Kebijakan PPN dan PPh RUU KUP Dinilai Bebani Masyarakat dan Dunia Usaha
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Mukhamad Misbakhun

Kebijakan PPN dan PPh RUU KUP Dinilai Bebani Masyarakat dan Dunia Usaha

Jumat, 10 September 2021 | 20:01 WIB
Oleh : Herman / EHD

Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkapkan, pemberlakuan kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) cenderung terlalu membebani masyarakat. Padahal masyarakat membutuhkan waktu untuk sepenuhnya pulih dari dampak-dampak pandemi Covid-19.

Misbakhun juga menilai perumusan RUU KUP sebagai bentuk kegagalan dalam melihat perekonomian secara holistik yang mengedepankan sinergi dan kolaborasi antar-stakeholder.

"Kalau ada rencana kenaikan PPN, maka risikonya kenaikan PPN ini akan memberikan dampak pada konsumsi, sehingga menyebabkan kita mengalami kontraksi di pertumbuhan ekonomi," kata Misbakhun dalam webinar RUU KUP: Membidik Perubahan Kebijakan PPN dan PPh dalam RUU KUP 2021 yang digelar Tax Centre LPPIA FIA Universitas Indonesia, Jumat (10/9/2021).

Menurutnya, biaya sosial, ekonomi, politik dan keamanan atas pengesahan draf RUU KUP cenderung tidak sepadan dengan potensi risiko maupun output yang dihasilkan. Pemberlakuan kebijakan PPN dan PPh dalam RUU KUP berpotensi menimbulkan demand shock pada 2022 atau 2023 mendatang.

"Demand shock dapat memicu kerentanan sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas politik. Ketika terjadi instabilitas politik, sektor ekonomi akan menjadi yang pertama terkena dampaknya," ujarnya.

Misbakhun menegaskan, seluruh pihak perlu menjaga dan mengawal upaya pemulihan ekonomi nasional tetap dalam jalur terbaiknya seperti yang telah berlangsung sejauh ini dengan mengedepankan sinergi dan koordinasi antar lembaga lintas sektor.

Dalam acara yang sama, Direktur Pemberitaan BeritaSatu Media Holdings Primus Dorimulu menyampaikan, dari respon dunia usia yang himpun berbagai media, RUU KUP oleh dunia usaha dinilai bertentangan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), di mana semangat dari UU Ciptaker adalah menarik minat investasi, membuka lapangan pekerjaan dan mendongkrak ekspor. Sementara RUU KUP justru membuat investasi kurang menarik, sehingga mengganggu perluasan lapangan kerja dan ekspor.

Dunia usaha juga menilai pengenaan PPN terhadap bahan kebutuhan pokok dapat memicu inflasi dan menggerus daya beli masyarakat yang miskin dan hampir miskin.

"Momentum kenaikan tarif pajak dinilai tidak pas, padahal dunia usaha masih kesulitan menghadapi badai pandemi.

UMKM juga akan sulit naik kelas jika ada kenaikan tarif pajak Selain itu, pembahasan RUU KUP juga minim partisipasi publik," kata Primus.

Primus memberi saran, pembahasan RUU KUP silahkan dilanjutkan dan diselesaikan. Tapi, pemberlakuan UU baru yang mensyaratkan jenis pajak baru dan kenaikan tarif sebaiknya ditunda hingga ekonomi Indonesia berjalan normal.

"Fokus saja pada upaya mengoptimalkan penerimaan pajak dari jenis pajak dengan tarif pajak yang sudah ada," kata Primus.

Hal penting lainnya, perbaiki data dan konsolidasi data wajib pajak (WP). Pemerintah perlu membangun single identity number (SIN) agar wealth setiap WB bisa dipantau dan membayar pajak sesuai ketentuan. Selain itu, perlu melibatkan media massa secara optimal untuk partisipasi publik.

“Partisipasi publik perlu dilakukan lewat media massa. Kami mendukung agenda reformasi perpajakan tidak boleh padam, tetap dilanjutkan,” kata Primus.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kemenpora Ajak Pemuda Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh

Menyambut peringatan Hari Sumpah Pemuda 2021, Kemenpora mengajak para pemuda di seluruh Indonesia untuk bersatu, bangkit, dan tumbuh bagi bangsa ini

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Jateng, Aceh, dan NTB Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

Provinsi Jawa Tengah, Aceh, Dan Nusa Tenggara Barat memperoleh penghargaan klasifikasi informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP).

NASIONAL | 26 Oktober 2021

KPK Selidiki Proyek Toilet Sekolah Senilai Rp 96,8 Miliar di Bekasi

KPK menyelidiki dugaan korupsi terkait proyek toilet sekolah mewah di Kabupaten Bekasi dengan meminta keterangan sejumlah pihak.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Wapres Dorong Badan Publik Wujudkan Keterbukaan Informasi

Wapres Maruf Amin meminta seluruh lembaga publik mewujudkan semangat keterbukaan serta akuntabilitas publik demi tata kelola Pemerintahan yang baik dan benar.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Kejagung Telisik Mitra Tersangka Kasus Korupsi Asabri

Tim penyidik Kejagung masih menelisik sejumlah pihak bermitra dengan para tersangka kasus dugaan korupsi PT Asabri.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Nadiem: Majukan Budaya Bukan Hanya dengan Konversi

Nadiem Anwar Makarim mengatakan, memajukan budaya bukan hanya dengan konversi, tetapi mengarusutamakannya

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Mendagri Minta Plt Dirjen Bina Bangda Tuntaskan Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting

Mendagri Tito Karnavian meminta Sugeng Hariyono yang ditunjuk sebagai Plt Dirjen Bangda Kemendagri menuntaskan penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

KIP Gelar Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik 2021

KIP menggelar penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2021, Selasa (26/10/2021).

NASIONAL | 26 Oktober 2021

KPK Cecar Istri Dodi Reza Alex Noerdin Soal Barang Bukti yang Disita

KPK mencecar Erini Mutia Yufada, istri Bupati nonaktif Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex Noerdin mengenai sejumlah barang bukti yang disita

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Jadi Korban Penganiayaan, Brigadir SL Minta Maaf ke Kapolres Nunukan

Brigadir SL, korban penganiayaan meminta maaf kepada Kapolres Nunukan, AKBP SA yang telah menganiayanya

NASIONAL | 26 Oktober 2021


TAG POPULER

# Kapolres Nunukan


# Cristiano Ronaldo


# Sudi Silalahi


# Upah Minimum


# Valentino Rossi



TERKINI
KPK Ingatkan Azis Syamsuddin Soal Keterangan Palsu di Persidangan

KPK Ingatkan Azis Syamsuddin Soal Keterangan Palsu di Persidangan

NASIONAL | 60 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings