Perlindungan Data Pribadi Harus Libatkan Pemerintah, Pelaku Usaha, dan Civil Society
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Perlindungan Data Pribadi Harus Libatkan Pemerintah, Pelaku Usaha, dan Civil Society

Minggu, 5 September 2021 | 20:08 WIB
Oleh : Hendro D Situmorang / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Perlindungan data pribadi dan konsumen merupakan dua aspek penting yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Tanpa adanya upaya untuk menjamin kedua hal tersebut, potensi ekonomi digital Indonesia terancam berjalan di tempat.

“Pertumbuhan ekonomi digital dapat dimaksimalkan lewat adanya upaya yang konkret untuk menjaga kepercayaan konsumen melalui dua aspek perlindungan tadi,” kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Noor Halimah Anjani dalam keterangannya kepada Beritasatu.com, Minggu (5/9/2021).

Ia mengemukakan, keterlibatan multi-stakeholders yaitu pemerintah, pelaku usaha, dan civil society (masyarakat sipil) diperlukan untuk memastikan regulasi dan kebijakan perlindungan konsumen dapat menjaring masukkan dan perspektif dari segala lini. Ia menambahkan, perlu adanya koordinasi dan konsolidasi antarlembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam menangani perlindungan konsumen.

Beberapa institusi yang diperlukan keterlibatannya antara lain adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), asosiasi usaha serta pelaku usaha.

Secara ideal, sinergi diperlukan dalam merumuskan interpretasi dan implementasi kebijakan, serta menentukan parameter untuk mengukur kepatuhan pelaku usaha dan literasi konsumen terhadap hak-haknya.

Yang terjadi saat ini justru konsumen sangat tergantung pada responsible business conduct yang dilakukan oleh pelaku usaha secara mandiri. Padahal, responsible business conduct saja tidak cukup untuk melindungi konsumen karena diperlukan payung hukum sehingga pengertian dan implementasi perlindungan konsumen dan data akan mempunyai indikator atau standar.

“Regulasi yang ada saat ini belum cukup memadai untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dan data mereka. Regulasi yang berlapis dan tersebar di beberapa institusi pemerintah membuat penanganan masalah ini menjadi tersebar dan tidak fokus. Salah satu yang perlu dilakukan adalah mempercepat pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) karena saat ini perlindungan data pribadi tersebar di 32 undang-undang,” tandasnya.

Perlindungan data pribadi merupakan isu yang tidak bisa dilepaskan dari perlindungan konsumen digital secara umum. Di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, banyak kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan ekonomi, yang biasanya dilakukan secara konvensional atau bertatap muka langsung, dialihkan ke platform online.

Lemahnya perlindungan data pribadi di Indonesia dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi belakangan ini, termasuk kebocoran data Presiden Joko Widodo pada aplikasi PeduliLindungi. Sebelumnya sudah ada kebocoran data konsumen marketplace dan juga kebocoran data pasien Covid-19.

Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi diharapkan bisa memunculkan awareness terhadap konsumen terhadap perlunya perlindungan data miliknya dan juga mendorong upaya pelaku usaha atau penyedia layanan untuk lebih transparan dalam penggunaan data dan lebih bertanggung jawab terhadap kerahasiaan data yang dimilikinya.

RUU Perlindungan Data Pribadi, lanjut Halimah, sangat mendesak sebagai salah satu bentuk jaminan perlindungan kepada konsumen. Penggunaan data pribadi bagi oknum penyedia layanan e-commerce tidak jarang disalahgunakan dan diakses untuk kepentingan di luar transaksi yang dilakukan antara konsumen dengan penyedia platform.

Dalam beberapa kasus yang berhubungan dengan perusahaan financial technology (fintech), katanya, data konsumen disebarluaskan dan diperjualbelikan kepada pihak ketiga atau bahkan digunakan untuk meneror tanpa sepengetahuan konsumen.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Mahfud MD: Pemerintah Berkomitmen Lindungi Pembela HAM

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah berkomitmen melindungi dan mendorong para pembela hak asasi manusia (HAM) untuk berjuang menegakkan HAM.

NASIONAL | 27 Januari 2022

Universitas Harus Cetak SDM Cerdas di Era Transformasi Digital

Rektor Binus University Harjanto Prabowo mengatakan sebagai Perguruan Tinggi Indonesia, pihaknya menyadari pentingnya mencetak SDM cerdas.

NASIONAL | 27 Januari 2022

DPR: Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Berlaku Setelah Diratifikasi

Perjanjian antara Indonesia dan Singapura terkait perjanjian ekstradisi, perjanjian FIR dan perjanjian pertahanan akan berlaku setelah diratifikasi DPR.

NASIONAL | 27 Januari 2022

Kantor Imigrasi Depok Ingin Pertahankan Predikat Wilayah Bebas Korupsi

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok ingin mempertahankan penghargaan dan predikat wilayah bebas korupsi pada tahun 2022.

NASIONAL | 27 Januari 2022

Jadi Tersangka Suap Dana PEN Daerah, Eks Dirjen Keuangan Daerah Diultimatum KPK

Mantan Dirjen Keuangan Daerah, Mochamad Ardian Noervianto yang menjadi tersangka kasus dugaan suap dana PEN Kolaka Timur diultimatum KPK. 

NASIONAL | 27 Januari 2022

Hadapi Era 4.0, Penyuluh Pertanian Wajib Lakukan Transformasi

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengutarakan pertanian harus terus bersinergi dengan kemajuan teknologi.

NASIONAL | 27 Januari 2022

Puan dan Ganjar Kompak Sukseskan Program Bebas Stunting

Puan Maharani dan  Ganjar Pranowo, serta sejumlah kader PDI Perjuangan (PDI) terlihat kompak menyukseskan program bebas stunting.

NASIONAL | 27 Januari 2022


Dugaan Ujaran Kebencian, Edy Mulyadi Siap Diperiksa Besok

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri terus memproses laporan dugaan ujaran kebencian oleh Youtuber Edy Mulyadi. 

NASIONAL | 27 Januari 2022

Khawatir Paham Radikal Makin Merajalela, Sahroni Minta BNPT Antisipasi

Ahmad Sahroni khawatir paham radikal makin merajalela. Karenanya, Sahroni meminta BNPT mengantisipasi penyebaran paham radikal.

NASIONAL | 27 Januari 2022


TAG POPULER

# Edy Mulyadi


# JKN-KIS


# Presidential Threshold


# Omicron


# Wiyanto Halim



TERKINI
Perluas Pasar, PGN Gandeng 4 Kawasan Industri di Jawa Timur

Perluas Pasar, PGN Gandeng 4 Kawasan Industri di Jawa Timur

EKONOMI | 6 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings