Kejagung Tetapkan Alex Noerdin Tersangka dan Ditahan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kejagung Tetapkan Alex Noerdin Tersangka dan Ditahan

Kamis, 16 September 2021 | 17:15 WIB
Oleh : lorem ipsum / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), menetapkan anggota DPR Alex Noerdin sebagai tersangka dan langsung ditahan. Alex Noerdin diduga terlibat dalam kasus korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan tahun 2010-2019.

Tim penyidik Jampidsus Kejagung juga turut menetapkan mantan Wakil Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Muddai Madang sebagai tersangka dalam kasus itu.

"Penyidik meningkatkan status tersangka kepada AN dan MM," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Kamis (16/9/2021).

Keduanya, ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik Jampidsus Kejagung melakukan pemeriksaan, Kamis ini.

Leonard mengatakan, keduanya langsung ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama 20 hari ke depan. "Keduanya ditahan selama 20 hari ke depan," ungkap Loenard.

Diketahui, penyidik Jampidsus Kejagung lebih dulu menetapkan Direktur Utama PDPDE Sumsel sejak 2008 berinisial CISS dan Direktur PT Dika Karya Lintas Nusa (PT DKLN) sejak 2009 AYH, sebagai tersangka. AYH juga merangkap sebagai Direktur PT PDPDE Gas sejak 2009 dan Direktur Utama PDPDE Sumsel sejak 2014.

CISS dan AYH telah dijebloskan ke dalam penjara selama 20 hari terhitung sejak tanggal 8 September sampai dengan 27 September 2021, di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejagung.

Leonard mengungkapkan, perkara ini bermula ketika Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), memperoleh alokasi untuk membeli gas bumi bagian negara dari JOB PT Pertamina, Talisman Ltd, Pasific Oil And Gas Ltd, Jambi Merang (JOB Jambi Merang) sebesar 15 MMSCFD berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Minyak dan Gas (BP Migas) atas permintaan Gubernur Sumsel. Kepala BP Migas kemudian ditunjuk sebagai pembeli gas bumi bagian negara itu.

Namun dengan dalih PDPDE Sumsel tidak mempunyai pengalaman teknis dan dana, maka PDPDE Sumsel bekerja sama dengan investor swasta. "PT DKLN membentuk perusahaan patungan (PT PDPDE Gas) yang komposisi kepemilikan sahamnya 15% untuk PDPDE Sumsel, dan 85% untuk PT DKLN," ungkap Leonard.

Leonard menjelaskan, akibat dari dugaan penyimpangan itu, negara mengalami kerugian yang menurut hitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar US$ 30.194.452.79, berasal dari hasil penerimaan penjualan gas dikurangi biaya operasional selama kurun waktu 2010-2019, yang seharusnya diterima oleh PDPDE Sumsel.

"Kemudian sebesar US$ 63.750,00 dan Rp 2.131.250.000,00 yang merupakan setoran modal yang tidak seharusnya dibayarkan oleh PDPDE Sumsel," katanya.

Kedua tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 3, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kemenpora Bangun Ekosistem Kewirausahaan Pemuda

pemerintah sebagai regulator dan fasilitator ingin agar regulasi dan aturan dalam pengembangan kewirausahaan bisa diterima dengan baik oleh kalangan generasi Z.

NASIONAL | 4 Desember 2021

DPRD Maluku Harap Kemiskinan Ekstrem Menurun

Pembahasan anggaran tahun 2022 yang dilakukan DPRD Provinsi Maluku dengan pemerintah daerah diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Maluku.

NASIONAL | 4 Desember 2021

Jokowi Dorong Bali Menuju Era Baru yang Berkelanjutan

Pemulihan dan transformasi ekonomi Bali menjadi krusial, mengingat peran Bali sebagai barometer pariwisata Indonesia di mata dunia.

NASIONAL | 4 Desember 2021

Panglima TNI Ungkap Fakta 1.826 Prajurit Terinfeksi HIV/AIDS

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan, dalam 10 tahun ini tercatat sebanyak 1.826 prajurit terinfeksi HIV/AIDS.

NASIONAL | 4 Desember 2021

Lagi, Prajurit TNI Gugur Ditembak KKB di Yahukimo, Papua

Prajurit satgas teritorial Koramil Persiapan Suru-suru, Kodim 1715/Yahukimo, Papua, tewas ditebak kelompok kriminal bersenjata atau KKB.

NASIONAL | 4 Desember 2021

Sahabat Ganjar Jaring Potensi Santri di Lombok

Kelompok relawan pendukung Ganjar Pranowo, Sahabat Ganjar mengadakan Lomba Tilawatil Quran untuk menjaring potensi santri di Lombok, Nusa Tenggar Barat. 

NASIONAL | 3 Desember 2021

Melalui IKK, LAN Dorong Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti

Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Kebijakan terus mendorong pembuatan kebijakan berbasis bukti

NASIONAL | 2 Desember 2021

YLAM dan MHU Gelar Vaksinasi Gotong Royong di Kukar  

Yayasan Life After Mine (YLAM) dan PT Multi Harapan Utama (MHU) memfasilitasi program vaksinasi gotong royong bagi 1.000 warga Kutai Kertanegara (Kukar).

NASIONAL | 3 Desember 2021

The Untold Story: Kopassus untuk Indonesia

Kisah tahun 1960-an ini termuat dalam buku “KOPASSUS UNTUK INDONESIA” – Profesionalisme Prajurit Kopassus.”

NASIONAL | 3 Desember 2021

Sumbara Boat Berikan Sensasi Wisata di Sungai Siak

Sumbara Boat menyajikan wisata memancing dan menyusuri Sungai Siak dengan pontoon boat

NASIONAL | 3 Desember 2021


TAG POPULER

# Kento Momota


# Prajurit Santri


# BWF World Tour


# Waskita Karya


# Omicron



TERKINI
Panglima TNI Ungkap Fakta 1.826 Prajurit Terinfeksi HIV/AIDS

Panglima TNI Ungkap Fakta 1.826 Prajurit Terinfeksi HIV/AIDS

NASIONAL | 8 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings