Hendardi: Komnas HAM Miskin Terobosan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Hendardi: Komnas HAM Miskin Terobosan

Rabu, 18 Agustus 2021 | 17:25 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Setara Institute Hendardi menyebut Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) miskin terobosan. Produksi standar norma terkait banyak hal yang dibuat Komnas HAM, dinilai tidak memberikan efek perubahan pengarusutamaan HAM dalam tata kelola pemerintahan. Demikian juga produksi rekomendasi yang nyaris tidak memberikan dampak apa-apa pada upaya perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok rentan, terdiskriminasi, masyarakat adat, kelompok kepercayaan dan lain sebagainya.

“Komnas HAM gigih menyusun tumpukan kertas sebagai hasil kerja lembaga negara ini, tetapi miskin terobosan. Kita perlu mendukung Komnas HAM merancang visi baru, strategi baru, termasuk kewenangan baru sehingga kehadiran lembaga ini bisa lebih berdampak bagi pemajuan dan perlindungan HAM,” tegas Hendardi, Rabu (18/8/2021).

Hendardi menuturkan Komnas HAM memang telah menuntaskan pemantauan dan kajian atas pengaduan sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait proses alih status aparatur sipil negara (ASN). Merujuk pada dasar kewenangan yang dimiliki Komnas HAM, Pasal 79 dan Pasal 89 Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, kata Hendardi, Komnas HAM berwenang melakukan kerja pemantauan dan pengkajian.

“Akan tetapi, produk kerja Komnas HAM bukanlah produk hukum yang pro justisia yang harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Sebagai sebuah rekomendasi, Komnas HAM dipersilakan untuk membawa produk kerjanya kepada pemerintah dan juga DPR,” ujar Hendardi.

Hendardi menegaskan siapa pun boleh mengkaji dan memantau kinerja institusi negara. Namun, jika pemantauan dan pengkajian itu dilakukan oleh lembaga negara, maka harus dilihat apakah itu domain kewenangannya atau sebatas partisipasi merespons aduan warga negara. Dikatakan, tindakan institusi negara itu yang pertama harus dilihat adalah dasar kewenangannya.

“Jika tidak ada kewenangan, maka produk tersebut bisa dianggap tidak berdasar, membuang-buang waktu dan terjebak pada kasus-kasus yang mungkin populer tapi bukan merupakan bagian mandat Komnas HAM,” ucap Hendardi.

Di tengah keterbatasan prestasi Komnas HAM periode 2017-2022, menurut Hendardi, Komnas HAM rajin mengambil peran sebagai “hero” dalam kasus-kasus populer. Fakta pelanggaran HAM yang nyata dan bisa disidik dengan menggunakan UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM, justru tidak dikerjakan Komnas HAM. “Tak heran banyak pihak mempersoalkan kinerja Komnas HAM periode ini,” katanya.

Hendardi mengatakan terkait kasus pengaduan alih status ASN, produk kerja KPK yang berupa keputusan tata usaha negara (TUN) dan administrasi negara bisa saja dipersoalkan. Misalnya, melalui Pengadilan TUN untuk keputusan TUN maupun judicial review ke Mahkamah Agung atas Peraturan KPK 1/2021 jika dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. “Dua isu ini jelas bukan domain kewenangan Komnas HAM,” demikian Hendardi.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Letusan Semeru Terkait dengan Curah Hujan Tinggi

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Eko Budi Lelono mengatakan, letusan Gunung Semeru berkaitan dengan curah hujan tinggi di sekitar puncak gunung

NASIONAL | 4 Desember 2021

YBAI Lepas Ribuan Satwa di Kawasan Wisata Gunung Anyar

Young Buddhist Association bersama Ecoton melepas ribuan jenis ikan di Wisata Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar, Surabaya.

NASIONAL | 4 Desember 2021

Tim Puskris Kemenkes Berikan Layanan Darurat Korban Semeru

Malam ini Tim Pusat Krisis Kesehatan (Puskris) Kemenkes dari Surabaya dan DKI Jakarta bergerak memberi bantuan perawatan kepada korban erupsi Gunung Merapi

NASIONAL | 4 Desember 2021

Lebih 4.000 Balita Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Selain lebih dari 4.000 balita, sebanyak 860 ibu hamil juga terdampak erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur.

NASIONAL | 4 Desember 2021

Besok, Kepala BNPB Tinjau Hambatan Evakuasi Korban 

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Mayjen TNI Suharyanto berencana meninjau langsung lokasi bencana erupsi Gunung Semeru, Minggu (5/12/2021).

NASIONAL | 4 Desember 2021

Evakuasi Korban Semeru, 2 Heli dan 3 Kompi TNI Dikerahkan

BNPB menyiapkan dua unit helikopter untuk kebutuhan evakuasi korban letusan Gunung Semeru serta tiga satuan setingkat kompi TNI.

NASIONAL | 4 Desember 2021

45 Warga Alami Luka Bakar Akibat Erupsi Gunung Semeru

Korban luka bakar akibat erupsi Gunung Semeru dirujuk ke RSUD Malang dan RS Bhayangkara.

NASIONAL | 4 Desember 2021

Gunung Semeru Erupsi, 8 Penambang Pasir Masih Terjebak

8 penambang pasir masih terjebak dampak Gunung Semeru, di Lumajang, Jawa Timur

NASIONAL | 4 Desember 2021

Erupsi Semeru, Polda Jatim Kirim 200 Personel ke Lumajang

Personel Polda Jatim yang diperbantukan ke Lumajang akan membantu mendirikan dapur umum dan mengevakuasi warga terdampak erupsi Gunung Semeru.

NASIONAL | 4 Desember 2021

Erupsi Gunung Semeru: 1 Meninggal dan 41 Luka Bakar

Jumlah korban erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur adalah 1 orang meninggal dan 41 orang luka bakar.

NASIONAL | 4 Desember 2021


TAG POPULER

# Lili Pintauli Siregar


# Insentif PPN


# Kekayaan Nurul Ghufron


# Greysia/Apriyani


# Jokowi



TERKINI
Kemenkes: Sesuai Peta Jalan, Vaksin Sinovac Jadi Dosis Kedua

Kemenkes: Sesuai Peta Jalan, Vaksin Sinovac Jadi Dosis Kedua

KESEHATAN | 17 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings