Logo BeritaSatu

Jokowi dan Anies Diminta Patuhi Putusan Pengadilan Perbaiki Kualitas Udara Jakarta

Jumat, 17 September 2021 | 17:33 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Para penggugat meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta lima pejabat lain yang menjadi tergugat untuk menjalankan putasan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang mengabulkan gugatan perdata atas kasus pencemaran atau polusi udara di Jakarta. Para penggugat meminta Jokowi hingga Anies tidak perlu lagi melakukan upaya hukum lain dan melaksakanan apa yang menjadi perintah majelis hakim PN Jakpus demi perbaikan kualitas udara Jakarta.

Perkara ini diajukan oleh 32 warga yang menggugat lima pihak, yakni Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat menjadi turut tergugat.

“Dengan adanya putusan ini seharusnya para tergugat dapat menerima kekalahannya dengan bijaksana dan memilih fokus untuk melakukan upaya-upaya perbaikan kondisi udara daripada melakukan hal yang sia-sia seperti upaya hukum perlawanan banding maupun kasasi,” kata Tim Kuasa Hukum Penggugat dari koalisi Ibu Kota, Ayu Eza Tiara dalam keterangannya, Jumat (17/9/2021).

Ayu mengatakan para penggugat dan tim advokasi yang selama ini mendampingi proses persidangan, mengapresiasi putusan yang dibuat oleh majelis hakim yang berpihak kepada kepentingan seluruh warga. Majelis hakim dinilai telah mengabulkan gugatan, kecuali terkait adanya pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus polusi udara.

“Dan soal turut tergugat I dan II (Pemprov Banten dan Jabar) itu mengikuti putusan yang ada. Meski begitu kami menilai bahwa putusan tersebut merupakan putusan yang tepat dan bijaksana, mengingat dari proses pembuktian di persidangan sudah sangat jelas bahwa Pemerintah telah melakukan kelalaian dalam mengendalikan pencemaran udara,” kata Ayu.

Lebih lanjut, Ayu menegaskan, tim advokasi Koalisi Ibukota sangat terbuka untuk turut serta dalam perbaikan kualitas udara di Jakarta, serta Banten dan Jawa Barat.

“Kami juga akan mengawal agar pemerintah betul-betul menuntaskan kewajibannya,” tutur Ayu.

Dalam perkara ini, tuntutan 32 warga negara yang menjadi penggugat di antaranya adalah agar pemerintah merevisi baku mutu udara ambien dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara agar sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan menjamin hak lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga diminta untuk menempatkan alat pengukur polusi dengan jumlah yang memadai mengacu pada penelitian dari beberapa ahli; memberikan informasi mengenai kualitas udara secara real time dan upaya mitigasinya; serta menyusun strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara.

Sementara Khalisah Khalid sebagai salah satu penggugat, mengungkapkan perasaan lega sekaligus senang atas putusan PN Jakpus. Menurut dia, majelis hakim membuktikan bahwa pengadilan bisa menjadi jalan untuk warga yang ingin mendapatkan keadilan.

“Meski begitu, kami sebagai penggugat sekaligus warga akan mengawal perubahan kebijakan yang dimandatkan oleh pengadilan terhadap tujuh tergugat. Selain itu, kami berharap para tergugat tidak mengajukan banding, karena yang kami gugat sesungguhnya adalah untuk kepentingan, kesehatan dan keselamatan seluruh warga negara, termasuk generasi mendatang agar mendapatkan kualitas hidup yang baik,” kataKhalisah.

Berikut ini adalah isi putusan PN Jakpus soal gugatan polusi udara:

Pertama, mengabulkan gugatan para tergugat sebagian. Kedua, menyatakan tergugat I (Presiden RI), tergugat II (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), tergugat III (Menteri Kesehatan), tergugat IV (Menteri Dalam Negeri) dan tergugat V (Gubernur DKI Jakarta ) telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Ketiga, menghukum tergugat I untuk mengetatkan baku mutu udara ambien nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem termasuk kesehatan populasi yang sensitive berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat, menghukum tergugat II untuk melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI, Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat dalam melakukan pengetatan emisi lintas batas provinsi DKI, Banten dan Jawa Barat.

Kelima, menghukum tergugat III untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kinerja tergugat V dalam pengendalian pencemaran udara. Keenam, menghukum tergugat IV untuk melakukan penghitungan penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran udara di Provinsi DKI yang perlu dicapai sebagai dasar pertimbangan tergugat V dalam penyusunan strategi rencana aksi pengendalian pencemaran udara.

Ketujuh, menghukum tergugat V untuk: (a) melakukan pengawasan terhadap ketaatan setiap orang terhadap setiap ketentuan peraturan perundangan di bidang pengendalian pencemaran udara dan atau ketentuan dokumen lingkungan hidup; (b) menjatuhkan sanksi terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang pengendalian pencemaran udara; (c) menyebarluaskan informasi pengawasan dan penjatuhan sanksi berkaitan pengendalian pencemaran udara kepada masyarakat; (d) mengetatkan baku mutu udara ambien daerah untuk provinsi DKI Jakarta yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia lingkungan dan ekosistem termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kedelapan, menghukum tergugat V untuk: (a) melakukan inventarisasi terhadap baku mutu udara ambien, potensi pencemaran udara, kondisi meteorologis dan geografis serta tata guna lapangan dengan mempertimbangkan penyebaran emisi dari sumber pencemar yang melibatkan partisipasi publik; (b) menetapkan status mutu udara ambien setiap tahunnya dan mengumumkannya kepada masyarakat; (c) menyusun dan mengimplementasikan strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara, dengan mempertimbangkan penyebaran emisi dari sumber pencemar secara terfokus tepat sasarn dan melibatkan partisipasi publik.

Kesembilan, menolak gugatan para tergugat untuk selain dan selebihnya dan menghukum para tergugat untuk membayar perkara sejumlah Rp 4.255.000.00.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kepala Sekolah Berperan Penting Gelorakan Indonesia Hebat

Kepemimpinan Indonesia diawali dan digelorakan dari sekolah-sekolah, dari anak-anak didik yang memiliki semangat untuk meraih cita-cita.

NEWS | 27 September 2022

Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe Dibatasi 6.000 Orang Undangan

Pemakaman kenegaraan Shizo Abe dibatasi maksimal untuk 6.000 orang undangan. Banyak politisi oposisi memilih untuk menghindar.

NEWS | 27 September 2022

OTT Hakim Agung, KPK Soroti Lemahnya Pengawasan di MA

Terkait OTT Hakim Agung MA Sudrajad Dimyati, KPK menyoroti lemahnya pengawasan di internal peradilan. 

NEWS | 27 September 2022

Disebut “Shadow Team” oleh Nadiem, Ini Peran GovTech Edu

GovTech Edu merupakan sebuah unit independen yang dibentuk Telkom untuk menghadapi tantangan besar yang ingin diselesaikan oleh Kemendikbudristek.

NEWS | 27 September 2022

Istima Ulama NTB Deklarasi Dukung Ganjar Jadi Presiden

Ratusan tuan guru, ulama, kiai, hingga cendekiawan muslim di Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo jadi presiden

NEWS | 27 September 2022

Seragam Baru Polisi Lalu Lintas Akan Dilengkapi Body Camera

Anggota polisi lalu lintas atau polantas akan memiliki seragam baru yang dilengkapi dengan body camera atau bodycam

NEWS | 27 September 2022

Rekam Medis Digital Hadapi Tantangan Perlindungan Data Pribadi

Tantangan implementasi rekam medis digital saat ini bukan hanya pengelolaan data medis tetapi juga termasuk perlindungan data pribadi pasien.

NEWS | 27 September 2022

Trem Kota Bogor Diusulkan Terkoneksi LRT Cibubur-Baranangsiang

Trem Kota Bogor diudulkan agar terkoneksi dengan dengan light rail transit (LRT) koridor Cibubur-Baranangsiang.

NEWS | 27 September 2022

IPW Jelaskan Posisi Anggota DPR Terkait Private Jet Brigjen Hendra

IPW menjelaskan posisi anggota DPR yang meminta kepolisian menyelidiki penggunaan private jet oleh Brigjen Hendra Kurniawan yang diduga milik bandar judi.

NEWS | 27 September 2022

Pemkot: Trem di Kota Bogor Butuh Anggaran Rp 1,2 Triliun

Pemkot Bogor membutuhkan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun untuk mewujudkan pembangunan trem

NEWS | 27 September 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Surplus APBN


# Kompor Listrik


# AKBP Arif Rachman


# Lukas Enembe


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
6 Cara Mengatasi Ketiak Basah yang Mengganggu dan <em>Bikin </em>Malu

6 Cara Mengatasi Ketiak Basah yang Mengganggu dan Bikin Malu

NEWS | 57 detik yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings