Diapresiasi, Langkah Pemerintah Buru Aset Penerima BLBI
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Diapresiasi, Langkah Pemerintah Buru Aset Penerima BLBI

Jumat, 27 Agustus 2021 | 21:40 WIB
Oleh : Novy Lumanauw, Carlos KY Paath, Fana F Suparman, Aditya L Djono / ALD

Jakarta, Beritasatu.com — Langkah pemerintah RI memburu aset penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) diapresiasi. Di saat negara tengah kesulitan likuiditas akibat pandemi Covid-19, dana segar dari para pengemplang BLBI akan sangat bermanfaat menambal defisit APBN.

Namun, langkah pemerintah itu dinilai terlambat. BLBI sudah dikucurkan 23 tahun lalu. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pun sudah dibubarkan 17 tahun silam.

Untuk memburu aset para obligor penerima BLBI, pemerintah pada 5 November 2021 membentuk Pokja dan Sekretariat Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Satgas BLBI bertugas menangani dan memulihkan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana BLBI maupun aset properti yang merugikan negara sekitar Rp 110,4 triliun.

Dukungan terhadap upaya pemerintah tersebut antara lain disampaikan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid. “Terkait upaya pemerintah mengejar aset obligor dan debitur BLBI, kami mendukung dan menghargai upaya pemerintah ini,” katanya kepada Investor Daily di Jakarta, Jumat (27/8/2021).

Arsjad berharap semua proses yang dilakukan sesuai asas keadilan bagi semua pihak. “Dalam upaya menyelesaikan hal ini perlu melihat secara detail semua data yang ada. Dan, yang paling utama terus mengedepankan dialog dan musyawarah untuk mencapai solusi terbaik,” ujarnya.

Terlambat
Secara terpisah, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyoroti kerja Satgas BLBI. Dia mempertanyakan mengapa pemerintah baru sekarang kembali memburu piutang hak tagih terkait pengucuran BLBI dua dekade silam.

“Niatnya bagus, tetapi nuansa kebatinannya karena apa? Saya dengar-dengar lebih karena (negara) enggak ada duit dan seterusnya. Apa pun alasan itu yang mau kita kritisi adalah mengapa baru sekarang?” kata Hinca kepada Beritasatu.com, Jumat (28/8/2021).

Hinca juga mengatakan Keppres 6/2021 tentang Satgas BLBI, tidak secara terperinci menjabarkan konsep, tugas maupun kewenangan Satgas. Selain itu, dia juga mempertanyakan langkah Satgas yang belum memerinci nama-nama obligor BLBI.

“Perincian nama-nama ini sejatinya penting untuk diketahui publik, khususnya sebagai bentuk transparansi dari kerja-kerja pemerintah,” ujarnya.

Dia juga mengkritisi pelacakan aset di luar negeri yang juga berdasarkan Keppres tersebut. Hinca mengingatkan Indonesia belum banyak memiliki perjanjian hukum pidana timbal balik atau mutual legal assistance (MLA).

“Saya ragu satgas bakal mampu mengembalikan kerugian negara, apalagi waktu yang diberikan hanya tiga tahun,” demikian anggota Komisi III DPR ini.

Hal yang sama dinyatakan pakar hukum pidana Universitas Parahyangan, Agustinus Pohan. Dia menyayangkan pemerintah baru sekarang membentuk Satgas BLBI untuk mengejar piutang negara sebesar Rp 110 triliun dari para obligor atau debitur BLBI.

"Kalau dibilang telat ya sangat telat," kata Agustinus Pohan saat dihubungi Beritasatu.com, Jumat (27/8/2021).

Agustinus Pohan mengatakan, banyak kajian mengenai persoalan ini yang menyatakan, persoalan BLBI seharusnya diselesaikan melalui pendekatan hukum pidana. Namun, pendekatan pidana tidak pernah digunakan. Selama ini, penyelesaian BLBI selalu melalui pendekatan perdata dengan sejumlah perjanjian seperti Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) dan Release and Discharge (R&D) hingga Surat Keterangan Lunas. Dikatakan, langkah Satgas BLBI saat ini pun sebenarnya menggunakan pendekatan serupa seperti sebelumnya.

Namun, Agustinus memahami kebijakan yang diambil pemerintah saat ini dengan membentuk Satgas BLBI untuk menguasai dan mengawasi aset-aset mantan obligor. Menurutnya, kebijakan ini diambil karena negara membutuhkan dana besar untuk menghadapi pandemi Covid-19. Atas dasar itu, pemerintah lebih mengutamakan mengembalikan kerugian keuangan negara ketimbang menegakkan hukum pidana.

Selain itu, Agustinus juga mengingatkan pentingnya transparansi untuk mencegah penyimpangan. "Berapa kewajibannya, berapa nilai yang disita. Harus diumumkan, berapa nilainya," katanya.

Untuk menyelamatkan perbankan akibat krisis moneter tahun 1997-1998, Bank Indonesia mengucurkan liquidity support atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hingga Rp 144 triliun. Namun karena krisis yang dialami perbankan begitu dalam, pemerintah menerbitkan obligasi rekapitulasi hingga Rp 498 triliun.

Pada 6 April 2021, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keppres 6/2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dalam melakukan tugasnya, Pokja Satgas BLBI dibagi menjadi tiga kelompok, masing-masing merupakan perwakilan dari kementerian dan lembaga. Ada Pokja Data dan Bukti, ada Pokja Pelacakan, dan ada Pokja Penagihan dan Litigasi.

Satgas diberikan jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2023. Tim Satgas BLBI akan menggunakan seluruh instrumen yang dimiliki negara untuk mengembalikan dana BLBI.

Hingga berita ini diturunkan Satgas BLBI sudah memperoleh aset berupa tanah yang disita sebanyak 49 bidang dengan luas 5.291.200 meter persegi. Aset tanah itu adalah lahan Di Karawaci, Tangerang seluas 251.992 meter persegi (44 bidang tanah), lahan di Medan 3.295 meter persegi, lahan di Pekanbaru 31.493 meter persegi (dua bidang: 15.785 meter persegi dan 15.708 meter persegi), dan di lahan di Bogor seluas 5.004.420 meter persegi (dua bidang, masing-masing, 2.013.060 meter persegi dan 2.991.360 meter persegi).

Dengan asumsi rata-rata harga tanah Rp 500.000 per meter, lahan seluas 5.291.200 meter persegi yang dikuasai Satgas BLBI setara Rp 2,645 triliun.

Lippo Tak Terima BLBI
Sementara itu, PT Bank Lippo Tbk menyatakan selama beroperasi tidak menerima BLBI. Karena itu, pemilik Grup Lippo tidak termasuk obligor BLBI yang disasar oleh BPPN maupun lembaga yang menggantikannya.

Lahan yang disampaikan Satgas BLBI adalah lahan yang sudah dimiliki secara hukum dan dikuasai oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan sejak 2001. Sebanyak 44 bidang tanah seluas 251.992 meter persegi yang berlokasi di Perumahan Lippo Karawaci, Kelapa Dua, Tangerang, sudah menjadi milik negara.

“Karena itu, tidak benar ada penyitaan atau perampasan lahan,” kata Danang Kemayan Jati, Corporate Communications PT Lippo Karawaci Tbk dalam siaran persen yang diterima Beritasatu, Jumat (27/08/2021).

Diapresiasi, Langkah Pemerintah Buru Aset Penerima BLBI

Kepemilikan lahan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan sejak 2001, kata Danang, terkait BLBI yang diterima bank-bank yang diambil alih pemerintah saat itu. Akibat krisis moneter 1997-1998, sejumlah bank ditutup dan puluhan bank lainnya diambil alih pemerintah.

“Bank Lippo bukan penerima BLBI, apalagi perusahaan lain yang bukan bank. Saat krisis moneter, Bank Lippo tidak pernah meminta dan mendapatkan satu sen pun, dana BLBI,” tegas Danang.

Grup Lippo, kata Danang, sepenuhnya mendukung program Satgas BLBI yang kini sedang mengonsolidasikan semua aset yang sudah dimiliki maupun yang sedang diburu dari para obligor.

“Bahwa di antara aset-aset yang dikonsolidasikan Satgas ada aset yang terletak di sekitar pemukiman yang disebut Lippo Karawaci adalah sesuatu hal yang wajar,” jelas Danang.

Pemberitaan yang seolah-oleh ada penyitaan lahan atau aset yang dikaitkan Lippo sebagai obligor dahulu atau sekarang, adalah sepenuhnya tidak benar dan sepenuhnya hoaks.

Berdasarkan penelusuran, BLBI dikucurkan ke 48 bank (Lihat boks).

Di masa pemerintah Presiden BJ Habibie, penyelesaian utang BLBI pernah dilakukan melalui prinsip out of court settlement. Penyelesaian di luar pengadilan itu dalam bentuk Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS). Kebijakan PKPS ini terdiri dari MSAA (Master Settlement and Acquisition Agreement), MRNIA (Master Refinancing and Notes Issuance Agreement) dan APU (akta pengakuan utang).

MSAA ditandatangani oleh lima obligor yaitu
1. Anthony Salim (Bank Central Asia)
2. Sjamsul Nursalim (Bank Dagang Nasional Indonesia)
3. M Hasan (Bank Umum Nasional)
4. Sudwikatmono (Bank Surya)
5. Ibrahim Risyad (Bank RSI)

MRNIA ditandatangni oleh empat obligor yaitu
1. Usman Admadjaja (Bank Danamon)
2. Kaharudin Ongko (Bank Umum Nasional)
3. Samadikun Hartono (Bank Modern)
4. Ho Kiarto (Bank Hokindo)

Penanda Tangan APU
1. Ulung Bursa (Bank Lautan Berlian)
2. Atang Latief (Bank Indonesia Raya)
3. Lidia Muchtar dan Omar Putihrai (Bank Tamara)
4. Adisaputra Januardy dan James Januardy (Bank Namura Yasonta)
5. Marimutu Sinivasan (Bank Putera Multikarsa)
6. Santosa Sumali (Bank Metropolitan dan Bank Bahari)
7. Fadel Muhammad (Bank Intan)
8. Baringin MH. Panggabean dan Joseph Januardy (Bank Namura Internusa)
9. Trijono Gondokusumo (Bank Putera Surya Perkasa)
10. Hengky Wijaya dan Tony Tanjung (Bank Tata)
11. I Gde Dermawan dan Made Sudiarta (Bank Aken)
12. Tarunojo Nusa dan David Nusa Widjaja (Bank Umum Servitia)



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Mantan Mensesneg Sudi Silalahi Meninggal Dunia di RSPAD

Sudi Silalahi meninggal dunia pada hari, Senin (25/10/2021) malam pukul 23.50 di RSPAD karena sakit.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Keterangan Azis Syamsuddin Berbeda dengan Saksi Lain, Hakim Curiga Ada yang Berbohong

Keterangan mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin berbeda dengan saksi lainnya. Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta mencurigai ada yang berbohong.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Penganiaya Anjing di Aceh Singkil Sepatutnya Diproses Hukum

Haris Azhar meminta penganiaya anjing di Aceh Singkil, Aceh diproses hukum. Apapun alasannya, penyiksaan terhadap hewan tidak dapat dibenarkan.

NASIONAL | 25 Oktober 2021

Anggota Polres Lombok Timur Tewas Ditembak Oknum Polisi

Briptu Khairul Tamimi alias Momon, anggota Polres Lombok Timur, Senin (25/10/2021), ditemukan tewas di rumahnya akibat ditembak rekan seprofesinya

NASIONAL | 25 Oktober 2021

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Pacu Ekspansi Bisnis

Peluang ekspansi bisnis tidak hanya terbuka untuk Kota Bandung dan Jakarta saja, tetapi juga kawasan di sekitar stasiun pemberhentian, terutama di Karawang.

NASIONAL | 25 Oktober 2021

Kompolnas: Praktik Militeristik Tak Layak Diterapkan di Polri

Kompolnas menyayangkan adanya tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh Kapolres Nunukan

NASIONAL | 25 Oktober 2021

Pukul Anggota, Kapolres Nunukan Dinonaktifkan

Polda Kaltara akan menerbitkan SKEP Penonaktifan Kapolres Nunukan setelah beredar video pemukulan kepada anggota polisi yang diduga dilakukan Kapolres Nunukan

NASIONAL | 25 Oktober 2021

Ratusan Rumah Warga di Mamuju Terendam Banjir

Menurut warga setempat, bencana banjir tersebut sudah menjadi langganan ketika musim hujan.

NASIONAL | 25 Oktober 2021

Kemenag Gandeng Pesantren Sosialisasikan Ketahanan Keluarga Berbasis Agama dan Budaya

Seminar itu mengusung tema Membangun Ketahanan Keluarga Berbasis Nilai-Nilai Agama dan Budaya Sebagai Tindakan Pencegahan Perceraian dan Perkawinan Anak.

NASIONAL | 25 Oktober 2021

Wakil Ketua MPR Sebut Mahasiswa Harus Dibekali Jiwa Kewirausahaan

Universitas Esa Unggul bekerja sama dengan Academy of Entrepreneurs Australia telah menyelenggarakan Idea to Business International Competition 2021.

NASIONAL | 25 Oktober 2021


TAG POPULER

# LRT Tabrakan


# Tabrakan Bus Transjakarta


# Fahri Hamzah


# Tes PCR


# Taliban



TERKINI
Siap Pecat Solskjaer, MU Sudah Kontak Antonio Conte

Siap Pecat Solskjaer, MU Sudah Kontak Antonio Conte

BOLA | 10 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings