SIN Pajak 'Paksa' Wajib Pajak Bersikap Jujur
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

SIN Pajak 'Paksa' Wajib Pajak Bersikap Jujur

Rabu, 1 September 2021 | 18:18 WIB
Oleh : Kunradus Aliandu / KUN

Jakarta, Beritasatu.com - Warga Negara Indonesia saat ini memiliki banyak sekali identitas seperti NIK, nomor KK, nomor SIM, nomor paspor, nomor akta kelahiran. Ini cukup memberi kesulitan baik dari warga negara itu sendiri maupun bagi negara.
“Kesulitan bagi negara, khususnya bagi aparat pajak, dengan banyaknya nomor identitas yang tersebar tersebut adalah sulit untuk mengidentifikasi kebenaran SPT mengenai harta seorang wajib pajak yang dilaporkan dalam SPT tersebut,”ungkap Mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo ketika menjadi pembicara tunggal dalam seminar pajak bertema Eksistensi Single Identity dalam Bank Data Pajak sebagai Upaya Hukum dalam Pencegahan TPK, Rabu (1/9).

Ia mengatakan, menyadari akan hal tersebut, pemerintah sejak 2001 telah mencanangkan sebuah nomor bersama sebagai Single Identity Number (SIN) Pajak yang menyatukan banyak identitas warga negara ke dalam 1 (satu) nomor bersama. SIN Pajak sendiri mengadopsi konsep transparansi, khususnya transparansi perpajakan. Konsep transparansi pajak di Indonesia lahir pada 1965 dimana Bung Karno mengeluarkan Perppu 2/1965 mengenai peniadaan rahasia bagi aparat pajak. Konsep tersebut dibangun kembali secara lebih modern dengan menggunakan IT dengan nama SIN Pajak sejak 2001.

SIN Pajak adalah penyatuan data secara online dan terintegrasi seluruh data baik keuangan maupun nonkeuangan yang digunakan sebagai data pembanding atas laporan perpajakan dari wajib pajak. SIN Pajak dibentuk ke dalam sebuah sistem informasi yang terintegrasi dimana berisi data-data baik finansial maupun nonfinansial.

Dalam UU KUP, konsep SIN sebagai manajemen informasi perpajakan dinyatakan sebagai kewajiban bagi setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, untuk memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal data dan informasi yang diberikan dianggap tidak mencukupi, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Data yang interkoneksi secara online dan tidak adanya campur tangan manusia dalam pengambilan data dan pengujian link and match menjadikan pengujiannya bersifat obyektif. Mekanisme seperti ini akan dapat membuat penerimaan pajak tercapai. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya lagi celah bagi Wajib Pajak (WP) untuk menyembunyikan sesuatu atau aparat pajak bermain-main karena seluruh celah kecurangan akan dapat diketahui dengan mudah dengan mekanisme pencocokan data pada Pusat Data.

“Pemetaan tersebut adalah dengan konsep link and match dimana uang atau harta baik dari sumber yang legal maupun ilegal selalu digunakan dalam 3 (tiga) sektor, yaitu konsumi, investasi, dan tabungan. Dalam konsep SIN Pajak, 3 (tiga) sektor tersebut wajib memberikan data dan terhubung secara sistem dengan sistem perpajakan. Artinya uang dari sumber yang legal maupun ilegal tersebut dapat terekam secara sempurna dalam sistem perpajakan,”ujarnya.

WP akan menghitung pajak dan mengirimkan SPT ke DJP. Sehingga SIN Pajak akan dapat memetakan data yang benar dan data yang tidak benar, serta data yang tidak dilaporkan dalam SPT. Artinya tidak ada harta yang dapat disembunyikan oleh WP. Sehingga WP akan patuh membayar kewajiban perpajakannya, karena tidak adanya celah untuk menghindar dari kewajiban perpajakan.

Dengan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan tersebut tentu penerimaan perpajakan akan dapat mencapai target, bahkan jika dilihat dari potensi perpajakan yang ada sangat dimungkinkan akan dapat melebihi target pajak yang telah ditetapkan.
Pajak dan korupsi memiliki pertalian yang sangat kuat, yaitu alasan utama dari keduanya timbul adalah adanya kesempatan, selain itu keduanya memiliki hubungan yang erat dengan keuangan negara. Dalam hal perpajakan, kesempatan itu tercipta melalui sebuah sistem pemungutan dengan nama self assessment system. Yang kemudian terjadi adalah, WP merasa mendapatkan kesempatan untuk melakukan manipulasi SPT karena DJP tidak memiliki data pembanding atas SPT tersebut. Sehingga penghindaran pajak dan manipulasi pajak menjadi sangat mungkin dilakukan.

Hal ini akan membuat WP “terpaksa” jujur (voluntary compliance) secara sistem sehingga pemeriksaan pajak tidak akan diperlukan lagi atau dihapus karena pemeriksaan pajak tersebut telah dilakukan oleh sistem data perpajakan. Pada saat implemetasi SIN akan menjadikan wajib pajak “terpaksa” untuk jujur karena para wajib pajak tersebut tidak memiliki celah untuk berbohong/memanipulasi laporan pajaknya. Namun, keterpaksaan tersebut secara lambat laun akan menjadi sebuah kebiasaan baru. Sehingga para wajib pajak akan terbiasa untuk jujur dalam melaporkan harta kekayaannya dalam sebuah SPT.

Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi pembentukan SIN Pajak tersebut adalah UU 19/2001 tentang APBN 2002. Substansi SIN Pajak tersebut berturut-turut selalu dimasukkan ke dalam UU APBN 2003 dan 2004. Pada 2004, Presiden Megawati mengesahkan Keppres 72 Tahun 2004 yang mengatur mengenai pembentukan SIN Pajak. Puncaknya adalah pengaturan yang tertuang dalam Pasal 35A UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagai undang-undang yang sifatnya lex specialis yang khusus memberi pengaturan mengenai perpajakan.Sampai kemudian pada 2017, Indonesia mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan yang kemudian ditetapkan dalam bentuk UU 9/2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Munculnya Perpu tersebut dengan latar belakang untuk mempertahankan kepercayaan investor dan desakan dari G20. Iklim investasi dianggap belum ideal seperti kemudahan berbisnis (ease of doing business/EoDB), antara lain terkait dengan perizinan, hukum, dan perpajakan. Padahal jika dilihat lagi ke belakang, UU Nomor 28 Tahun 2007 Pada Pasal 35A telah memiliki konsep yang sama. Artinya, konsep SIN tersebut merupakan konsep yang telah terpercaya di dunia untuk menjamin kepastian yang diyakini oleh investor akan mempermudah iklim berusaha.

Hanya Data Kependudukan

Indonesia memang telah memiliki KTP elektronik, namun KTP elektronik tersebut belum dapat menjadi sebuah identitas tunggal karena hanya memuat data-data kependudukan. Hal tersebut berbeda dengan SIN Pajak yang memuat tidak hanya data non finansial, namun juga memuat data finansial dari seorang warga negara. Data tersebutlah yang menjadi dasar bagi aparat pajak untuk melakukan pengujian SPT dari wajib pajak.

Di sisi lain, dasar hukum yang telah lengkap tersebut menjadikan SIN Pajak tersebut menjadi lebih kuat untuk dijadikan nomor tunggal yang digunakan secara bersama-sama. Namun, dalam implementasi SIN Pajak sebagai bagian dari Bank Data Perpajakan masih memiliki hambatan, antara lain terlihat pada inkonsistensi pengaturan dalam ketentuan UU KUP dengan Peraturan Pelaksananya.

Dalam ketentuan Pasal 35A UU KUP jelas diatur dengan penggunaan frasa “diatur dengan Peraturan Pemerintah” yang menurut ketentuan yang diatur dalam Angka 203 Bab II Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memiliki arti bahwa pendelegasian pembentukan peraturan turunan Pasal 35A UU KUP diberikan kepada peraturan setingkat Peraturan Pemerintah. Namun, pada kenyataannya pasal tersebut diatur dengan didelegasikan kembali ke tingkat peraturan menteri. Akibat dari inkonsistensi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, secara langsung akan berdampak pada sebuah kondisi korupsi yang sistemik dan masif, yang peluang terjadinya korupsi justru dilakukan oleh pada oknum aparatur perpajakan itu sendiri. Sehingga perlu dilakukan adanya executive review dari pemerintah agar SIN Pajak ini dapat segera terlaksana.

Selain itu, mengingat beban DJP yang sangat besar dengan mengemban amanat dari 14 UU dan 1 UUD 1945, perlu adanya reorganisasi institusi perpajakan ke dalam sebuah badan otonom yang langsung bertanggung jawab di bawah Presiden.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

KH Anwar Mansyur: Kiai Harus Bersama Rais Aam

Pengasuh Pesantren Lirboyo KH Anwar Mansyur minta seluruh kiai harus bersama dengan Rais Aam KH Miftachul Ahyar.

NASIONAL | 5 Desember 2021

Menko PMK Koordinasikan Penanganan Erupsi Semeru

Menko PMK  Muhadjir Effendy menegaskan mengoordinasikan dengan  kementerian dan lembaga untuk penanganan bencana erupsi Gunung Semeru. 

NASIONAL | 5 Desember 2021

Kereta Api Tabrak Angkot di Medan, 4 Meninggal

Kereta api menabrak angkutan kota di Medan, Sumut menyebabkan 4 orang meninggal dunia.

NASIONAL | 5 Desember 2021

Kepala BNPB Pimpin Rakor Penanganan Bencana Semeru

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto memimpin rapat koordinasi penanganan bencana gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Minggu (55/12/2021).

NASIONAL | 5 Desember 2021

Baznas Bangun Pos Kesehatan untuk Korban Erupsi Semeru

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) telah menurunkan 14 personel yang terdiri dari Baznas Tanggap Bencana (BTB), dokter, perawat, farmasis, dan relawan untuk membangun pos kesehatan dan pengobatan mobile bagi warga korban erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur

NASIONAL | 5 Desember 2021

Kasus Mahasiwi Bunuh Diri Mendapat Perhatian Kapolri

Kasus  mahasiswi bunuh diri menjadi trending topic di dunia maya serta mendapat perhatian Kapolri.

NASIONAL | 5 Desember 2021

SMAN 1 Oksibil Dibakar Orang Tak Dikenal

Bangunan SMA Negeri 1 Oksibil, Distrik Serambakom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Minggu (5/12/2021), sekitar pukul 03.45 WIT, dibakar oleh orang tak dikenal (OTK).

NASIONAL | 5 Desember 2021

Presiden Jokowi Sebut "Hati-hati" 25 Kali, Ada Apa?

Presiden memberikan penekanan pada beberapa aspek terkait dampak pandemi dengan menyebut kata “hati-hati” sebanyak 25 kali.

NASIONAL | 5 Desember 2021

Ini Penyakit Akibat Letusan Gunung Berapi dan Pencegahannya

Asap dan debu vulkanik dari letusan gunung berapi seperti Semeru bisa berisiko memunculkan penyakit, termasuk infeksi saluran pernapasan atas (ISPA). 

NASIONAL | 5 Desember 2021

Erupsi Semeru, 13 Meninggal dan 41 Orang Alami Luka Bakar

Sebanyak 13 orang dilaporkan meninggal dunia dan 41 mengalami luka-luka akibat erupsi Gunung Semeru Sabtu (4/12/2021) kemarin.

NASIONAL | 5 Desember 2021


TAG POPULER

# Semeru


# Omicron


# Mahasiswi Bunuh Diri


# Pasien Covid-19


# Monumen Pahlawan Covid-19



TERKINI
Anies Apresiasi Langkah Pusat Antisipasi Omicron

Anies Apresiasi Langkah Pusat Antisipasi Omicron

MEGAPOLITAN | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings