Putusan MK dan MA Diharapkan Akhiri Polemik TWK Pegawai KPK
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Putusan MK dan MA Diharapkan Akhiri Polemik TWK Pegawai KPK

Jumat, 10 September 2021 | 20:42 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Setara Institute, Hendardi berharap polemik terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi ASN dapat berakhir dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Hendardi menilai sudah saatnya publik fokus mengawasi kerja KPK dalam mencegah dan memberantas korupsi.

"Dua produk putusan lembaga yudikatif tersebut diharapkan dapat mengakhiri kontroversi TWK yang selama ini melilit KPK. Energi publik yang melimpah selanjutnya dapat disalurkan untuk mengawal KPK bekerja mencegah dan memberantas korupsi," kata Hendardi dalam keterangannya, Jumat (10/9/2021).

Diketahui, MA memutuskan menolak gugatan uji materi atau judicial review yang diajukan pegawai nonaktif KPK, Yudi Purnomo dan Farid Andhika terkait Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN yang salah satunya memuat soal TWK. Dalam pertimbangannya, MA menyatakan, secara substansial desain alih status pegawai KPK menjadi ASN telah mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan aturan itu, salah satu yang telah diterima sebagai ukuran objektif untuk memenuhi syarat pengisian jabatan tersebut adalah TWK yang juga menjadi syarat saat seleksi ASN dan saat pengembangan karier PNS.

MA berpendapat aturan TWK dalam Perkom 1/2021 merupakan sarana atau tool berupa norma umum yang berlaku bagi pegawai KPK. Sarana berupa TWK itu, kata MA, merupakan persyaratan formal yang diutangkan dalam regulasi kelembagaan guna memperoleh output materiil, yaitu pegawai KPK yang setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah yang sah.

"MA telah menetapkan putusan uji materiil Peraturan KPK No. 1/2021, yang menegaskan bahwa aturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU 19/2019, PP 41/2020, dan Putusan MK nomor: 70/PUU-XVII/2019, serta Putusan MK nomor: 34/PUU-XIX/2021. Secara normatif dapat dipahami bahwa tindakan hukum KPK dan BKN menyelenggarakan TWK sebagai salah satu ukuran pengalihan status kepegawaian adalah legal dan konstitusional. Dalam putusannya, MA juga menyebut bahwa TWK absah menjadi salah satu alat ukur objektif dalam sebuah test ASN maupun pengembangan karir ASN," kata Hendardi.

Sebelumnya, MK juga telah menolak permohonan uji materi atau judicial review Pasal 69B dan Pasal 69C UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantaan Korupsi (KPK) yang diajukan KPK Watch. MK memutuskan alih status pegawai KPK melalui TWK konstitusional. MK menyatakan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU KPK tidak bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional).

Hendardi meminta KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) segera megambil sikap atas putusan MA dan MK yang menyatakan TWK pegawai KPK legal dan konstitusional. Dikatakan, putusan MA dan MK dapat menjadi rujukan administrasi bagi BKN dan KPK untuk melanjutkan proses peralihan status pegawai lembaga antikorupsi.

"Ihwal tindak lanjut putusan atas hasil TWK KPK, selanjutnya menjadi domain pemerintah. Organ pemerintah yang memiliki kewenangan pengangkatan kepegawaian adalah BKN. Oleh karena itu BKN dan KPK dapat menjadikan dua putusan dari MK dan MA sebagai rujukan tindakan administrasi negara lanjutan," katanya.

Meski demikian, Hendardi mengatakan putusan dua lembaga yudikatif itu tidak menutup pintu terhadap pihak-pihak yang masih berkeberatan dengan hasil TWK. Para pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam TWK tetap dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setelah mendapat surat keputusan pemberhentian.

"Namun demikian, problem implementasi norma, yang oleh sejumlah pihak dianggap melanggar hukum, tetap dapat dipersoalkan melalui jalur yudisial. Pegawai KPK yang dianggap tidak memenuhi syarat menjadi ASN, selanjutnya dapat saja menempuh jalur yudisial melalui PTUN setelah menerima SK pemberhentian yang bersifat individual, konkret dan final, yang merupakan obyek tata usaha negara.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

HUT Korpri, Ketua KPK Ajak ASN Bersih Korupsi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN), insan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) untuk bersih korupsi.

NASIONAL | 29 November 2021

Pentolan KKB Dijerat Pasal Berlapis

Satgas Nemangkawi dan Polres Yahukimo membekuk pentolan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Demius Magayang alias Temius Magayang, di Jalan Gunung.

NASIONAL | 29 November 2021

UU Ciptaker, Presiden: Follow Up Putusan MK Secepatnya

Presiden Jokowi telah memerintahkan menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK mengenai UU Ciptaker.

NASIONAL | 29 November 2021

Baleg Rencanakan Bahas Putusan MK Soal Ciptaker 6 Desember

Baleg DPR berencana rapat dengan pemerintah membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja (Ciptaker) pada 6 Desember 2021.

NASIONAL | 29 November 2021

UU Ciptaker Inkonstitusional, Presiden Tegas Jamin Investasi

Tak ada satu pasal pun dalam UU Ciptaker yang dinyatakan tidak berlaku oleh MK. Pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi.

NASIONAL | 29 November 2021

Ini Tanggapan Presiden Terkait UU Ciptaker Inkonstitusional

Presiden Jokowi memberikan tanggapan terhadap putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja (Ciptaker) inkonstitusional bersyarat.

NASIONAL | 29 November 2021

KPK Siapkan Bantahan Kasasi Mantan Menteri Edhy Prabowo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menghadapi kasasi yang diajukan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

NASIONAL | 29 November 2021

Jokowi: Pemerintah Akan Laksanakan Keputusan MK

Presiden Jokowi menegaskan pemerintah akan melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan revisi terhadap UU Cipta Kerja.

NASIONAL | 29 November 2021

PUPR Klaim Pembangunan Sejuta Rumah Capai 871.218 Unit

Kementerian PUPR mengklaim sampai dengan akhir Oktober 2021, capaian Program Sejuta Rumah tercatat telah menembus angka 871.218 unit.

NASIONAL | 29 November 2021

Keributan TNI-Polri di Timika Berakhir Damai

Kapolda Papua Irjen Pol Marthinus D Fakhiri mengatakan insiden perkelahian antara anggota Polri dan TNI di Tembagapura, Timika, telah diselesaikan secara damai.

NASIONAL | 29 November 2021


TAG POPULER

# Razia Vaksinasi Covid-19


# Sembunyi di Roda Pesawat


# Ameer Azzikra


# Omicron


# Indonesia Terbuka



TERKINI
94,42% Perizinan Lewat OSS Diberikan untuk Usaha Mikro

94,42% Perizinan Lewat OSS Diberikan untuk Usaha Mikro

EKONOMI | 7 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings