Polri dan PPATK Bongkar TPPU Hasil Penjualan Obat Ilegal Senilai Rp 531 M
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Polri dan PPATK Bongkar TPPU Hasil Penjualan Obat Ilegal Senilai Rp 531 M

Kamis, 16 September 2021 | 19:33 WIB
Oleh : Bayu Marhaenjati / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membongkar kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hasil penjualan obat ilegal. Penyidik membekuk satu tersangka atas nama Dianus Pionam alias DP, dan menyita uang hasil kejahatan sebanyak Rp 531 miliar.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan, kasus ini terbongkar hasil kolaborasi Polri dengan PPATK.

"Kasus ini merupakan join investigasi antara Bareskrim Polri dengan PPATK. Selama ini penindakan TPPU masih belum sesuai harapan. Oleh karena itu, sesuai arahan Menkopolhukam kita jaga untuk menindak TPPU apa yang berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi sangat besar," ujar Agus, di Bareskrim Polri, Kamis (16/9/2021).

Dikatakan Agus, kasus TPPU ini terbongkar bermula dari pengungkapan perkara di wilayah Mojokerto. "Di mana ada korban yang meninggal dunia karena konsumsi obat, sehingga dilakukan penyidikan sampai kepada aktor (tersangka DP) yang mengimpor obat dari luar negeri secara ilegal, kemudian mengedarkan," ungkapnya.

Agus menyampaikan, berdasarkan hasil penelusuran terhadap rekening tersangka DP, didapati uang senilai Rp 531 miliar yang diduga merupakan hasil kejahatan penjualan obat ilegal.

"Dari penelusuran terhadap rekening-rekening yang bersangkutan ada sembilan bank, bisa kita telusuri ada 531 miliar yang dapat kami sita untuk proses penyidikan lebih lanjut," katanya.

Menurut Agus, tersangka DP telah menjalankan aksinya sejak tahun 2011 hingga 2021. "Tersangka DP nggak kerja, dia juga nggak punya keahlian di bidang farmasi, dia nggak memiliki perusahaan yang bergerak di farmasi. Namun dia jalankan kegiatan obat-obatan dan mengedarkan tanpa izin edar BPOM," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mengapresiasi jajaran Bareskrim Polri dan PPATK yang berhasil mengungkap kasus TPPU hasil penjualan obat ilegal ini.

"Terima kasih sekaligus apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Bareskrim Polri dan PPATK yang telah bersinergi dengan baik dan berkolaborasi dengan melakukan join investigation, dan mengungkap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana obat ilegal, dengan hasil sitaan 531 miliar rupiah. Orangnya sudah diamankan," katanya.

Mahfud menuturkan, selama ini sering kali banyak keluhan tentang tindak pidana pencucian uang dari masyarakat, namun yang ditangani dan ditangkap tidak banyak.

"Kali ini Kabareskrim Polri membuktikan bahwa itu bisa dilakukan. Yang mengagetkan memang ini baru satu orang, nilai uangnya besar. Padahal di Indonesia yang melakukan kayak begini di berbagai tempat, laut, hutan, pertambangan, dan berbagai sektor itu diduga banyak. Sehingga dengan demikian, ini bisa jadi momentum kepada kita semua untuk melangkah lebih lanjut dan kompak seperti yang dilakukan oleh Polri dan PPATK dalam kasus ini," katanya.

Mahfud menegaskan, pengungkapan perkara TPPU merupakan bagian dari komitmen pemerintah dari sisi penegakan hukum dalam upaya pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi.

"Saat ini pemerintah bekerja serius melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap bisnis ilegal yang dapat merugikan masyarakat dan negara," ucapnya.

Mahfud menambahkan, pengungkapan kasus ini dapat memberikan dampak positif bagi kesiapan Indonesia dalam menghadapi Mutual Evaluation Review (MER) oleh Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering, organisasi internasional soal pencucian uang yang berkedudukan di Paris.

"Kita akan jadi anggota, untuk jadi anggota salah satunya harus punya prestasi-prestasi di dalam menangani TPPU. Itu bukan syarat satu-satuya, tapi itu beri grade sendiri agar kita bisa menjadi anggota penuh," tandasnya.

Dirtipideksus Bareskrim, Brigjen Helmy Santika, mengatakan, tersangka DP saat ini sudah menjalani proses peradilan atau persidangan di Mojokerto, terkait kasus mengedarkan obat-obatan tanpa izin edar. Salah satu obat yang dijual ilegal adalah obat aborsi Cytotec.

"Di antara 31 obat-obatan tadi, satu jenis obat yang sangat dilarang, sudah tidak boleh beredar di Indonesia namanya Cytotec. Ini obat untuk aborsi," katanya.

Menurut Helmy, obat yang dijual tersangka merupakan obat asli, bukan palsu. "Jadi ini bukan obat palsu, ini obatnya asli. Yang salah adalah cara memasukkannya, kemudian dia jual, dia tidak punya izin dan sebagainya. Artinya kami tidak masuk pada persoalan apakah ini palsu atau tidak, tapi caranya," tambahnya.

Helmy mengungkapkan, tersangka DP mendapatkan keuntungan 10% hingga 15% dalam menjalankan bisnis ilegalnya. Keuntungannya itu, kemudian disimpan di dalam sembilan rekening. Selain itu, uang ditempatkan dalam bentuk deposito, asuransi, reksadana, ORI, dan lainnya, sehingga aliran uang sulit atau tidak dapat diketahui.

Helmy menambahkan, tidak hanya uang Rp 531 miliar, Polri juga menyita aset milik DP yang diduga merupakan hasil kejahatan berupa rumah mewah di Pantai Indah Kapuk, mobil sport hingga apartemen.

"Yang sedang on going kita juga insyaallah dapat menyita sejumlah aset. Ada mobil sport, kemudian dua unit rumah di Pantai Indah Kapuk, kemudian apartemen, dan tanah, serta tidak menutup kemungkinan aset-aset yang lain karena masih berkembang terus," katanya.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 196 juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan pidana 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

Kemudian, Pasal 197 juncto Pasal 106 ayat (1) UU Kesehatan, dengan pidana penjara 15 tahun dan denda Rp 1,5 miliar, juncto Pasal 64 KUHP dan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 juncto Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

KPK Didesak Hadirkan Mu'min Ali Gunawan di Sidang Perkara Suap Pajak

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mendesak KPK menghadirkan bos Bank Panin, Mu'min Ali Gunawan dalam sidang perkara suap pejabat Ditjen Pajak.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Aktivis 98 Nilai Kapolda Banten sebagai Sosok Humanis, Wajar Raih Apresiasi

Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho banyak mendapat apresiasi masyarakat.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

PII Ingin Peminat Pendidikan Vokasi Makin Meningkat

PII menginginkan peminat pendidikan vokasi makin meningkat. PII dan Kemendikbud membantu 50 mahasiswa dan lulusan program vokasi bekerja di Hungaria.

NASIONAL | 26 Oktober 2021


Setkab Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021

Setkab meraih penghargaan sebagai lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) kategori “Informatif” pada Penganugerahan KIP 2021

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Kemenpora Ajak Pemuda Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh

Menyambut peringatan Hari Sumpah Pemuda 2021, Kemenpora mengajak para pemuda di seluruh Indonesia untuk bersatu, bangkit, dan tumbuh bagi bangsa ini

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Jateng, Aceh, dan NTB Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

Provinsi Jawa Tengah, Aceh, Dan Nusa Tenggara Barat memperoleh penghargaan klasifikasi informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP).

NASIONAL | 26 Oktober 2021

KPK Selidiki Proyek Toilet Sekolah Senilai Rp 96,8 Miliar di Bekasi

KPK menyelidiki dugaan korupsi terkait proyek toilet sekolah mewah di Kabupaten Bekasi dengan meminta keterangan sejumlah pihak.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Wapres Dorong Badan Publik Wujudkan Keterbukaan Informasi

Wapres Maruf Amin meminta seluruh lembaga publik mewujudkan semangat keterbukaan serta akuntabilitas publik demi tata kelola Pemerintahan yang baik dan benar.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Kejagung Telisik Mitra Tersangka Kasus Korupsi Asabri

Tim penyidik Kejagung masih menelisik sejumlah pihak bermitra dengan para tersangka kasus dugaan korupsi PT Asabri.

NASIONAL | 26 Oktober 2021


TAG POPULER

# Kapolres Nunukan


# Cristiano Ronaldo


# Sudi Silalahi


# Upah Minimum


# Valentino Rossi



TERKINI
Kereta LRT Jabodebek yang Tabrakan Dibawa ke Madiun

Kereta LRT Jabodebek yang Tabrakan Dibawa ke Madiun

MEGAPOLITAN | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings