Mulai 2024, Pemerintah Larang Penggunaan dan Ekspor Kratom
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Mulai 2024, Pemerintah Larang Penggunaan dan Ekspor Kratom

Sabtu, 7 Agustus 2021 | 20:45 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / FFS

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akan melarang penggunaan dan ekspor kratom mulai tahun 2024. Jangka waktu tersebut untuk memberikan kesempatan kepada para petani kratom beralih menanam tanaman yang memiliki nilai ekonomis yang sama dengan tanaman kratom.

Koordinator Tim Ahli Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol (Pur) Ahwil Luthan mengatakan larangan kratom di tahun 2024, dikarenakan pemerintah tidak mau mematikan rakyat yang telah menjadi petani kratom dan mendapatkan penghasilan dari tanaman tersebut.

“Dari hasil beberapa pertemuan, direncanakan (pelarangan) 2024. Soalnya kita tidak mau mematikan rakyat kita juga. Karena rakyat dulu banyak mendapatkan uang dari pohon ini,” kata Ahwil Luthan dalam Lunch Talk: Jangan Legalkan Kratom yang disiarkan Beritasatu TV, Sabtu (7/8/2021).

Diungkapkan, permintaan tertinggi Kratom justru berasal dari Amerika Serikat (AS). Padahal, BPOM AS (FDA) telah menyatakan tanaman kratom tidak boleh dipakai sebagai suplemen makanan.

“Kami mendapatkan kabar, beberapa tahun ini ekspor dari Kalimantan Barat cukup tinggi. Setelah dua sumber opium di dunia diberantas habis. Jadi ini adalah pengganti opium,” ujar Ahwil.

Tingginya permintaan ekspor kratom, ungkap Ahwil membuat posisi Indonesia menjadi serba salah dan tidak enak. Mengingat banyak negara di ASEAN, seperti Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam telah melarang penggunaan kratom di negara mereka.

Apalagi, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika tidak memasukkan kratom sebagai jenis narkotika.

“Jadi belum ada (larangan) di Indonesia. Jadi kita masih memberikan waktu sampai 2024. Kenapa, kita tidak mau terjadi dampak sosial yang mengganggu petani-petani. Kalau kita langsung berantas dan musnahkan pohon-pohon di sana, petaninya makan apa? Jadi kita beri kesempatan sekian tahun supaya mereka bisa merubah jenis tanamannya yang nilainya hampir sama,” jelas Ahwil Loetan.

Untuk pelaksanaan pelarangan ini, dilakukan pembahasan bersama yang tidak hanya melibatkan BNN, BPOM dan Kementerian Kesehatan, tetapi juga Kementerian Perindustrian karena kratom digunakan untuk industri, Kementerian Perdagangan terkait ekspor dan BPPT yang dapat meneliti apakah kratom mempunyai manfaat lain yang membawa kemashlahatan umat manusia.

“Makanya, pemerintah kita tidak mau secara cepat-cepat seperti negara-negara ASEAN lainnya langsung melarang kratom sebagai narkotika,” tutur Ahwil.

Ditambah lagi, United Nation Office Drug and Crime (UNODC) tidak memasukkan kratom ke dalam Single Convention 1961. Didalam konvesi ini, hanya diakui tiga tanaman narkotika yaitu opium, mariyuana dan Koka.

“UNODC tidak memasukkan kratom kedalam Single Convention on Narcotics Drugs tahun 1961. Mereka memasukkan kratom kepada NPS, dianggap sebagai jenis baru dari psychoactive juga. Nah begitu melihat ketentuan UNODC, negara-negara lain langsung memasukkan kratom kedalam jenis narkorika. Sedangkan Indonesia berpikirnya perlahan, karena penduduknya besar, jadi harus berpikir rasional,” ungkap Ahwil.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Melki Laka Lena menegaskan kratom tetap harus dipertahankan dalam penggunaannya sebagai obat tradisional yang sudah digunakan secara turun temurun oleh rakyat Indonesia. Dengan demikian, pemerintah tidak bisa langsung melarang dan menghilangkan kratom begitu saja.

“Untuk argumentasi saja, Thailand menggunakan ganja sebagai metode pengobatan tertentu dengan pola tertentu. Bahkan menerima pasien dari luar negeri untuk diobati dengan ganja. Mungkin ini tidak hanya berlaku untuk kratom saja, tetapi juga berlaku untuk semua jenis obat tradisional kita,” kata Melki Laka Lena.

Menurutnya, jika dikembangkan dengan baik sebagai obat, kratom akan mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Namun, Melki mengingatkan apapun namanya obat harus ada dosis, takaran dan cara pakai yang tepat. Hal ini yang membedakan obat dan racun.

“Kalau kita bisa atur kratom ini dengan baik dari aspek pengobatan yang turun menurun, itu baik. Jadi harus ada regulasinya. Tapi kalau dipakai dalam bentuk kategori membahayakan seperti morfin, itu tidak boleh. Jadi dibuat regulasi yang baik agar jangan sampai kebablasan. Untuk membuat regulasi ini harus melibatkan banyak lembaga,” tegas Melki Laka Lena.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kunjungan Jokowi Diharapkan Motivasi Petani Muda

Kedatangan Jokowi dapat memberikan semangat bagi para petani muda. Misalnya dalam rangka memajukan pertanian.

NASIONAL | 30 November 2021

Jokowi Resmikan Pasar Pon di Kabupaten Trenggalek

Jokowi menyempatkan singgah di Pasar Pon saat perjalanan menuju Helipad Menak Sopal, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.

NASIONAL | 30 November 2021

Polri Gelar Operasi Kontingensi Selama Masa Nataru

Polri mewaspadai kemungkinan mobilitas masyarakat antardaerah/wilayah pasa masa Natal 2021 dan menyambut Tahun Baru 2022 (Nataru).

NASIONAL | 30 November 2021

Keributan di Timika, Polri Siap Beri Sanksi Anggotanya

Propam Polri sedang mmendalami peristiwa keributan itu antara anggota TNI dan Polri di Timika.

NASIONAL | 30 November 2021

Siswa SMK Mampu Hasilkan Startup Bisnis

Kemdikbudristek menggelar kegiatan workshop dan pameran hasil karya dan startup bisnis siswa SMK.

NASIONAL | 30 November 2021

Tokoh Imbau Rakyat Papua Tak Terprovokasi Isu 1 Desember

Rakyat di Papua diimbau agar tidak terpengaruh dengan isu 1 Desember yang sengaja dihembuskan kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah.

NASIONAL | 30 November 2021

ASN Langgar Larangan Cuti Nataru, Sanksi Tegas Menanti

Pemerintah mewajibkan aparat sipil negara (ASN) menunda cuti pada Desember.

NASIONAL | 30 November 2021

Polri Dalami Video Polantas Diduga Minta Durian

Beredar video berisi seorang sopir truk mengeluh karena oknum Polantas diduga meminta durian yang diangkutnya.

NASIONAL | 30 November 2021

Petani di Bendungan Tugu Beterima Kasih kepada Jokowi

Petani di Bendungan Tugu, Trenggalek, Jawa Timur, berterima kasih kepada Presiden Jokowi.

NASIONAL | 30 November 2021

Menko Marves dan Menteri ATR Tinjau Proyek Bandara Kediri

Turut mendampingi kunjungan ini Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar.

NASIONAL | 30 November 2021


TAG POPULER

# Ameer Azzikra


# Omicron


# Bens Leo


# Cristiano Ronaldo


# Infeksi Lever



TERKINI
Kemenperin Siapkan Infrastruktur Pendukung Industri Halal

Kemenperin Siapkan Infrastruktur Pendukung Industri Halal

EKONOMI | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings