Permendikbud Soal BOS Dinilai Diskriminatif
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Permendikbud Soal BOS Dinilai Diskriminatif

Jumat, 3 September 2021 | 16:20 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Organisasi Pengelola Pendidikan yang terdiri dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Majelis Nasional Pendidikan Katolik, Taman Siswa, Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dan LP Ma'arif PBNU sepakat menolak Permendikbud 6/2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan bantuan operasional sekolah reguler. Organisasi Pengelola Pendidikan tersebut menilai Permendikbud 6/2021 diskriminatif.

“Kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) melalui Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS reguler dan surat edaran Dirjen PAUD Dikdasmen Nomor 10231/C/DS.00.01/2021 tentang pembaharuan dapodik untuk dasar perhitungan dana BOS reguler bertolak belakang dengan amanat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia, diskriminatif, dan tidak memenuhi rasa keadilan sosial,” kata Wakil Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, Kasiyarno saat membacakan pernyataan sikap Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan pada konferensi pers daring, Jumat (9/3/2021).

Kasiyarno menyebutkan, sebagaimana Permendikbud tersebut terutama Pasal 3 Ayat (2) huruf d tentang sekolah penerima dana BOS reguler tertera ketentuan memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama 3 tahun terakhir

Untuk itu, ia menegaskan, kebijakan tersebut mendiskriminasi hak pendidikan anak Indonesia dan melanggar amanat konstitusi negara. “Oleh karena itu, kami yang selama ini telah banyak berkontribusi membantu negara dalam pendidikan menyatakan sejumlah catatan kritis terhadap kebijakan tersebut,” ucapnya.

Adapun hal menjadi catatan Aliansi Pendidikan Penyelenggara Pendidikan sebagai berikut;

Pertama, dalam merumuskan berbagai peraturan dan kebijakan, Kemdikbudristek seharusnya memegang teguh amanat dalam Pembukaan UUD untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Kedua, Pasal 31 Ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya membiayai pendidikan seluruh peserta didik karena ini merupakan hak konstitusional warga negara.

Oleh karena itu, Kasiyarno menuturkan, Aliansi Pendidikan Penyelenggara Pendidikan menolak Permendikbud 6/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS Reguler khususnya Pasal 3 ayat (2) huruf d tentang sekolah penerima dana BOS reguler.

Selain itu, mendesak Mendikbudristek menghapus ketentuan Permendikbud 6/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS Reguler khususnya Pasal 3 ayat (2) huruf d tentang sekolah penerima dana BOS reguler.

“Mempertegas kebijakan pendidikan nasional yang berlandaskan filosofi kebudayaan Indonesia dan menjauhkan praktik diskriminasi serta sesuai dengan ketentuan utama Pendidikan Nasional, Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945, dan UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2),” katanya.

Adapun pernyataan sikap aliansi ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah Sungkowo Mudjiamano, Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif PBNU Z Arifin Junaidi, Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi, Ketua Taman Siswa H. Pardimin, dan Majelis Nasional Pendidikan Katolik Vinsensius Darmin Mbula.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Viral, Video Tiang Beton Kereta Cepat Timpa Ekskavator

ideo viral di media sosial Twitter dan juga laman media online menayangkan tiang pilar (pier) beton Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang sengaja dirobohkan.

NASIONAL | 9 Desember 2021


Pakar Dukung Pemerataan Infrastruktur Telekomunikasi

Program pemerataan infrastruktur telekomunikasi di daerah Terpencil, Terluar, dan Tertinggal (3T) harus didukung oleh berbagai pihak.

NASIONAL | 9 Desember 2021

Hakordia, Jokowi: Ekosistem Antikorupsi Dorong Investasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penciptaan ekosistem antikorupsi memiliki pengaruh besar bagi investasi dan penciptaan lapangan kerja di Tanah Air.

NASIONAL | 9 Desember 2021

Jokowi Dorong RUU Perampasan Aset Jadi UU Selesai 2022

Jokowi mengatakan pemerintah akan terus mendorong segara ditetapkannya UU Perampasan Aset Tindak Pidana.

NASIONAL | 9 Desember 2021

Wapres Ma'ruf Amin Tutup Peringatan Hakordia 2021

Wapres Ma'ruf diagendakan menutup peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021.

NASIONAL | 9 Desember 2021

2022, KPK Fokus 4 Isu Prioritas

KPK menetapkan empat isu prioritas pada 2022 mendatang. Hal itu disampaikan Ketua KPK, Firli Bahuri dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia).

NASIONAL | 9 Desember 2021

Jokowi: Penindakan Hukum Jangan Hanya Heboh di Permukaan

Jokowi minta penindakan hukum tidak hanya menyasar pada peristiwa hukum yang membuat heboh di permukaan saja.

NASIONAL | 9 Desember 2021

BMKG: Waspada Gelombang Tinggi hingga 6 Meter

BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang sangat tinggi yang berpeluang terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia.

NASIONAL | 9 Desember 2021

Update Korban Erupsi Semeru: 39 Meninggal dan 13 Hilang

BNPB mencatat korban erupsi Gunung Semeru di Lumajang Jawa Timur yang meninggal dunia 39 orang dan hilang 13 orang pada Kamis (9/12/2021).

NASIONAL | 9 Desember 2021


TAG POPULER

# Cynthiara Alona


# Omicron


# Kecelakaan di Ruas Semarang-Demak


# Hari Antikorupsi


# Ilham Habibie



TERKINI
Di Tengah Krisis, Presiden Burkina Faso Pecat PM

Di Tengah Krisis, Presiden Burkina Faso Pecat PM

DUNIA | 2 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings