Pembatalan Dakwaan 13 MI Jiwasraya Dinilai Jadi Alarm Kejaksaan Agung
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pembatalan Dakwaan 13 MI Jiwasraya Dinilai Jadi Alarm Kejaksaan Agung

Minggu, 22 Agustus 2021 | 22:38 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar menilai putusan sela majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang membatalkan surat dakwaan 13 Manajemen Investasi (MI) terkait perkara dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya menjadi alarm bagi Kejaksaan Agung. Pembatalan dakwaan ini, kata Haris, seakan memperkuat hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menyatakan tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung kian memburuk.

"Ini alarm buat Kejaksaan di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Jelas putusan hakim sudah cermat dan cerdas yang menolak dakwaan JPU. Kondisi hukum Indonesia sudah runtuh karena aksi penegakan hukum yang serampangan ini," kata Haris dalam keterangannya, Minggu (22/8/2021).

Menurutnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin seharusnya menyadari kekhilafan jajarannya dalam menangani kasus Jiwasraya maupun Asabri. Hal ini lantaran, kedua perkara tersebut diduga sudah merugikan pihak ketiga.

"Perkara Jiwasraya-Asabri bukan lagi persoalan nominal semata, tapi ratusan ribu nasabah maupun investor sudah dirugikan dalam kasus ini. Jaksa Agung harus sadar dari kekhilafannya sebagai penegak hukum," katanya.

Haris mengatakan, dari ratusan nasabah dan investor yang menjadi korban kekhilafan ini, sebagian merupakan pelaku penting dalam perekonomian Indonesia. Untuk itu, kata Haris, proses penegakan hukum perkara tersebut berpotensi membuat investor kabur.

"Jelas, apa yang dilakukan Jaksa Agung sudah membuat investor kabur. Jika Jaksa Agung masih jemawa tidak menggubris hasil survei yang menyebut kredibilitas kejaksaan yang makin merosot, ini bukan lagi namanya buruk rupa, tapi malah memperburuk kondisi penegakan hukum di Indonesia, Presiden Jokowi harus tahu itu," tuturnya.

Sebelumnya, hasil survei SMRC menyebutkan sekitar 59 persen responden menilai kejaksaan tidak bersih dari praktik suap dan yang menilai kejaksaan bersih dari praktik suap hanya 26 persen, dan tidak jawab sekitar 15 persen. Selain itu, sekitar 49 persen responden menilai kejaksaan tidak independen dalam menuntut perkara atau lebih banyak dari yang menilai kejaksaan independen sebanyak 34 persen, dan tidak dapat menjawab 17 persen.

Kemudian, sekitar 45 persen responden menilai pengawasan internal terhadap pegawai kejaksaan atau jaksa tidak berjalan dengan baik. Pada umumnya, publik menilai kurang positif terhadap penegakan hukum di Indonesia sekarang ini. Kondisi penegakan hukum sekarang buruk/sangat buruk sebesar 41,2 persen atau lebih banyak dibanding yang menilai baik/sangat baik sebanyak 25.6 persen.

Pakar hukum pidana, Chairul Huda juga angkat bicara terkait putusan sela majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang membatalkan surat dakwaan JPU terkait berkas perkara 13 MI terkait perkara dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Chairul Huda menyebut pembatalan dakwaan berkas perkara 13 MI oleh majelis hakim dikarenakan surat dakwaan jaksa tidak secara definitif menyatakan tindak pidana yang dilakukan oleh 13 perusahaan tersebut pada tempat dan waktu yang sama, serta saling terkait satu sama lain. Untuk itu, Chairul Huda sepakat dengan putusan sela majelis hakim yang membatalkan surat dakwaan tersebut.

"Ya jelas dakwaannya berarti tidak jelas, obscuur libel, dakwaannya kabur. Sehingga dibatalkan oleh majelis hakim, saya kira tepat," kata Chairul kepada wartawan, Minggu (22/8/2021).

Chairul Huda menilai pembatalan surat dakwaan tersebut menunjukkan kejaksaan tidak profesional dalam menangani perkara ini.

"Ini menunjukkan bahwa tidak profesional begitu. Bagaimana peristiwa yang masing-masing berdiri sendiri ini, yang tidak ada kaitannya satu sama lain dijadikan satu dalam satu surat dakwaan. Jadi sudah tepat menurut saya ya, keputusan majelis hakim membatalkan dakwaan tersebut," ujarnya.

Untuk itu, Chairul Huda meminta Jaksa Agung bertanggung jawab atas kecerobohan anak buahnya tersebut. Chairul Huda meminta Jaksa Agung melakukan eksaminasi atas kerja jajarannya dalam menangani perkara Jiwasraya.

"Jaksa-jaksa itu yang sudah ditugaskan, ini harus di eksaminasi mereka, penugasan untuk hal ini yang harus dieksaminasi mereka, profesionalitasnya, sebagaimana kasus itu penting dan sedang menjadi pusat perhatian masyarakat, perkara penting kok bisa dengan ceroboh dijadikan satu seperti itu," tegasnya.

Terkait kejaksaan yang masih mengganggap 13 MI sebagai terdakwa, Chairul menilai hal tersebut merupakan kesalahan yang memalukan. Ditekankan, saat surat dakwaan batal demi hukum, maka perkara itu dicoret dari register perkara di pengadilan. Dengan demikian, status ke-13 MI kembali menjadi tersangka, bukan terdakwa.

"Kalau batal itu berarti dicoret dari register pengadilan, sudah tidak ada lagi status terdakwanya, saya heran dan bertanya-tanya mereka itu lulusan mana," tegasnya.

Diketahui, Tim jaksa penuntut umum (JPU) kembali melimpahkan berkas perkara 13 tersangka manajemen investasi terkait perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya ke Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (20/8/2021). Pelimpahan ini menindaklanjuti putusan sela hakim Pengadilan Tipikor Jakarta membatalkan surat dakwaan JPU yang menggabungkan perkara ke-13 terdakwa dalam satu surat dakwaan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kepala BNPB Tekankan Pentingnya Aktivitas Pengurangan Risiko Bencana

Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito menekankan pentingnya aktivitas pengurangan risiko bencana.

NASIONAL | 20 Oktober 2021


Kapolri Persilakan Peserta Lomba Mural Kritik Polri

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, membuka pintu lebar kepada para peserta masukan festival mural untuk memberikan masukan atau kritikan kepada Polri.

NASIONAL | 20 Oktober 2021

Pengamat: Perlu Petinggi TNI Jago Diplomasi dan Kompetensinya Diakui Dunia

Catatan terkait dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin, pemerintah membutuhkan petinggi TNI yang jago berdiplomasi dan kompetensinya diakui dunia.

NASIONAL | 20 Oktober 2021

Sutan Berharap Apkasi Otonomi Expo 2021 Bisa Bangkitkan Perekonomian Daerah

Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan berharap Apkasi Otonomi Expo 2021 bisa membangkitkan perekonomian daerah.

NASIONAL | 20 Oktober 2021

Ditetapkan Sebagai Tersangka Suap, Bupati Kuansing Tiba di Gedung Merah Putih KPK

Bupati Kuansing, Andi Putra yang ditangkap dalam OTT dan telah ditetapkan sebagai tersangka suap tiba di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/10/2021).

NASIONAL | 20 Oktober 2021

Korpus BEM Nusantara Apresiasi Kapolri Atas Penindakan Anggotanya yang Represif

Upaya Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengeluarkan surat telegram telah menunjukkan komitmen ingin membentuk citra Polri yang humanis dan dekat dengan masyarakat.

NASIONAL | 20 Oktober 2021

Jalur Puncak-Cianjur Ramai Lancar Tanpa Antrean

Jalur Puncak-Cianjur, Jawa Barat (Jabar), terpantau ramai lancar hingga sore menjelang dan tidak ada antrean kendaraan yang terlihat memanjang.

NASIONAL | 20 Oktober 2021

Pendekatan Ekonomi Sirkular Diterapkan dalam Pengelolaan Sampah

PUPR mendorong pendekatan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah, menggunakan metode sharing, leasing, reusing, repairing, refurbishing, dan recycling.

NASIONAL | 20 Oktober 2021

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Pengamat: Kondisi Keamanan Kondusif

Pengamat kepolisian dari ISESS, Bambang Rukminto menilai situasi keamanan selama 2 tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin secara umum masih kondusif.

NASIONAL | 20 Oktober 2021


TAG POPULER

# Malala Yousafzai


# Tes PCR


# Pinjol Ilegal


# Molnupiravir


# Liga Champions



TERKINI
Sinovac Siap Dukung Indonesia Jadi Pusat Produksi Vaksin

Sinovac Siap Dukung Indonesia Jadi Pusat Produksi Vaksin

EKONOMI | 1 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings