Dilaporkan ke Bareskrim, ICW Hormati Langkah Moeldoko Menanggapi Kritik Masyarakat
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Dilaporkan ke Bareskrim, ICW Hormati Langkah Moeldoko Menanggapi Kritik Masyarakat

Sabtu, 11 September 2021 | 00:24 WIB
Oleh : FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menanggapi laporan polisi terhadap dua penelitinya yang dilayangkan oleh Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan (KSP) terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (10/9/2021), mengatakan ICW menghormati langkah Moeldoko dalam menghadapi kritikan masyarakat dengan menempuh jalur hukum.

Dijelaskan, terkait dugaan konflik kepentingan penjabat publik, yakni KSP dengan pihak swasta dalam peredaran Ivermectin yang disebutkan dalam kajian ICW, kata Kurnia, ditujukan untuk memitigasi potensi KKN di tengah situasi pandemi Covid-19.

"Jika para pihak, terutama pejabat publik merasa tidak sependapat atas kajian itu, sudah sepatutnya dirinya dapat membantah dengan memberikan argumentasi dan bukti-bukti bantahan yang relevan, tidak justru mengambil jalan pintas melalui mekanisme hukum," ujar Kurnia.

Kurnia menjelaskan, ada dua hal yang menjadi pokok persoalan selama ini. Pertama, Moeldoko beranggapan ICW telah menuduh yang bersangkutan mendapat untung dalam peredaran Ivermectin.

Menurut dia, Moeldoko terlalu jauh menafsirkan kajian ICW tersebut. Sebab, dalam siaran pers yang diunggah oleh ICW melalui laman lembaga maupun penyampaian lisan oleh peneliti ICW, tidak ada kalimat tudingan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Moeldoko.

"ICW memastikan seluruh kalimat di dalam siaran pers tersebut menggunakan kata 'indikasi' dan 'dugaan'. Sebelum tiba pada kesimpulan adanya dugaan konflik kepentingan, kami memastikan kajian itu telah melalui proses pencarian informasi dan data dari berbagai sumber yang kredibel," tuturnya.

Yang kedua, lanjut dia, terkait pernyataan Peneliti ICW tentang kerja sama ekspor beras antara HKTI dengan PT Noorpay Nusantara Perkasa.

Kurnia menyebutkan, pihaknya telah menyampaikan ada kekeliruan penyampaian informasi secara lisan. Sebab, fakta yang benar adalah mengirimkan kader HKTI ke Thailand guna mengikuti sejumlah pelatihan sebagaimana tertuang dalam dokumen siaran pers.

"Atas kekeliruan penyampaian ini, ICW telah menyampaikan permintaan maaf dalam surat balasan somasi beberapa waktu lalu," kata Kurnia.

Berkaitan dengan permintaan maaf ICW, Kurnia menegaskan, bahwa hal tersebut disampaikan hanya terbatas pada kekeliruan penyampaian lisan tentang ekspor beras, bukan terhadap kajian secara keseluruhan peredaran Ivermectin.

Terkait langkah hukum yang diambil oleh Moeldoko, menurut Kurnia, ICW telah didampingi sejumlah kuasa hukum. Selanjutnya, pihak kuasa hukum akan mendampingi terlapor guna menghadapi setiap tahapan di Bareskrim Polri.

ICW pun berharap agar pelaporan yang dilakukan Moeldoko ke Bareskrim Polri tidak menyurutkan langkah berbagai kelompok masyarakat yang selama ini menjalankan peran untuk mengawasi tindak tanduk dan kebijakan yang diambil oleh pejabat publik.

"Pengawasan publik tetap harus dilakukan agar potensi penyimpangan kekuasaan, korupsi, kolusi dan nepotisme dapat dideteksi guna mencegah kerugian bagi masyarakat luas," kata Kurnia.

Diketahui, Moeldoko melaporkan dua peneliti ICW, Egi Primayogha dan Miftah soal dugaan pencemaran nama baik, ke Bareskrim Polri, Jumat (10/9/2021).

Sebelum melapor ke Bareskrim, Moeldoko menyatakan sudah memberikan kesempatan berulang kali kepada terlapor untuk bisa menjelaskan dengan baik dan memberikan bukti tudingan soal keterlibatannya mengambil keuntungan dari peredaran obat Ivermectin dan ekspor beras.

"Kalau itu tidak bisa, saya beri kesempatan lagi untuk minta maaf dan mencabut. Tapi sampai dengan saat ini iktikad baik saya tidak dilakukan, dengan terpaksa saya selaku warga negara yang punya hak yang sama dengan yang lain, saya lapor," ungkapnya.

Laporan Moeldoko teregistrasi dengan nomor: LP/B/0541/IX/2021/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 10 September 2021.

"Saya hormati lembaga ini lembaga penegak hukum. Saya datang sendiri sebagai warga negara," katanya.

Pada kesempatan itu, Moeldoko menekankan tidak antikritik. Hal ini salah satunya ditunjukkan Moeldoko dengan membuat program KSP Mendengar.

"Nggak, Moeldoko nggak pernah antikritik. Kita membuka program di KSP mendengar itu, orang yang datang ke KSP saya suruh marah-marah, gebrak meja biasa saja saya. Nggak ada antikritik," jelasnya.

Moeldoko mengatakan, laporan kepada pihak kepolisian ini dilakukan lantaran menyangkut dirinya secara pribadi.

"Ada program saya KSP mendengar. Sengaja saya berikan peluang masyarakat untuk datang ke KSP, kita terima dengan baik. Kita beri mik, silakan mau marah karena mungkin ada sumbatan-sumbatan komunikasi, biasa saya, nggak masalah. Tapi ini lain persoalannya. Ini sudah berkaitan dengan persoalan pribadi yang harus diselesaikan. Saya punya istri, punya anak nanti jadi beban mereka. Saya tidak ingin itu," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

OTT KPK di Riau, Satgas Periksa Pejabat

Tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kuantan Singingi (Kuansing) Riau.

NASIONAL | 19 Oktober 2021

Benahi Pendidikan Vokasi, LP3I Hadirkan TOLS 2021

LP3I akan menggelar Temple of Learning Summit (TOLS) 2021, didukung oleh Vokraf yakni platform edukasi online yang fokus meningkatkan kemampuan

NASIONAL | 19 Oktober 2021

KPK Gelar OTT di Riau

KPK sedang lakukan OTT di wilayah Riau.

NASIONAL | 19 Oktober 2021

Kemenag: Geser Hari Libur Tak Kurangi Kekhidmatan Maulid Nabi

Kemenag menyatakan, menggeser hari libur tidak akan mengurangi makna dan kekhidmatan perayaan hari besar Maulid Nabi Muhammad SAW.

NASIONAL | 19 Oktober 2021

Pemilihan Panglima Diharapkan Tak Ganggu Soliditas TNI

Pergantian Panglima TNI diharapkan tidak menganggu bahkan mengancam soliditas internal TNI.

NASIONAL | 19 Oktober 2021

Kunjungi Kaltara, Presiden Tanam Mangrove hingga Tinjau Vaksinasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

NASIONAL | 19 Oktober 2021

Surabaya dan 4 Wilayah di Jatim Masuk PPKM Level 1

Selain Surabaya, empat wilayah di Jatim yang juga ditetapkan masuk PPKM level 1, yakni Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kota Blitar, dan Kota Pasuruan.

NASIONAL | 19 Oktober 2021

Mendagri Terbitkan 2 Instruksi Mengenai Lanjutan PPKM

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan dua instruksi mendagri (inmendagri) tentang pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

NASIONAL | 19 Oktober 2021

Cuaca Ekstrem, 26 Wilayah di Indonesia Perlu Waspada

Suhu udara pada hari ini di Tanah Air berkisar mulai dari 20 derajat hingga 34 derajat Celsius dengan kelembaban udara 50-100%.

NASIONAL | 19 Oktober 2021

Dokumentasikan Inovasi Daerah, Kemendagri Apresiasi Konsep Pembangunan Jabar

Kemendagri melakukan dokumentasi terhadap inovasi yang dilakukan setiap daerah ke dalam sebuah buku dan konsep pembangunan Jabar masuk di dalamnya.

NASIONAL | 19 Oktober 2021


TAG POPULER

# Merah Putih


# Penembakan Laskar FPI


# Cuaca Ekstrem


# Pasien Covid-19


# Ganjar Pranowo



TERKINI
OTT KPK di Riau, Satgas Periksa Pejabat

OTT KPK di Riau, Satgas Periksa Pejabat

NASIONAL | 6 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings