Logo BeritaSatu

Moeldoko: Organisasi Masyarakat Sipil dalam Stranas PK Akan Perbaiki Indeks Korupsi

Selasa, 7 September 2021 | 10:31 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberi apresiasi positif terhadap kinerja tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Ia optimistis, Stranas PK 2021/2022 dengan melibatkan civil society organization (CSO) bisa menaikkan indeks persepsi korupsi Indonesia.

“Saya mendorong untuk melibatkan civil society organization (CSO), akademisi, ormas, dan mitra pembangunan, sehingga program ini bisa dilakukan bersama, tidak hanya program Kementerian atau Lembaga,” kata Moeldoko saat mengikuti rapat koordinasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/9/2021).

Moeldoko juga optimistis, Stranas PK 2021/2022 yang fokus menuntaskan permasalahan hingga akarnya, akan berorientasi pada hasil. Karena itu, perlu ada keterlibatan semua pihak dalam merealisasikannya.

Menurut Moeldoko, isu yang diangkat dalam draf kerangka laporan kinerja Stranas PK sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, diantaranya tentang pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19. “Isu peningkatan bidang usaha dan perizinan, pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi, serta peningkatan indek persepsi korupsi, sudah relevan dan sesuai arahan Presiden,” ujar Moeldoko.

Secara substansi , kata Moeldoko, perlu ada penambahan data potensi kerugian negara dari aksi carry over, utilitas Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan pengadaan barang jasa berbasis elektronik.

“Perlu kita tambahkan data potensi kerugian negara yang berhasil dicegah secara kuantitatif, sehingga Presiden memiliki gambaran konkret,” terang Moeldoko.

Rapat Koordinasi membahas draft laporan kinerja Stranas PK Semester I Tahun 2021 yang digelar secara daring, juga diikuti Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri PAN dan RB Tjahjo Kumolo, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, serta sejumlah pejabat Eselon I dan Deputi di Kementerian.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan, ada 3 poin utama dalam laporan kinerja Stranas PK semester I tahun 2021. Yakni, peran Stranas PK dalam penanganan Covid-19, dalam pembukaan Undang-Undang Cipta Kerja, dan Upaya perbaikan persepsi korupsi.

“Secara lisan laporan ini sudah disampaikan ke Presiden, namun perlu untuk disampaikan ke semua tim di 5 lembaga ,” kata Firli Bahuri.

Diungkapkan Firli, beberapa Isu dan pencapaian yang disampaikan dalam laporan, di antaranya pemanfaatan Nomor Induk Kepegawaian (NIK) untuk program Bantuan Sosial (Bansos) dan vaksinasi.

“Ada 52,5 juta NIK dari data Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kemensos yang bisa diselamatkan, dan potensi kerugian negara yang bisa dicegah 126 Triliun Rupiah,” ujar Firli Bahuri.

Selain pemanfaatan NIK, sambung Firli, isu tentang penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH), juga menjadi bahan diskusi dalam rapat koordinasi evaluasi draft laporan kinerja Stranas PK Semester I Tahun 2021.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA


TAG POPULER

# Deddy Corbuzier


# UAS


# Timnas Indonesia


# Minyak Goreng


# Lin Che Wei


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Banjir 2 Meter Rendam Ribuan Rumah di Kutai Kartanegara

Banjir 2 Meter Rendam Ribuan Rumah di Kutai Kartanegara

NEWS | 22 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings