Pemerintah Telah Lakukan Sejumlah Inisiatif Dukung Isu Perubahan Iklim
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pemerintah Telah Lakukan Sejumlah Inisiatif Dukung Isu Perubahan Iklim

Kamis, 9 September 2021 | 19:42 WIB
Oleh : Herman / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementerian Keuangan (Kemkeu) Suminto menyampaikan, dalam rangka mendukung isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah inisiatif dan kebijakan dari sisi fiskal.

Pertama, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah insentif pajak untuk menciptakan lingkungan yang sesuai untuk ekonomi rendah karbon, mulai dari tax holiday, tax allowance, serta fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) dalam rangka mempromosikan energi terbarukan, pengelolaan limbah tidak berbahaya serta bahan kimia organik produk pertanian. Yang terbaru adalah penerbitan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) pada kendaraan listrik dan penggunaan baterai kendaraan listrik.

“Kami juga telah berusaha untuk mereplikasi keberhasilan climate budget tagging pada level daerah di APBD. Hal ini dilakukan karena kita menyadari pemda memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan dan memastikan pembangunan yang inklusif dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta penanganan perubahan iklim,” kata Suminto dalam webinar bertajuk "Pentingnya Penerapan ESG dalam Menjawab Tantangan Global" yang digelar Majalah Investor dan Berita Satu Media Holdings (BSMH), bekerja sama dengan PT Astra International Tbk dan PT Pupuk Kaltim, Kamis (9/9/2021).

Suminto melanjutkan, pemerintah juga mengembangkan climate change fiscal framework (CCFF) untuk memperkuat strategi keuangan berkelanjutan dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). CCFF nantinya akan digunakan dalam menetapkan strategi kebijakan dalam memobilisasi keuangan publik dan private untuk pembangunan berkelanjutan.

“Kami juga mendorong inovasi-inovasi pendanaan untuk penanggulangan perubahan iklim di luar sumber APBN. Misalnya dengan mengembangkan program blended finance dan full of fund, seperti SDG’s Indonesia Fund, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, dan Disaster Risk Financing and Insurance,” terangnya.

Suminto menyampaikan, pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dapat mengagregasikan pendanaan dari berbagai sumber yang berpotensi mendukung kolaborasi pemda, pemerintah pusat, sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil dalam memobilisasi pendanaan perubahan iklim.

Inisiatif berikutnya adalah menyiapkan pooling fund bencana untuk mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi akibat bencana. Mekanisme ini dirancang untuk dapat menyediakan dana bagi pembiayaan pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana secara berkelanjutan.

“Pemerintah juga telah menerbitkan sovereign global bond maupun retail domestic bond dalam format islamic securities atau sukuk yang hijau atau green sukuk. Sejak 2018 hingga 2021, pemerintah telah menerbitkan global green sukuk yang totalnya US$ 3,5 miliar. Dalam kontek sukuk ritel hijau di pasar domestik, telah diterbitkan dengan total Rp 6,88 triliun,” terangnya.

Suminto menambahkan, saat ini pemerintah Indonesia sedang dalam proses penerbitan SDG’s bond sesuai dengan prinsip SDG’S government security framework yang mencakup pembiayaan hijau, pembiayaan sosial, dan pembiayaan biru.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Jakpro dan Pemprov DKI Kembali Datangi KPK Soal Formula E

PT Jakpro dan Pemprov DKI kembali mendatangi Gedung KPK, Senin (29/11/2021) untuk menyerahkan tambahan dokumen kepada KPK terkait Formula E

NASIONAL | 29 November 2021

SiCepat Dukung Gernas Pemulihan Daerah Aliran Sungai

Memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia, SiCepat Ekspres turut mendukung terselenggaranya kegiatan Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai (GNPDAS).

NASIONAL | 29 November 2021

Konvensi IOG 2021 Ajang Menjaring Investor Sektor Hulu Migas

Konvensi IOG 2021 menjadi ajang untuk menjaring investor di sektor hulu minyak dan gas (migas).

NASIONAL | 29 November 2021


PLN Tanam 10.000 Bibit Mangrove di Gili Petagan

Sebanyak 10.000 bibit mangrove akan ditanam oleh PLN Unit Induk Penyaluran dan Pengatur Beban (UP3B) Mataram di kawasan Gili Petagan, Sambelia, Lombok Timur.

NASIONAL | 29 November 2021

HUT Korpri, Ketua KPK Ajak ASN Bersih Korupsi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN), insan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) untuk bersih korupsi.

NASIONAL | 29 November 2021

Pentolan KKB Dijerat Pasal Berlapis

Satgas Nemangkawi dan Polres Yahukimo membekuk pentolan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Demius Magayang alias Temius Magayang, di Jalan Gunung.

NASIONAL | 29 November 2021

UU Ciptaker, Presiden: Follow Up Putusan MK Secepatnya

Presiden Jokowi telah memerintahkan menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK mengenai UU Ciptaker.

NASIONAL | 29 November 2021

Baleg Rencanakan Bahas Putusan MK Soal Ciptaker 6 Desember

Baleg DPR berencana rapat dengan pemerintah membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja (Ciptaker) pada 6 Desember 2021.

NASIONAL | 29 November 2021

UU Ciptaker Inkonstitusional, Presiden Tegas Jamin Investasi

Tak ada satu pasal pun dalam UU Ciptaker yang dinyatakan tidak berlaku oleh MK. Pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi.

NASIONAL | 29 November 2021


TAG POPULER

# Razia Vaksinasi Covid-19


# Sembunyi di Roda Pesawat


# Ameer Azzikra


# Omicron


# Indonesia Terbuka



TERKINI
Jakpro dan Pemprov DKI Kembali Datangi KPK Soal Formula E

Jakpro dan Pemprov DKI Kembali Datangi KPK Soal Formula E

NASIONAL | 6 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings