Kejagung Beberkan Peran Alex Noerdin di Kasus Korupsi Pembelian Gas Bumi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kejagung Beberkan Peran Alex Noerdin di Kasus Korupsi Pembelian Gas Bumi

Kamis, 16 September 2021 | 19:37 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com- Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin telah ditetapkan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan tahun 2010-2019. Kejagung membeberkan peran Alex Noerdin dalam kasus korupsi yang ditaksir rugikan keuangan negara lebih dari Rp 400 miliar tersebut.

Kapuspenkum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, Alex selaku Gubernur Sumsel saat itu diduga meminta alokasi gas bagian negara dari BP Migas untuk PDPDE.

"Bahwa tersangka AN (Alex Noerdin) selaku Gubernur Sumatera Selatan periode 2008-2013 dan periode 2013-2018 yang melakukan permintaan alokasi gas bagian negara dari BP Migas untuk PDPDE Sumsel," kata Leonard dalam keterangannya, Kamis (16/9/2021).

Tak hanya itu, Alex yang kini anggota DPR dari Fraksi Golkar juga menyetujui kerja sama antara PT PDPDE Sumsel dengan PT Dika Karya Lintas Nusa atau DKLN dan membentuk PDPDE Gas. Hal ini bertujuan menggunakan PDPDPE Sumsel mendapat alokasi gas bagian negara.

"Bahwa tersangka AN menyetujui dilakukan kerjasama antara PDPDE Sumsel dengan PT. Dika Karya Lintas Nusa (PT. DKLN) membentuk PT. PDPDE Gas dengan maksud menggunakan PDPDE Sumsel untuk mendapatkan alokasi gas bagian negara," katanya.

Tak hanya Alex Noerdin, Kejagung juga menetapkan mantan Wakil Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Muddai Madang sebagai tersangka dalam kasus itu. Muddai merupakan Direktur PT. DKLN dan juga merangkap sebagai Komisaris Utama PT. PDPDE Gas serta menjabat sebagai Direktur PT. PDPDE Gas.

"Tersangka MM menerima pembayaran yang tidak sah berupa fee marketing dari PT. PDPDE Gas," kata Leonard.

Sebelum Alex Noerdin dan Muddai Madang, Kejagung lebih dulu menetapkan Direktur Utama PDPDE Sumsel sejak 2008 berinisial CISS dan Direktur PT Dika Karya Lintas Nusa (PT DKLN) sejak 2009 AYH, sebagai tersangka. AYH juga merangkap sebagai Direktur PT PDPDE Gas sejak 2009 dan Direktur Utama PDPDE Sumsel sejak 2014.

CISS dan AYH telah dijebloskan ke dalam penjara selama 20 hari terhitung sejak tanggal 8 September sampai dengan 27 September 2021, di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejagung.

Leonard memaparkan, perkara ini bermula ketika Pemprov Sumsel memperoleh alokasi untuk membeli gas bumi bagian negara dari JOB PT Pertamina, Talisman Ltd, Pasific Oil And Gas Ltd, Jambi Merang (JOB Jambi Merang) sebesar 15 MMSCFD berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Minyak dan Gas (BP Migas) atas permintaan Gubernur Sumsel. Kepala BP Migas kemudian ditunjuk sebagai pembeli gas bumi bagian negara itu.

Namun dengan dalih PDPDE Sumsel tidak mempunyai pengalaman teknis dan dana, maka PDPDE Sumsel bekerja sama dengan investor swasta. "PT DKLN membentuk perusahaan patungan (PT PDPDE Gas) yang komposisi kepemilikan sahamnya 15% untuk PDPDE Sumsel, dan 85% untuk PT DKLN," ungkap Leonard.

Leonard menjelaskan, akibat dari dugaan penyimpangan itu, negara mengalami kerugian yang menurut hitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar US$ 30.194.452.79, berasal dari hasil penerimaan penjualan gas dikurangi biaya operasional selama kurun waktu 2010-2019, yang seharusnya diterima oleh PDPDE Sumsel.

"Kemudian sebesar US$ 63.750,00 dan Rp 2.131.250.000,00 yang merupakan setoran modal yang tidak seharusnya dibayarkan oleh PDPDE Sumsel," katanya.

Kedua tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 3, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Puan Maharani: Santri Harus Jadi Pelopor Penanggulangan Covid-19

Pesantren sebagai tempat menempa ilmu harus menjaga warisan para ulama dan kiai yang dulu mencetuskan Resolusi Jihad melawan penjajah sebagai benteng NKRI.

NASIONAL | 22 Oktober 2021

Prof Diena M Lemmy Dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Manajamen Jasa Kepariwisataan UPH

Prof Diena menuturkan, salah satu gerbang yang dapat menjadi titik awal Indonesia untuk menuju pariwisata berkelanjutan adalah desa wisata.

NASIONAL | 22 Oktober 2021

Dilantik Jadi Deputi BNPP, Komjen Paulus Telah Serahkan Jabatan Kabaintelkam

Komjen Pol Paulus Waterpauw resmi dilantik sebagai deputi BNPP dan sudah menyerahkan jabatan Kabaintelkam yang dia emban sebelumnya.

NASIONAL | 22 Oktober 2021

BMKG: Waspada Cuaca Ekstrem di 23 Wilayah Ini

BMKG memberikan peringatan dini agar waspada akan cuaca ekstrem untuk curah hujan sedang hingga lebat yang diperkirakan terjadi di 23 wilayah di Tanah Air.

NASIONAL | 22 Oktober 2021

Gempa Magnitudo 5,3 Guncang Malang, Tidak Berpotensi Tsunami

Kepala BMKG Stasiun Geofisika Malang Ma'mur mengatakan gempa Malang terjadi akibat adanya aktivitas pada zona subduksi yang ada di bagian selatan.

NASIONAL | 22 Oktober 2021

Aplikasi Sipantau Jadi Inovasi Pemprov Sumbar Putus Rantai Penyebaran Covid-19

Aplikasi Sipantau yang dipakai Pemprov Sumatera Barat akan mendata masyarakat yang keluar masuk Ranah Minang.

NASIONAL | 22 Oktober 2021

Arkeolog Temukan Dugaan Lokasi Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck

Berdasarkan literasi Wikipedia, Kapal Van Der Wijck merupakan kapal mewah di tahun 1921 yang tercatat tenggelam pada tahun 1936 di Laut Jawa.

NASIONAL | 22 Oktober 2021

Anak di Bawah 12 Tahun Sudah Boleh Naik Kereta, Ini Syaratnya

Mulai hari ini, Jumat (22/10/2021), anak-anak usia di bawah 12 tahun kembali diperbolehkan naik KA setelah sebelumnya dilarang.

NASIONAL | 22 Oktober 2021

Potum dan AWK Kembangkan Sistem Penyediaan Air Minum di Bitung

PT AWK yang didirikan pada tahun 1984 khusus menangani teknologi air dan pengolahan dan pengelolaan air limbah.

NASIONAL | 22 Oktober 2021


TAG POPULER

# Aipda Ambarita


# WhatsApp


# Tes PCR


# Denmark Terbuka


# Antidoping



TERKINI
Pengamat: Potensi Bank Syariah Indonesia Sangat Besar

Pengamat: Potensi Bank Syariah Indonesia Sangat Besar

EKONOMI | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings