Komisi II DPR: Pemda Agar Perkuat Tim Khusus Testing dan Tracing
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Komisi II DPR: Pemda Agar Perkuat Tim Khusus Testing dan Tracing

Kamis, 5 Agustus 2021 | 21:26 WIB
Oleh : Yustinus Paat / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi II DPR RI meminta pemerintah daerah (pemda) untuk memperkuat tim khusus testing dan tracing untuk menekan laju penularan virus Covid-19.

Untuk itu, komisi yang membidangi urusan pemerintahan daerah ini mengimbau pemda untuk tidak ragu melakukan refocusing anggaran agar program-program penanganan Covid-19 di daerah dapat berjalan dengan lancar.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim, menilai lonjakan dasyat kasus Covid yang terjadi pada Juni lalu luput dari prediksi pemerintah pusat dan pemda pada saat menyusun anggaran (APBN dan APBD) 2021.

Saat penyusunan APBN dan APBD 2021, pemerintah bersama DPR berasumsi pengendalian pandemi Covid-19 tahun ini akan terkendali.

“Sehingga APBN dan APBD disusun dengan asumsi situasi 2021 sudah normal. Tidak lagi diproyeksi sebagai situasi bencana. Inilah yang menjelaskan mengapa pemerintah terkesan gagap menghadapi outbreak Covid-19 mulai bulan Juni-Juli kemarin,” ujar Luqman di Jakarta, Kamis (5/8/2021).

Menurutnya, pemerintah sebenarnya sudah berkali-kali melakukan refocusing anggaran untuk merespons terjadinya lonjakan kasus Covid-19.

Luqman mengatakan, pemerintah pusat juga telah meminta daerah-daerah untuk secepatnya melakukan refocusing anggaran, terutama untuk pengadaan anggaran bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak Covid-19.

“Namun, refocusing dan belanja bansos di daerah-daerah berjalan lamban. Kenapa ? Karena banyak daerah trauma atas realisasi anggaran bansos 2020 yang mendatangkan masalah pada saat BPK melakukan audit,” sebutnya.

Luqman pun meminta pemerintah daerah agar tidak ragu melakukan refocusing anggaran sehingga tidak ada lagi program-program penanganan pandemi yang terhambat.

Dia juga mengharapkan pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), untuk mencari terobosan agar pemda tidak terbebani kekhawatiran akut yang mengganggu refocusing dan realisasi anggaran bansos.

“Ingat, tracing dan testing untuk pengendalian Covid-19 juga membutuhkan dana tidak sedikit di setiap daerah. Tanpa jaminan rasa aman kepada kepala daerah, sulit berharap daerah-daerah bisa bergerak cepat dalam situasi saat ini,” kata Luqman.

Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah VI ini menyarankan pemerintah mencari formula tafsir hukum atas hak imunitas yang diatur Pasal 27 ayat (2) dan (3) UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yang memberi kekebalan hukum kepada Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan penanganan Covid-19.

Luqman juga menyebut berdasarkan UU 2/2020, pimpinan dan pegawai pada empat lembaga negara itu dijamin tidak akan mendapatkan masalah hukum perdata dan pidana, serta tidak bisa digugat ke PTUN.

“Menurut saya, harus diupayakan seluruh kepala daerah (gubernur, bupati, wali kota) dan pegawai-pegawainya diperlakukan sama dengan empat lembaga negara di atas,” ujarnya.

“Saya yakin, dengan cara seperti itu, maka seluruh pemerintah daerah akan mantap menjalankan berbagai instruksi pemerintah pusat terkait belanja bansos, pembentukan tim khusus tracing dan testing Covid-19,” sambung Luqman.

Dibentuknya tim khusus tracing dan testing Covid-19 di daerah-daerah diketahui telah membuahkan hasil positif karena penambahan kasus terkonfirmasi corona, khususnya di luar pulau Jawa dan Bali beberapa waktu terakhir.

Kasus positif Covid-19 di luar Jawa dan Bali sempat meningkat sehingga pemerintah memutuskan menerapkan PPKM Level 4 di 21 provinsi dan 45 kabupaten/kota non Jawa-Bali.

Data terbaru pemerintah menyatakan, testing di beberapa daerah menunjukkan kenaikan rata-rata sebesar 50 persen. Selain itu, tracing di luar Jawa dan Bali juga mengalami peningkatan signifikan dari target yang diberikan oleh pemerintah di mana tracing dilakukan oleh para tracer dan nantinya akan dilanjutkan dengan digital tracing.

“Maka penguatan tim tracing dan testing memang perlu dilakukan. Pemda bisa meminta bantuan kepada calon-calon perawat untuk mengoptimalkan program ini sehingga laju kasus corona bisa ditekan semaksimal mungkin,” imbaunya.

Luqman juga menekankan kepada pemerintah agar segera merampungkan proses penyaluran bansos. Ia mengatakan, PPKM dan bantuan sosial (bansos) harus berjalan beriringan jika ingin Indonesia berhasil mengatasi pandemi.

“Paket kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat, apa pun namanya, mau PSBB, Pembatasan Perlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, PPKM Darurat, PPKM Berlevel, hanya akan efektif apabila dibarengi dengan pemberian bansos, baik itu bantuan tunai, sembako, obat-obatan, subsidi upah, subdisi UKM-UMKM dan lain-lain, kepada masyarakat,” tegas Luqman.

Pemerintah daerah juga diingatkan agar jajarannya terus berkoordinasi dengan petugas TNI/Polri untuk pengaturan terhadap masyarakat selama penerapan PPKM. Petugas penertiban PPKM diharapkan melakukan pendekatan yang tegas tapi humanis.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

BMKG: Hujan Lebat dan Petir Berpotensi Landa Sejumlah Daerah di Indonesia

BMKG memprakirakan hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang berpotensi melanda sejumlah daerah di Indonesia.

NASIONAL | 26 September 2021

Cegah Radikalisme, Literasi Perdamaian Perlu Terus Digaungkan di Kalangan Pemuda

Beberapa teroris berasal dari Pasuruan dan sekitarnya, sehingga perlu peningkatan literasi perdamaian masyarakat, khususnya pemuda dan mahasiswa.

NASIONAL | 26 September 2021

Anggota Brimob Gugur dalam Kontak Tembak di Kiwirok

Memang benar ada anggota yang meninggal dalam baku tembak dengan KKB di Kiwirok.

NASIONAL | 26 September 2021

Soal Bakamla, Mantan Kabais Sebut Legislator Gagal Paham

Menurut Soleman B Ponto banyak pihak yang tidak memahami keberadaan serta fungsi dari Bakamla.

NASIONAL | 26 September 2021

Satgas Nemangkawi Akan Lakukan Penegakan Hukum terhadap KKB di Kiwirok

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri menyatakan personel Satgas Nemangkawi yang ditugaskan ke Kiwirok akan melakukan penegakan hukum terhadap KKB

NASIONAL | 25 September 2021

Prihatin Azis Syamsuddin Ditetapkan Tersangka dan Ditahan, PSI: Menyedihkan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) prihatin terhadap ditetapkannya Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sebagai tersangka.

NASIONAL | 25 September 2021

Bupati Pegunungan Bintang Dampingi Nakes Gerald Sokoy ke Sentani

Bupati Pegunungan Bintang (Pegbin) Spei Yan Bidana, mendampingi tenaga kesehatan (nakes) Gerald Sokoy yang sebelumnya dilaporkan hilang di Kiwirok ke Sentani

NASIONAL | 25 September 2021

Sepekan, Gunung Merapi Luncurkan 141 Guguran Lava

Gunung Merapi meluncurkan guguran lava 141 kali selama sepekan, 17-23 September 2021.

NASIONAL | 25 September 2021

Jokowi Unggah Video Kisah Mantan Sopirnya Suliadi di Solo

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan video mengenai kisah mantan sopirnya di Solo, Jawa Tengah, Suliadi

NASIONAL | 25 September 2021


TAG POPULER

# Kasus Aktif Covid-19


# Azis Syamsuddin


# Timnas Brasil


# Kripto


# Pembakaran Mimbar Masjid



TERKINI
1.600 Petugas Pemadam Perangi Kebakaran Baru di California Utara

1.600 Petugas Pemadam Perangi Kebakaran Baru di California Utara

DUNIA | 15 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings