Logo BeritaSatu

Menkumham Kembali Dorong RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas

Rabu, 15 September 2021 | 21:19 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mendorong RUU Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana dimasukkan dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021. Hal ini disampaikan Yasonna pada rapat kerja evaluasi Prolegnas Prioritas tahun 2021 bersama Badan Legislasi DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (15/9/2021).

"Di Indonesia hanya dikenal adanya perampasan aset dalam sistem hukum pidana dan hanya dapat dilaksanakan melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap," kata Yasonna dalam ketarangannya, Rabu (15/9/2021).

Yasonna menjelaskan pentingnya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. Dikatakan Indonesia belum memiliki payung hukum yang memadai untuk menelusuri, memblokir, menyita, dan merampas aset yang terkait dengan tindak pidana. Padahal, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Antikorupsi PBB atau United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) dengan disahkannya UU Nomor 7 Tahun 2006.

"Sistem hukum pidana di Indonesia belum mengatur mengenai proses penelusuran, pemblokiran, penyitaan, dan kemudian perampasan aset terkait dengan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan hukum untuk melaksanakan ketentuan dalam Bab V Konvensi PBB Anti Korupsi sebagaimana telah disahkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2006. RUU ini bertujuan mengatur secara khusus mengenai hal tersebut," kata Yasonna.

DPR sebelumnya menyetujui 33 RUU Prolegnas Prioritas tahun 2021 pada Maret lalu. RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana tidak termasuk di dalam daftar RUU yang disepakati tersebut. Sebagaimana disebut Yasonna, RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana ini akan memudahkan aparat hukum mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana, termasuk korupsi.

Selain RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana, pemerintah mendorong empat RUU lain untuk masuk dalam Daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021, yakni RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (RUU Pemasyarakatan), RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Mengenai didorongnya RUU KUHP yang sempat tidak diteruskan, Yasonna menyampaikan jajarannya telah melakukan sosialisasi secara luas agar publik memahami substansi serta pentingnya RUU ini. Sementara RUU Pemasyarakatan disebutnya akan menguatkan konsep keadilan restorative justice di dalam RUU KUHP.

"Setelah tidak diteruskannya RUU KUHP ke Pembicaraan Tingkat II, Pemerintah bersama Komisi III sudah melakukan sosialiasi ke berbagai daerah dan perguruan tinggi tentang RUU ini. Yang kami peroleh dari berbagai daerah, kita sudah melihat pemahaman yang semakin dapat dimengerti oleh masyarakat," ucap Guru Besar Krimonologi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tersebut.

"RUU Pemasyarakatan juga, memperkuat konsep reintegrasi serta konsep keadilan restoratif. Ini sejalan dengan konsep restorative justice pada KUHP kita sehingga tidak terlalu jauh perbedaannya antara konsep restorative justice yang diamanatkan KUHP. Kita sudah menyiapkan dalam UU Pemasyarakatan," kata Yasonna menambahkan.

Sementara terkait RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau RUU ITE, Yasonna menyampaikan bahwa RUU ini didorong karena UU ITE yang berlaku saat ini mengalami persoalan pada sejumlah pasal yang berpotensi multitafsir. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kata Yasonna perlu dilakukan revisi UU ITE dengan memperjelas kembali perbuatan-perbuatan yang dilarang menggunakan sarana elektronik, dengan menyesuaikan kembali ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP.

"Selain itu juga menambah ketentuan pidana bagi setiap orang yang menyebarluaskan informasi atau pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat yang dilakukan melalui sarana elektronik," tuturnya.

Pada rapat tersebut, Yasonna juga menyebut pemerintah sepakat untuk mengupayakan percepatan penyelesaian RUU prioritas Prolegnas 2021. Hal ini disampaikan setelah melakukan hasil monitoring dan evaluasi terhadap 10 RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2021 yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Dari 10 RUU tersebut, satu RUU sudah disahkan menjadi UU, empat RUU dalam proses pembahasan tingkat I di DPR, satu RUU menunggu jadwal pembahasan di DPR, dua RUU dalam proses permohonan Surpres, dan dua RUU lainnya dalam proses penyempurnaan substansi.

"Memperhatikan capaian prioritas Prolegnas 2021, Pemerintah pada prinsipnya sepakat untuk mengupayakan percepatan penyelesaian RUU prioritas Prolegnas tahun 2021 yang menjadi kewajiban bersama-sama antara DPR, DPD, dan Pemerintah tanpa mengesampingkan sisi kualitas substansinya," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Revitalisasi TIM Rampung, Anies Harap Perubahan Besar Ekosistem Kesenian

Anies berharap selesainya revitalisasi TIM mampu membawa perubahan besar ekosistem kesenian yang menghasilkan karya-karya seni yang membanggakan.

NEWS | 26 September 2022

Wagub Jateng Hadiri Jaring Aspirasi UU Cipta Kerja

Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen mengapresiasi pemerintah pusat yang berupaya menjaring aspirasi buruh terkait UU Cipta Kerja.

NEWS | 26 September 2022

Alasan Effendi Simbolon Tak Hadiri Raker dengan Panglima TNI dan Kasad

Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon tidak menghadiri rapat kerja dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kasad Jenderal Dudung Abdurachman.

NEWS | 26 September 2022

Sapa Masyarakat Baubau, Presiden Jokowi Pilih Berjalan Kaki

Presiden Jokowi memilih untuk berjalan kaki usai tiba di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara setelah melihat banyak masyarakat yang menyambutnya.

NEWS | 26 September 2022

KPK Tak Segan Pakai Pasal Obstruction of Justice di Kasus Lukas Enembe

KPK menegaskan tidak segan untuk menerapkan pasal obstruction of justice atau perintangan penyidikan di kasus Gubernur Papua Lukas Enembe

NEWS | 26 September 2022

Lukas Enembe Klaim Sakit, KPK Belum Terima Informasi Sahih

KPK menyatakan belum menerima informasi yang sahih terkait kondisi kesehatan Gubernur Papua, Lukas Enembe yang mengeklaim sakit.

NEWS | 26 September 2022

Sahroni: KPK Belum Umumkan Tersangka Formula E

Ketua Pelaksana Formula E 2022, Ahmad Sahroni mengatakan, hingga saat ini KPK belum mengumumkan tersangka kasus Formula E

NEWS | 26 September 2022

Soal Shadow Team, Legislator Ingatkan Nadiem Cara Bernegara

Soal shadow team, Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih mengingatkan Nadiem Anwar Makarim cara bernegara yang sesuai dengan aturan.

NEWS | 26 September 2022

DPR Bakal Tegur Mendagri karena Pj Gubernur Babel Rangkap Jabatan

DPR bakal menegur Mendagri Tito Karnavian karena Pj Gubernur Babel Ridwan Djamaluddin rangkap jabatan sebagai Dirjen Minerba Kementerian ESDM. 

NEWS | 26 September 2022

Inpres Kendaraan Listrik, Riza: Waktunya Para Engineer Unjuk Kemampuan

Inpres kendaraan listrik menjadi kesempatan untuk para engineer Indonesia agar bisa unjuk kemampuan dalam mengonversi bahan bakar kendaraan menjadi listrik.

NEWS | 26 September 2022


TAG POPULER

# Iran


# Kudeta Tiongkok


# Guru Besar UGM Tergulung Ombak


# Xi Jinping


# Lukas Enembe


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Revitalisasi TIM Rampung, Anies Harap Perubahan Besar Ekosistem Kesenian

Revitalisasi TIM Rampung, Anies Harap Perubahan Besar Ekosistem Kesenian

NEWS | 3 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings