikuti rekomendasi Ombudsman.

"Dengan ini terlapor menyatakan keberatan untuk melanjuti tindakan korektif yang dinyatakan Ombudsman kepada KPK," katanya.

Diketahui, Ombudsman menemukan dugaan maladministrasi dalam pembentukan Peraturan KPK 1/2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN, pelaksanaan asesmen TWK hingga penetapan hasil asesmen. Atas temuan tersebut, Ombudsman menyampaikan tindakan korektif yang perlu dilakukan Pimpinan dan Sekretaris Jenderal KPK terkait TWK, yakni Pimpinan dan Sekjen KPK harus memberikan penjelasan kepada para pegawai terkait konsekuensi pelaksaan TWK dalam bentuk informasi dan dokumen yang sah; hasil asesmen TWK hendaknya menjadi bahan masukan untuk langkah-langkah perbaikan, baik terhadap individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta menjadi dasar memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Selain itu, terhadap pegawai KPK yang dinyatakan TMS diberikan kesempatan untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan; hakikat peralihan status pegawai KPK menjadi ASN sesuai dengan UU 19/2019 tentang KPK dan PP 41/2020, Putusan MK, Penyataan Presiden Jokowi pada tanggal 17 Mei 2021, serta temuan maladministrasi oleh Ombudsman, maka terhadap 75 pegawai KPK tersebut dialihkan statusnya menjadi pegawai ASN sebelum tanggal 30 Oktober 2021



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Hikmahbudhi: KPK Sudah On The Track, Masyarakat Jangan Terprovokasi

Hikmahbudhi menilai bahwa saat ini KPK telah berada di jalur yang tepat terkait pegawai KPK yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK).

NASIONAL | 27 September 2021

Suksesi di Pura Mangkunegaran Solo Bakal Mulus

Suksesi bakal berjalan mulus dan tidak akan terjadi konflik antarketurunan raja.

NASIONAL | 27 September 2021

Minta Pajak Bank Panin Dikurangi, Veronika Lindawati Mengaku Utusan Mu'min Ali

Veronika Lindawati mengaku sebagai utusan pemilik PT Pan Indonesia atau Bank Panin saat meminta tim pemeriksa pajak menurunkan nilai pajak Bank Panin.

NASIONAL | 27 September 2021

Denny JA: Saatnya Karya Anak Bangsa Go International

Dalam peluncuran Web Puisi dalam bahasa Inggris, Denny JA mengatakan saatnya karya anak bangsa go international.

NASIONAL | 27 September 2021

Walikota Jakarta Utara dan Taspen Serahkan SK Pensiun kepada 13 ASN

Sebanyak 13 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara yang memasuki masa purnabakti terhitung 1 Oktober 2021 menerima secara simbolis Surat Keputusan (SK) Pensiun Aparatur Sipil Negara dan Surat Keputusan (SK) Pensiun Janda/Duda/Yatim, yang diselenggarakan oleh Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara

NASIONAL | 27 September 2021

Polresta Malang Kota Gagalkan Peredaran Ribuan Botol Miras

Polresta Malang Kota, menggagalkan peredaran ribuan minuman keras (miras) jenis arak Bali.

NASIONAL | 27 September 2021

Nadiem: Baru 40% Sekolah Terapkan PTM Terbatas

Nadiem Anwar Makarim mengatakan, saat ini baru 40% sekolah terapkan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas

NASIONAL | 27 September 2021

2,8% Sekolah Jadi Klaster Covid-19, Nadiem: Data Kumulatif sejak 2020

Nadiem Anwar Makarim mengatakan, data yang beredar 2,8% satuan pendidikan yang menjadi klaster Covid-19 merupakan data kumulatif yang dilaporkan sejak 2020

NASIONAL | 27 September 2021

LSM di Sulut Minta Aparat Daerah Konsisten Berantas PETI

LSM di Sulut mengapresiasi ketegasan KLHK dan Bareskrim Polri dalam menghentikan aktivitas PETI.

NASIONAL | 27 September 2021

Kabareskrim: Pabrik Obat Ilegal di DIY Beromzet Rp 2 Miliar Per Hari

Komjen Pol Agus Andrianto menyatakan, pabrik obat ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta, diperkirakan mampu mendapatkan omzet sebesar Rp 2 miliar per hari

NASIONAL | 27 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Update Covid-19


# Lionel Messi


# Kebakaran Lapas Tangerang


# SUN



TERKINI
Pemerintah Perketat Kedatangan WNA dari Negara Potensi Penularan Tinggi

Pemerintah Perketat Kedatangan WNA dari Negara Potensi Penularan Tinggi

KESEHATAN | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings