Kejagung Tetapkan Alex Noerdin Tersangka dan Ditahan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kejagung Tetapkan Alex Noerdin Tersangka dan Ditahan

Kamis, 16 September 2021 | 17:15 WIB
Oleh : Bayu Marhaenjati / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), menetapkan anggota DPR Alex Noerdin sebagai tersangka dan langsung ditahan. Alex Noerdin diduga terlibat dalam kasus korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan tahun 2010-2019.

Tim penyidik Jampidsus Kejagung juga turut menetapkan mantan Wakil Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Muddai Madang sebagai tersangka dalam kasus itu.

"Penyidik meningkatkan status tersangka kepada AN dan MM," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Kamis (16/9/2021).

Keduanya, ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik Jampidsus Kejagung melakukan pemeriksaan, Kamis ini.

Leonard mengatakan, keduanya langsung ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama 20 hari ke depan. "Keduanya ditahan selama 20 hari ke depan," ungkap Loenard.

Diketahui, penyidik Jampidsus Kejagung lebih dulu menetapkan Direktur Utama PDPDE Sumsel sejak 2008 berinisial CISS dan Direktur PT Dika Karya Lintas Nusa (PT DKLN) sejak 2009 AYH, sebagai tersangka. AYH juga merangkap sebagai Direktur PT PDPDE Gas sejak 2009 dan Direktur Utama PDPDE Sumsel sejak 2014.

CISS dan AYH telah dijebloskan ke dalam penjara selama 20 hari terhitung sejak tanggal 8 September sampai dengan 27 September 2021, di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejagung.

Leonard mengungkapkan, perkara ini bermula ketika Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), memperoleh alokasi untuk membeli gas bumi bagian negara dari JOB PT Pertamina, Talisman Ltd, Pasific Oil And Gas Ltd, Jambi Merang (JOB Jambi Merang) sebesar 15 MMSCFD berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Minyak dan Gas (BP Migas) atas permintaan Gubernur Sumsel. Kepala BP Migas kemudian ditunjuk sebagai pembeli gas bumi bagian negara itu.

Namun dengan dalih PDPDE Sumsel tidak mempunyai pengalaman teknis dan dana, maka PDPDE Sumsel bekerja sama dengan investor swasta. "PT DKLN membentuk perusahaan patungan (PT PDPDE Gas) yang komposisi kepemilikan sahamnya 15% untuk PDPDE Sumsel, dan 85% untuk PT DKLN," ungkap Leonard.

Leonard menjelaskan, akibat dari dugaan penyimpangan itu, negara mengalami kerugian yang menurut hitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar US$ 30.194.452.79, berasal dari hasil penerimaan penjualan gas dikurangi biaya operasional selama kurun waktu 2010-2019, yang seharusnya diterima oleh PDPDE Sumsel.

"Kemudian sebesar US$ 63.750,00 dan Rp 2.131.250.000,00 yang merupakan setoran modal yang tidak seharusnya dibayarkan oleh PDPDE Sumsel," katanya.

Kedua tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 3, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

KPK Gelar OTT di Riau

KPK sedang lakukan OTT di wilayah Riau.

NASIONAL | 19 Oktober 2021

Kemenag: Geser Hari Libur Tak Kurangi Kekhidmatan Maulid Nabi

Kemenag menyatakan, menggeser hari libur tidak akan mengurangi makna dan kekhidmatan perayaan hari besar Maulid Nabi Muhammad SAW.

NASIONAL | 19 Oktober 2021

Pemilihan Panglima Diharapkan Tak Ganggu Soliditas TNI

Pergantian Panglima TNI diharapkan tidak menganggu bahkan mengancam soliditas internal TNI.

NASIONAL | 19 Oktober 2021

Kunjungi Kaltara, Presiden Tanam Mangrove hingga Tinjau Vaksinasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

NASIONAL | 19 Oktober 2021

Surabaya dan 4 Wilayah di Jatim Masuk PPKM Level 1

Selain Surabaya, empat wilayah di Jatim yang juga ditetapkan masuk PPKM level 1, yakni Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kota Blitar, dan Kota Pasuruan.

NASIONAL | 19 Oktober 2021

Mendagri Terbitkan 2 Instruksi Mengenai Lanjutan PPKM

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan dua instruksi mendagri (inmendagri) tentang pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

NASIONAL | 19 Oktober 2021

Cuaca Ekstrem, 26 Wilayah di Indonesia Perlu Waspada

Suhu udara pada hari ini di Tanah Air berkisar mulai dari 20 derajat hingga 34 derajat Celsius dengan kelembaban udara 50-100%.

NASIONAL | 19 Oktober 2021

Dokumentasikan Inovasi Daerah, Kemendagri Apresiasi Konsep Pembangunan Jabar

Kemendagri melakukan dokumentasi terhadap inovasi yang dilakukan setiap daerah ke dalam sebuah buku dan konsep pembangunan Jabar masuk di dalamnya.

NASIONAL | 19 Oktober 2021

Diminta Fee Rp 10 M, Rita Widyasari Anggap Eks Penyidik KPK seperti Malaikat

Rita Widyasari menganggap mantan penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju seperti malaikat yang membantunya mengurus perkara, meski diminta fee Rp 10 miliar.

NASIONAL | 18 Oktober 2021

Peparnas XVI Papua Siap Digelar untuk Menjaring Bibit Unggul

Ketua Umum National Paralympic Committee (NPC) Indonesia Senny Marbun mengatakan bahwa Peparnas XVI akan menjadi ajang meningkatkan prestasi para atlet.

NASIONAL | 18 Oktober 2021


TAG POPULER

# Merah Putih


# Penembakan Laskar FPI


# Cuaca Ekstrem


# Pasien Covid-19


# Ganjar Pranowo



TERKINI
Rupiah dan Mata Uang Asia di Zona Hijau pada Awal Perdagangan

Rupiah dan Mata Uang Asia di Zona Hijau pada Awal Perdagangan

EKONOMI | 6 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings