PN Jakpus Nyatakan Jokowi dan Anies Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terkait Polusi Udara
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

PN Jakpus Nyatakan Jokowi dan Anies Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terkait Polusi Udara

Kamis, 16 September 2021 | 18:54 WIB
Oleh : Yustinus Paat / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan perdata yang diajukan Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu Kota) terkait polusi udara Jakarta dan sekitarnya. Hakim menyatakan para tergugat dalam perkara ini, melakukan perbuatan melawan hukum terkait penanganan polusi udara.

Para tergugat dalam perkara ini adalah Presiden Joko Widodo (tergugat 1), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (tergugat 2), Menteri Dalam Negeri (tergugat 3), Menteri Kesehatan (tergugat 4), dan Gubernur DKI Jakarta (tergugat 5). Selain itu, tercantum turut tergugat yakni Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat.

“Dalam pokok perkara: mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian, menyatakan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, dan tergugat 5 telah melakukan perbuatan melawan hukum,” ujar Hakim Ketua Saifuddin Zuhri saat membacakan putusan di PN Jakpus, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (16/9/2021).

Para tergugat melanggar Pasal UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Masing-masing tergugat juga dihukum majelis hakim untuk melakukan perbaikan kualitas udara.

Tergugat 1 (Presiden Joko Widodo) dihukum untuk menetapkan baku mutu udara ambien nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tergugat 2 (Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar) dihukum untuk melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI (Anies Baswedan), Gubernur Banten (Wahidin Halim) dan Gubernur Jawa Barat (Ridwan Kamil) dalam melakukan inventarisasi emisi lintas batas Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Tergugat 3 (Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian) dihukum untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja tergugat 5 (Gubernur DKI) dalam pengendalian pencemaran udara.

Tergugat 4 (Menteri Kesehatan) dihukum untuk melakukan penghitungan penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran udara di Provinsi DKI yang perlu dicapai sebagai dasar petimbangan tergugat 5 (Gubernur DKI) dalam penyusunan strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara.

Tergugat 5 (Gubernur DKI Jakarta) dihukum melakukan pengawasan ketaatan dan menjatuhkan sanksi pada setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara dan atau ketentuan dokumen lingkungan hidup.

Selain itu, tergugat 5 dihukum menyebarkan evaluasi pengawasan dan penjatuhan sanksi berkaitan pengendalian pencemaran udara kepada masyarakat dan menetapkan baku mutu ambien daerah untuk Provinsi DKI yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia lingkungan dan ekosistem termasuk kesehatan populasi berdssarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hakim juga minta para tergugat menetapkan status mutu ambien daerah tiap tahun dan mengumumkan ke masyarakat serta menyusun dan mengimplementasikan strategi rencana aksi pengendalian pencemaran udara dengan mempertimbangkan penyebaran emisi sumber pencemaran secara terfokus tepat sasaran dan melibatkan organisasi publik.

“Menolak gugatan penggugat untuk sebagian dan selebihnya, menghukum para tergugat untuk membayar perkara sejumlah Rp 4,255 juta,” pungkas Hakim Saifuddin.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Limbah Makanan di Jatim Mencapai 7,4 Juta Ton per Tahun

Khofifah merekomendasikan masyarakat merencanakan menu makanan secara seksama, sehingga tidak ada yang terbuang.

NASIONAL | 17 Oktober 2021

Presiden Jokowi Apresiasi UDG XIV Menampilkan Keberagaman Budaya Nusantara

Presiden Joko Widodo mengapresiasi Utsawa Dharmagita (UDG) Tingkat Nasional XIV tahun 2021 yang menampilkan beragam budaya Nusantara.

NASIONAL | 17 Oktober 2021

Khofifah: Jatim Siap Jadi Tuan Rumah Konfrensi Internasional OIAA

Khofifah berharap, organisasi alumni Al-Azhar menjadi agen perubahan yang dapat memotivasi masyarakat untuk menggapai pendidikan setinggi mungkin.

NASIONAL | 17 Oktober 2021

HUT Kota Singkawang, FIF Group Dukung Pembangunan Taman Cahaya Madani

Pembangunan Taman Cahaya Madani dilakukan dalam waktu dua bulan dengan didukung oleh dana sosial syariah FIF Group.

NASIONAL | 17 Oktober 2021

KPK Bakal Dalami Keterlibatan DPRD Muba di Kasus Suap Dodi Reza Alex Noerdin

KPK bakal mendalami setiap informasi terkait kasus dugaan suap proyek yang menjerat Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin. Termasuk keterlibatan DPRD.

NASIONAL | 17 Oktober 2021

Pernikahan Emas, Luhut Bersyukur Miliki Istri Cerdas dan Berhati Ikhlas

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bersyukur memiliki istri Devi Pandjaitan Br Simatupang yang saat ini berusia 72 tahun

NASIONAL | 17 Oktober 2021

Kementan Jadikan Kupang Daerah Percontohan Pertanian Terintegrasi

Syahrul Yasin Limpo menetapkan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai daerah percontohan pengembangan usaha pertanian terintegrasi.

NASIONAL | 17 Oktober 2021

Dewan Pers Harap MK Tolak Uji Materi UU Pers

Dewan Pers berharap agar Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pengajuan uji materi UU 40/1999 tentang Pers

NASIONAL | 17 Oktober 2021

Seekor Harimau Sumatera Mati Terjerat di Bengkalis

Seekor harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) ditemukan dalam kondisi mati oleh masyarakat di Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Riau.

NASIONAL | 17 Oktober 2021

KPK Akui Politik Dinasti Membuka Celah Terjadinya Korupsi

KPK mengakui politik dinasti membuka celah terjadinya korupsi. Sejumlah keluarga yang membangun politik dinasti telah dijerat KPK.

NASIONAL | 17 Oktober 2021


TAG POPULER

# Guru Honorer


# Kereta Cepat


# Kasus Covid-19


# Piala Thomas


# Dodi Reza Alex Noerdin



TERKINI
Berpotensi Korupsi, Politik Dinasti untuk Tutupi Borok Sebelumnya

Berpotensi Korupsi, Politik Dinasti untuk Tutupi Borok Sebelumnya

NASIONAL | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings