Kejagung: Pinangki Sudah Tak Digaji sejak September 2020
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kejagung: Pinangki Sudah Tak Digaji sejak September 2020

Kamis, 5 Agustus 2021 | 20:41 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Kejagung menyatakan, mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung, Pinangki Sirna Malasari sudah tidak menerima gaji sejak September 2020.

Pernyataan disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak menanggapi pernyataan Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman yang menyebut Pinangki belum diberhentikan dengan tidak hormat atau dipecat.

Dengan statusnya yang belum dipecat, Pinangki kemungkinan masih menerima gaji dari negara. Padahal, Pinangki telah menjadi terpidana perkara suap, pemufakatan jahat dan pencucian uang terkait skandal Djoko Tjandra. Bahkan, Kejaksaan telah mengeksekusi Pinangki ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tangerang, Banten, untuk menjalani pidana penjara selama empat tahun sebagaimana putusan banding Pengadilan Tinggi DKI.

"Kami sampaikan bahwa gaji Pinangki Sirna Malasari sudah tidak diterima atau diberhentikan sejak September 2020, sedangkan tunjangan kinerja dan uang makan juga sudah tidak diterima lagi oleh yang bersangkutan atau diberhentikan sejak Agustus 2020," kata Leonard dalam keterangannya, Kamis (5/8/2021).

Terkait dengan pemecatan Pinangki sebagai PNS, Leonard mengatakan hal itu masih dalam proses. Dikatakan, proses pemecatan Pinangki sudah berproses sejak perkaranya berkekuatan hukum tetap.

"Dengan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka saat ini proses pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS terhadap Pinangki Sirna Malasari, dalam tahap proses dan dalam waktu dekat akan dikeluarkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS kepada yang bersangkutan," katanya.

Leonard mengatakan, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 164 Tahun 2020 tanggal 12 Agustus 2020, Pinangki Sirna Malasari telah diberhentikan sementara sebagai PNS. Secara otomatis yang bersangkutan tidak lagi sebagai jaksa.

"Kami berharap tidak lagi menjadi polemik di tengah masyarakat," kata Leonard.

Sebelumnya, Boyamin mengungkapkan, Pinangki masih berstatus sebagai ASN Kejaksaan. Padahal, Boyamin menekankan sebagai terpidana kasus korupsi, Pinangki seharusnya diberhentikan secara tidak hormat atau dipecat sehingga tidak menerima gaji dari negara.

"Sampai sekarang (Pinangki) juga belum dicopot dari PNS-nya. Mestinya dia karena melakukan tindak pidana korupsi harusnya segera diproses untuk diberhentikan dengan secara tidak hormat," kata Boyamin sebagaimana dikutip dari tayangan Mata Najwa, Kamis (5/8/2021).

Boyamin menyayangkan sikap Jaksa Agung, ST Burhanuddin dan jajarannya yang tidak langsung memecat Pinangki. Padahal, setelah perkara yang menjeratnya berkekuatan hukum tetap atau inkrah Pinangki sepatutnya langsung dipecat.

"Sesuai ketentuan undang-undang bahwa orang yang melakukan korupsi itu jika sudah mendapatkan putusan inkracht maka ya langsung diberhentikan dengan tidak hormat. Copot saja Jaksa Agung," kata Boyamin saat dikonfirmasi terpisah, Kamis (5/8/2021).

Boyamin menilai, Jaksa Agung hanya mencari alasan jika berdalih pemecatan masih dalam proses. Hal ini lantaran proses pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat bisa dilakukan dalam waktu satu hari secara administrasi.
"Saya pernah melihat ada Jaksa yang lain juga diberhentikan dengan tidak hormat itu karena melakukan tindak pidana yang hukumannya bahkan lebih tinggi, dan ini juga ada jaksa yang lain yang diberhentikan dengan tidak hormat karena diduga melakukan korupsi, putusan inkrah," katanya.

"Jadi saya rasa apa yang terjadi pada Pinangki, memang sesuatu keistimewaan lain yang didapatkannya karena tidak segera diberhentikan. Karena apapun alasannya, belum diberhentikannya Pinangki berarti ia masih berhak untuk mendapatkan gaji, meskipun itu hanya gaji pokok yang jumlahnya sekian persen dari gaji totalnya," kata Boyamin menambahkan.

Dikatakan, persoalan Pinangki menerima atau tidak gaji tersebut merupakan urusan lain. Namun, Boyamin mengingatkan negara dirugikan karena masih harus menganggarkan gaji untuk Pinangki yang seharusnya tidak layak menerimanya karena sudah menjadi terpidana korupsi. Boyamin mengakui belum mengetahui secara pasti apakah Pinangki juga menerima gaji bulan ini dan bulan-bulan sebelumnya selama masa tahanan.

"Tapi memang seharusnya selama belum diberhentikan dengan tidak hormat maka masih menerima gaji," katanya.

Diketahui, jaksa eksekutor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) akhirnya mengeksekusi terpidana Pinangki Sirna Malasari ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tangerang, Banten, untuk menjalani pidana penjara selama empat tahun sesuai putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Senin (2/8/20210). Putusan PT DKI tersebut berkurang enam tahun dari putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjatuhkan hukuman 10 tahun pidana penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Pinangki.

Majelis hakim menyatakan, Pinangki terbukti menerima suap dari terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra, melakukan tindak pidana pencucian uang dan bermufakat jahat. Meski hukuman Pinangki disunat enam tahun di tingkat banding, Kejagung memutuskan tidak mengajukan kasasi atas putusan PT DKI.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Waspada Cuaca Ekstrem di 27 Wilayah Ini

BMKG memberikan peringatan dini terkait cuaca ekstrem dengan curah hujan sedang hingga lebat yang diperkirakan terjadi di 27 wilayah di Tanah Air.

NASIONAL | 23 September 2021

Agar Nilai Pajak Jadi Rp 10 M, Jhonlin Baratama Janjikan Pejabat Ditjen Pajak Rp 50 M

Jhonlin Baratama melalui konsultan pajaknya menjanjikan sebesar Rp 50 miliar kepada pejabat Ditjen Pajak agar nilai pajaknya berkurang menjadi Rp 10 miliar.

NASIONAL | 22 September 2021

Presiden Jokowi Akan Buka Pesparani II pada 2 Oktober Mendatang

Pesparani II atau KVKI ditutup 28 Oktober 2021 yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

NASIONAL | 22 September 2021

Helikopter TNI AD Bantu Evakuasi Guru dan Warga dari Kiwirok, Papua

Kedua guru itu sudah mengabdi puluhan tahun di Kiwirok, bahkan guru perempuan Purba mengaku sudah mengajar di Kiwirok sejak tahun 1999.

NASIONAL | 22 September 2021

Buang Sampah Sembarangan, 8 Warga Padang Didenda

Awalnya di sepanjang jalan by pass Padang, kerap ditemukan warga yang membuang sampah sembarangan.

NASIONAL | 22 September 2021

Kemdikbudristek dan Danone Dukung Percepatan Vaksinasi PTK dan Peserta Didik

Percepatan program pembelajaran tatap muka (PTM) di Indonesia harus segera terealisasikan untuk mengejar ketertinggalan dalam dunia pendidikan.

NASIONAL | 22 September 2021

Bertemu Gubernur Kalbar, AHY Bahas Penanganan Covid-19 dan Perbatasan

AHY bersilaturahmi dengan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji di Pontianak, Kalbar, Rabu (22/9/2021).

NASIONAL | 22 September 2021

EnglishScore Bantu Mahasiswa Buktikan Kemahiran Bahasa Inggrisnya

British Council meluncurkan aplikasi BritishScore untuk membantu mahasiswa dan pekerja untuk tetap dapat lulus, dan membuktikan kemahiran Bahasa Inggris mereka.

NASIONAL | 22 September 2021

Herman Herry: Kapolri Telah Membuat Perubahan di Korlantas

Herman Herry menilai Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo telah membuat perubahan reformatif atau ke arah lebih baik di jajaran Korlantas.

NASIONAL | 22 September 2021

Kepala BNPT Resmikan Warung NKRI di Cikarang Timur

Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar meresmikan Warung NKRI di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.

NASIONAL | 22 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Fokus Pasar: BI Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III Tumbuh 5%

Fokus Pasar: BI Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III Tumbuh 5%

EKONOMI | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings