Logo BeritaSatu

KSP: Pemerintah Konsisten Wujudkan Reforma Agraria

Sabtu, 18 September 2021 | 15:12 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Deputi II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden (KSP) Abetnego Tarigan menegaskan, pemerintah tetap konsisten mewujudkan reforma agraria dan menyelesaikan konflik agraria melalui kolaborasi dengan akademisi dan organisasi masyarakat sipil.

Hal ini disampaikan dalam diskusi publik yang digelar secara daring pada bersama Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra, Ahli Hukum Agraria dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Maria SW Sumardjono dan para peneliti dari Sajogyo Institute.

“Penyelesaian konflik membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan akademisi. Kolaborasi ini bukan hanya untuk menyelesaikan kasus, tapi juga mendapatkan pembelajaran penyelesaiannya dalam berbagai dinamika kebijakan,” kata Abetnego Tarigan, Sabtu (18/9/2021).

Sejauh ini, ungkap Abetnego, KSP sendiri telah menerima 1.191 pengaduan konflik agraria, 137 kasus di antaranya telah ditetapkan sebagai kasus prioritas untuk diselesaikan tahun ini.

Abetnego mengakui, salah satu hal yang masih menghambat permasalahan konflik agraria adalah permasalahan ego sektoral antara kementerian/lembaga.

“Ego sektoral jika didudukan kebijakanya belum tentu terlihat sebagai ego sektoral tapi saat diletakkan dengan pendekatan spasial butuh pengawalan prioritas agar para kementerian/lembaga dapat bekerja dalam ruang dan waktu yang sama,” ujar Abetnego Tarigan.

Dalam diskusi tersebut, peneliti Sajogyo Institute Ganies Oktaviana juga melaporkan beberapa tantangan lain yang ditemui di lapangan. Salah satunya adalah kesulitan dalam proses redistribusi atas tanah yang terindikasi terlantar untuk HGU dan pelepasan permukiman desa dari kawasan hutan serta tanah eks aset PTPN di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, dan Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Hal ini juga dibenarkan oleh ahli hukum agraria Prof Maria SW Sumardjono yang berpendapat bahwa pelaksanaan redistribusi atas tanah yang merupakan aset PTPN tidaklah mudah karena perlu disusun upaya khusus.

“Berangkat dari Tim (Agraria Bersama) 2021 yang diketuai Pak (Kepala Staf Kepresidenan) Moeldoko, perlu dibuat penyelesaian khusus atau keputusan bersama untuk mengamankan BUMN agar tidak dianggap merugikan negara,” kata Maria SW Sumardjono.

Sementara itu, Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra menegaskan, pemerintah akan terus mengevaluasi bentuk kerjanya. Upaya ini terlihat dari pengimplementasian UU Cipta Kerja yang berorientasi pada penguatan kepastian hukum kepada masyarakat atas hak tanahnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kepala Sekolah Berperan Penting Gelorakan Indonesia Hebat

Kepemimpinan Indonesia diawali dan digelorakan dari sekolah-sekolah, dari anak-anak didik yang memiliki semangat untuk meraih cita-cita.

NEWS | 27 September 2022

Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe Dibatasi 6.000 Orang Undangan

Pemakaman kenegaraan Shizo Abe dibatasi maksimal untuk 6.000 orang undangan. Banyak politisi oposisi memilih untuk menghindar.

NEWS | 27 September 2022

OTT Hakim Agung, KPK Soroti Lemahnya Pengawasan di MA

Terkait OTT Hakim Agung MA Sudrajad Dimyati, KPK menyoroti lemahnya pengawasan di internal peradilan. 

NEWS | 27 September 2022

Disebut “Shadow Team” oleh Nadiem, Ini Peran GovTech Edu

GovTech Edu merupakan sebuah unit independen yang dibentuk Telkom untuk menghadapi tantangan besar yang ingin diselesaikan oleh Kemendikbudristek.

NEWS | 27 September 2022

Istima Ulama NTB Deklarasi Dukung Ganjar Jadi Presiden

Ratusan tuan guru, ulama, kiai, hingga cendekiawan muslim di Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo jadi presiden

NEWS | 27 September 2022

Seragam Baru Polisi Lalu Lintas Akan Dilengkapi Body Camera

Anggota polisi lalu lintas atau polantas akan memiliki seragam baru yang dilengkapi dengan body camera atau bodycam

NEWS | 27 September 2022

Rekam Medis Digital Hadapi Tantangan Perlindungan Data Pribadi

Tantangan implementasi rekam medis digital saat ini bukan hanya pengelolaan data medis tetapi juga termasuk perlindungan data pribadi pasien.

NEWS | 27 September 2022

Trem Kota Bogor Diusulkan Terkoneksi LRT Cibubur-Baranangsiang

Trem Kota Bogor diudulkan agar terkoneksi dengan dengan light rail transit (LRT) koridor Cibubur-Baranangsiang.

NEWS | 27 September 2022

IPW Jelaskan Posisi Anggota DPR Terkait Private Jet Brigjen Hendra

IPW menjelaskan posisi anggota DPR yang meminta kepolisian menyelidiki penggunaan private jet oleh Brigjen Hendra Kurniawan yang diduga milik bandar judi.

NEWS | 27 September 2022

Pemkot: Trem di Kota Bogor Butuh Anggaran Rp 1,2 Triliun

Pemkot Bogor membutuhkan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun untuk mewujudkan pembangunan trem

NEWS | 27 September 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Surplus APBN


# Kompor Listrik


# AKBP Arif Rachman


# Lukas Enembe


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
6 Cara Mengatasi Ketiak Basah yang Mengganggu dan <em>Bikin </em>Malu

6 Cara Mengatasi Ketiak Basah yang Mengganggu dan Bikin Malu

NEWS | 47 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings