Logo BeritaSatu

Sosialisasi Kelembagaan BUMDes, Kemdes PDTT Gandeng ISSF

Jumat, 3 September 2021 | 07:00 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Guna mensosialisasikan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemdes PDDT) mengundang sejumlah stakeholder yang terkait dengan bidangnya.

Menurut Wasekjen Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) Giwa Giwangkara, dalam sosialisasi PP No. 11/2021, selain mengundang ISSF selaku forum dunia usaha, Kemdes PDTT juga turut mengundang sejumlah pihak seperti Kemkumham, Kemnaker, Kemko-PMK, Himbara, serta berbagai perusahaan swasta serta berbagai dinas terkait.

"ISSF yang beranggotakan berbagai perusahaan dan memiliki fokus salah satunya di bidang community development maupun Corporate Social Responsibility (CSR), dimintai pendapatnya oleh Kemdes terkait dengan kemungkinan kolaborasi antara pihak dunia usaha dengan pengembangan BUMDes. Selain itu Kemdes juga meminta ISSF sebagai fasilitator bagi berbagai perusahaan yang bergabung di ISSF untuk mensosialisasikan PP No. 11/2021 terkait kelembagaan BUMDes," jelas Giwa melalui keterangan, Jumat (3/9/2021).

Dalam pertemuan pertama dengan Kemdes PDTT lanjut Giwa masih sebatas sosialisasi namun ke depannya ISSF menginginkan agar dunia usaha meminta ada semacam aturan teknis atau payung hukum.

"Apabila perusahaan anggota ISSF memberikan bantuan baik berupa permodalan. pelatihan maupun bantuan lainnya dari dunia usaha kepada BUMDes, paling tidak ada peraturan teknisnya agar ke depannya kita tidak terjebak dalam masalah hukum" harap Giwa.

Dalam kesempatan yang sama menurut Nugroho Setionagoro selaku Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Kemdes PDTT menuturkan bahwa digelarnya sosialisasi PP ini adalah untuk memberikan pemahaman terhadap kementerian, lembaga, pemerintah, BUMN dan swasta terkait dengan BUMDes dan BUMDes Bersama yang diatur melalui PP No. 11/2021 tentang BUMDes.

"PP ini adalah turunan dari UU Cipta Kerja, mengamanahkan tentang pemberian status hukum BUMDes sebagai badan hukum dimana selama ini tidak ada dalam regulasi. Status badan hukum ini diberikan oleh UU untuk BUMDes dan BUMDes Bersama. Tujuannya adalah agar BUMDes dan BUMDes Bersama bisa berkembang dengan baik, bisa mengikuti perubahan-perubahan sehingga BUMDes bisa mewujudkan perannya sebagai salah satu sumber pendapatan desa dan untuk mengembangkan perekonomian desa," ungkap Nugroho.

Menurut Nugroho dari sisi perkembangan jumlah semenjak terbitnya UU Desa No. 6/2014, perkembangan jumlah BUMDes sendiri cukup signifikan. Dari sisi jumlah sampai hari ini berdasarkan pendataan Kemdes, jumlah BUMDes yang aktif yang mendaftarkan di sistem registrasi ada sebanyak 41.850. Adapun BUMDes Bersama sudah mencapai 502 ditambah dengan BUMDes Transformasi sudah mencapai 215-an.

"Dari sisi perkembangan aktivitas kegiatan usaha, BUMDes dan BUMDes Bersama sudah mulai berkembang. Dulunya BUMDes cenderung hanya bergerak di sektor jasa keuangan yang skala lokal, persewaan, namun sekarang sudah bergerak di sektor-sektor produksi juga bergerak di sektor pariwisata yang memang cukup masif tidak hanya skala lokal tetapi sudah melampaui batas desa," terang Nugroho.

Sosialisasi kelembagaan BUMDes melalui PP No. 11/2021 bagi Lidya Elizabeth selaku community development officer Indominco Mandiri dirasa memang sangat penting.

"Di lapangan kami banyak bersinggungan dengan teman BUMDes untuk berkolaborasi terkait program CSR perusahaan dengan masyarakat pedesaan yang berada disekitar perusahaan. Dengan menggandeng BUMDes bagi projek infrastruktur untuk memberdayakan kontraktor lokal, sudah seharusnya kita juga paham terkait PP No. 11/2021 yang saat ini tengah disosialisasikan oleh Kemdes," tutup Lidya.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Putri Candrawathi Minta Maaf ke Anggota Polri yang Jadi Saksi

Putri Candrawathi, terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat meminta maaf kepada anggota Polri yang menjadi saksi.

NEWS | 29 November 2022

Akui Tidak Jujur dari Awal, Ferdy Sambo Minta Maaf

Ferdy Sambo mengaku tidak jujur sejak awal dalam kasus pembunuhan Brigadir J, oleh karena itu dia meminta maaf.

NEWS | 29 November 2022

Erick Thohir Bantah Adanya Aliran Dana Biayai Kegiatan Relawan Jokowi di GBK

Erick Thohir membantah dengan tegas tuduhan soal isu aliran dana dari BUMN untuk membiayai kegiatan relawan Nusantara Bersatu.

NEWS | 29 November 2022

MRPB Kirim 7 Calon Penjabat Gubernur Papua Barat Daya

MRPB telah mengirimkan tujuh nama orang asli Papua Barat kepada Mendagri Tito Karnavian untuk menduduki jabatan penjabat gubernur Papua Barat Daya.

NEWS | 29 November 2022

BNPT Dorong Mahasantri Ponpes Lirboyo Komitmen Cinta Tanah Air

Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar mendorong mahasantri Lirboyo Kediri agar memiliki komitmen cinta Tanah Air yang tinggi.

NEWS | 30 November 2022

Rencana Kang Emil Gabung Partai Dinilai Dapat Pengaruhi Peta Politik

Rencana Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil atau Kang Emil bergabung ke partai politik (parpol) dapat memengaruhi peta politik menjelang Pemilu 2024.

NEWS | 29 November 2022

Masih Ada Daerah Terisolasi di Cianjur, Helikopter Dikerahkan Kirim Bantuan

Sejumlah daerah terdampak gempa Cianjur masih terisolasi. Anggota TNI AU Lanud Atang Sendjadja terus dikerahkan mengirimkan bantuan melalui udara.

NEWS | 29 November 2022

Mendes PDTT: 10 Desa Jadi Percontohan Desa Antikorupsi

Mendes PDTT meluncurkan 10 desa percontohan desa antikorupsi di Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

NEWS | 30 November 2022

Maruarar: Erick Thohir, Menteri yang Sangat Dipercaya Jokowi

Maruarar memuji kepemimpinan Erick Thohir selama tiga tahun menakhodai Kementerian BUMN, dan telah banyak meluncurkan berbagai inovasi.

NEWS | 29 November 2022

Komisi I DPR Belum Bisa Lakukan Fit and Proper Test Calon Panglima TNI

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menegaskan pihaknya belum bisa langsung melakukan fit and proper test kepada calon Panglima TNI.

NEWS | 29 November 2022


TAG POPULER

# Ferdy Sambo


# Impor Beras


# UMP DKI Jakarta


# Pemimpin Berambut Putih


# Adian Napitupulu


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Serikat Pekerja Asuransi Jiwasraya Tolak Di-PHK

Serikat Pekerja Asuransi Jiwasraya Tolak Di-PHK

EKONOMI | 8 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE