Antisipasi Tsunami Terulang, BMKG Sempurnakan Sistem Peringatan Dini
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Antisipasi Tsunami Terulang, BMKG Sempurnakan Sistem Peringatan Dini

Minggu, 19 September 2021 | 23:19 WIB
Oleh : Hendro D Situmorang / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati mengatakan pihaknya bersama kementerian/lembaga terkait, tengah berupaya melakukan penyempurnaan dan pengembangan lanjut Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami atau Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS).

Hal ini menjadi krusial setelah fenomena tsunami nontektonik yang terjadi beberapa kali di Indonesia akhir-akhir ini. Meskipun, berdasarkan catatan BMKG, lebih dari 90% tsunami diakibatkan oleh fenomena tektonik atau kegempaan. Untuk itu, sistem peringatan dini yang terbangun dan beroperasi saat ini masih terbatas untuk peringatan dini tsunami tektonik yang dibangkitkan oleh gempa bumi saja.

“Tsunami di Pandeglang, Selat Sunda, Banten yang terjadi tahun 2018 lalu adalah salah satu contoh tsunami nontektonik yang terjadi akibat longsor lereng gunung ke laut, yang dipicu erupsi Gunung Api Anak Krakatau, bukan karena gempa bumi. Terbaru, adalah saat terjadinya gempa bumi magnitudo 6,1 di Pulau Seram Maluku Tengah, 16 Juni lalu, yang juga mengakibatkan longsor lereng pantai sehingga berdampak tsunami dengan kenaikan muka air laut sekitar 50 cm," ungkap Dwikorita dalam keterangan resminya, Minggu (19/9/2021).

"Umumnya gempa bumi dengan magnitudo 6,1 di laut dekat pantai belum mampu membangkitkan tsunami, namun ternyata mampu mengakibatkan longsor pantai ke laut pada lereng pantai dengan bathimetri curam, dan akhirnya memicu tsunami kecil," kata Dwikorita menambahkan.

Dwikorita mengatakan, penyempurnaan dan inovasi yang dilakukan BMKG dalam sistem peringatan dini tsunami menjadi sebuah keharusan mengingat beberapa wilayah di Indonesia memiliki potensi kejadian serupa.

Dwikorita menyebut sejumlah wilayah Indonesia yang berpotensi mengalami tsunami nontektonik antara lain Selat Sunda, Kota Palu Sulawesi Tengah, Pulau Seram Maluku Tengah, juga beberapa titik di Wilayah Indonesia Tengah dan Timur, termasuk Pulau Lembata Nusa Tenggara Timur. Di wilayah-wilayah tersebut banyak memiliki gunung api laut, palung laut atau patahan darat yang berlampar sampai ke laut, sehingga berpotensi mengakibatkan tsunami nontektonik atau Atypical, dengan waktu datang gelombang tsunaminya 2 sampai 3 menit atau tsunami cepat), mendahului berbunyinya sirine peringatan dini.

Sejarah mencatat, bencana alam tsunami nontektonik yang menelan korban jiwa sangat besar pernah terjadi sekitar delapan kali, yaitu Tsunami Gunung Gamkonora (1673), Tsunami Gunung Gamalama (1763), Tsunami Gunung Gamalama (1840), Tsunami Gunung Awu (1856), Tsunami Gunung Ruang (1871), Tsunami Gunung Krakatau (1883), Tsunami Gunung Rokatenda (1928), dan Tsunami Waiteba NTT akibat longsor tebing pantai (1979).

Dwikorita yang sejak tahun 2019 lalu dipercaya sebagai Chair Intergovernmental Coordination Group Indian OceanTsunami Warning and Mitigation System (ICG IOTWMS), dan bertanggung jawab untuk memimpin Koordinasi Sistem Peringatan Dini dan Mitigasi Tsunami di 28 negara di sepanjang Pantai Samudra Hindia itu mengakui sampai saat ini belum ada negara yang memiliki sistem Peringatan Dini Tsunami nontektonik yang andal, cepat, tepat, dan akurat.

Teknologi dan pemodelan tsunami yang ada kebanyakan berdasarkan perhitungan atau analisis terhadap aktivitas tektonik atau kegempaan (Earthquacke Centris). Hal ini juga masih menjadi tantangan global. Untuk itu, BMKG bersama para ahli atau pakar, serta akademisi kampus dan perguruan tinggi baik dari dalam dan luar negeri, terus berupaya berpacu dengan waktu untuk mengembangkan sistem peringatan dini tsunami nontektonik, yang berbasis kajian ilmiah dan keilmuan.

“Kami rutin menggelar Focus Group Discussion bersama para ahli dan pakar gempa dan tsunami dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga kajian ilmiah seperti LIPI dan BPPT, juga dengan pakar dari United States Geological Survey (USGS), GFZ Jerman, GNS Science New Zealand ataupun dengan para pakar dari perguruan tinggi dan lembaga riset di Jepang, Australia, India, Inggris dan Amerika. Semoga sistem peringatan dini tsunami nontektonik bisa segera tercipta,” katanya.

Kendala Efektivitas Sistem Peringatan Dini
Lebih lanjut, Dwikorita mengatakan mitigasi atau sistem peringatan dini tidak akan efektif bila hanya dilakukan oleh satu lembaga saja, atau oleh beberapa lembaga yang terfragmentasi atau tidak terintegrasi. Dikatakan, Perpres Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami (InaTEWS), menyebutkan sistem peringatan dini harus dioperasikan dengan kolaborasi yang holistik dan terintegrasi, secara menerus, berkelanjutan, yang dilakukan oleh berbagai pihak/lembaga dari pusat hingga ke daerah.

"Sistem peringatan dini ini terdiri dari bagian hulu dan bagian hilir. Bagian hulu dikoordinasikan oleh BMKG di Pusat, fokus pada hal teknis untuk menangani monitoring dan processing data, analisis atau modeling dan diseminasi informasi ke BNPB, TNI, Polri dan media, serta terutama ke pemerintah daerah atau BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)," paparnya.

Sedangkan pada bagian hilir, katanya, dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan fokus meneruskan informasi BMKG yang sudah diterima BPBD atau Pusdalops, kemudian secara seketika oleh BPBD disebarkan atau diamplifikasi ke warga masyarakat yang terdampak di hilir.

Sementara itu, dari fact finding di lapangan, Dwikorita membeberkan sejumlah kendala yang dihadapi dalam upaya memperkuat sistem peringatan dini gempa dan tsunami ini. Di antaranya jam operasional BPBD kabupaten/kota yang belum semua beroperasi 24 jam dalam tujuh hari. Akibatnya, tidak jarang pesan peringatan dini yang dikirim oleh BMKG pusat ke pemerintah daerah dalam hal ini BPBD tidak tersebar luas secara massif ke masyarakat.

“Padahal, tidak jarang kejadian bencana alam di luar jam kerja kantor. Habis magrib, dini hari, atau saat akhir pekan. Jadi, idealnya memang BPBD beroperasi full selama 7 hari 24 jam, sesuai dengan amanah di dalam Perpres Nomor 93 Tahun 2019, agar pesan peringatan dini dari BMKG tidak terputus di tengah jalan,” terangnya.

Sebagaimana amanat undang-undang, kata Dwikorita, BMKG hanya bertugas dalam penyampaian data dan informasi kepada pemerintah daerah atau BPBD dan stakeholder terkait. Sementara diseminasi dan amplifikasi informasi tersebut ke masyarakat merupakan kewenangan pemerintah daerah.

"Untuk memastikan informasi BMKG benar-benar telah diterima BPBD yang selanjutnya diteruskan kepada masyarakat, kami perlu melakukan sinergi dan koneksitas dengan pemerintah daerah yaitu dengan pimpinan daerah, BPBD dan Kamtibmas di Daerah secara rutin dan intensif, melalui stasiun-stasiun atau kantor-kantor BMKG di daerah," tuturnya.

Dwikorita mengatakan, di tengah fenomena cuaca, iklim dan tektonik di Indonesia yang semakin dinamis, kompleks, tidak pasti dan ekstrem seperti sekarang ini, pemerintah daerah diharapkan lebih siap dan sigap dalam upaya memperkuat mitigasi bencana. BMKG sendiri terus meningkatkan sistem peringatan dini agar manajemen kebencanaan yang terdiri dari upaya pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, dan recovery yang ditangani oleh banyak pihak atau instansi di bawah koordinasi BNPB dapat berjalan dengan baik, sinergis, holistik, efektif, dan berkelanjutan.

Menurut Dwikorita, sistem komunikasi yang mendukung penyebarluasan informasi juga masih cukup rentan dan sangat mahal. Dicontohkan, saat terjadi gempa bumi di Palu tahun 2018 lalu, sistem komunikasi lumpuh total akibat robohnya BTS karena gempa. Alhasil, informasi peringatan dini tidak dapat tersebar ke masyarakat di daerah terdampak. Pun, data monitoring muka laut di daerah terdampak tidak dapat terkirim atau terbaca. Padahal data tersebut sangat diperlukan dalam monitoring dan verifikasi/konfirmasi peringatan dini.

Penyebaran informasi dari BMKG ke pemerintah daerah juga di-back up dengan jaringan komunikasi satelit. Namun, kata Dwikorita, cara tersebut memakan biaya yang cukup mahal karena masih terkena tarif komersil. Menurut Dwikorita, idealnya diperlukan sistem satelit khusus untuk mitigasi atau pencegahan bencana yang bebas tarif.

"Saat ini kami masih berupaya untuk mewujudkan hal tersebut, dengan terus menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo," terangnya.

Kendala lain yang dihadapi adalah banyaknya sirine peringatan dini tsunami yang mati total alias tidak berfungsi. Selain karena faktor usia, tidak berfungsinya sirine tersebut akibat pemerintah daerah kesulitan anggaran untuk melakukan pemeliharaan yang memadai.

“Yang tidak berfungsi jumlahnya mencapai puluhan lebih. Usianya juga sudah lebih dari 10 tahun, dan memang seharusnya sudah diganti, sudah dilaporkan ke BNPB dan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah," katanya.

Dwikorita mengatakan, sirine tsunami dibangun dengan harga yang cukup mahal oleh BNPB yang kemudian dihibahkan kepada pemerintah daerah untuk dioperasikan dan dipelihara.

BMKG sendiri telah memasang sebanyak 52 sirine sepanjang periode 2008 hingga 2015. Dari jumlah itu, enam sirene telah dihibahkan ke Pemprov Sumbar dan sembilan sirene ke Pemprov Bali.

Dwikorita menjelaskan, keberadaan sirine pada awalnya memang sangat penting, karena merupakan salah satu cara mitigasi tsunami, selain peta bahaya tsunami, peta evakuasi serta sarana prasarana evakuasi seperti jalur evakuasi, rambu evakuasi, dan shelter tempat pengungsian.

Namun, keterbatasan pemerintah daerah dalam pemeliharaan sirine dan kendala peringatan dini untuk tsunami cepat atau tsunami atypical atau nontektonik, maka BMKG bersama BNPB, pemerintah daerah dan pihak terkait, berupaya melakukan mitigasi dengan pendekatan edukatif, agar masyarakat mampu melakukan evakuasi mandiri tanpa tergantung sirine, dengan menjadikan guncangan tanah yang dirasakan sebagai alarm peringatan dini.

"Masyarakat, utamanya di daerah pesisir pantai harus mengevakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi, jika merasakan guncangan atau ayunan tanah yang menerus selama beberapa detik, tanpa harus menunggu sirine berbunyi. Guncangan atau ayunan tanah tersebut dapat diakibatkan oleh gempa bumi atau longsor tebing pantai ke laut ataupun longsor laut," paparnya.

Selain itu, perlu juga disiapkan sistem penyebarluasan informasi peringatan dini alternatif, secara berulang, misalnya dengan menggunakan radio handy talky, aplikasi peringatan dini dengan mobile phone ataupun peralatan atau teknologi lokal atau tradisional, seperti menggunakan kentongan, speaker masjid, dan sebagainya yang dapat dikembangkan berdasarkan kearifan lokal.

“Semoga fakta ini bisa menjadi perhatian bersama, terutama pemerintah daerah untuk juga turut mempersiapkan upaya mitigasi yang lebih matang, guna meminimalisasi dampak korban jiwa dan kerugian materil akibat gempa bumi dan tsunami,” harapnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kunjungi Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Nadiem Ucapkan Selamat Hari Santri

Nadiem Anwar Makarim bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur pada hari ini, Jumat (22/10/2021)

NASIONAL | 22 Oktober 2021

Soal 12 Tuntutan Mahasiswa ke Jokowi, Jubir: Jawaban Sedang Diolah

Jubir Presiden Fadjroel Rachman mengatakan pihak Istana Kepresidenan sedang mengolah jawaban dari 12 tuntutan mahasiswa yang diberikan kepada KSP, Moedoko.

NASIONAL | 22 Oktober 2021

BNN Wakili Asia Pasifik Jadi Panelis di Pertemuan Internasional

Badan Narkotika Nasional (BNN) mewakili kawasan Asia Pasifik menjadi panelis dalam pertemuan internasional yang digelar Commission on Narcotic Drugs (CND).

NASIONAL | 22 Oktober 2021

Belajar Pendidikan Karakter, Nadiem Berkunjung ke Pesantren NU di Jawa Timur

Nadiem mengunjungi Pondok Pesantren Tebuireng di Jombang, Pondok Pesantren Lirboyo, dan Pondok Pesantren Al Falah di Kediri

NASIONAL | 22 Oktober 2021

Menteri LHK: Indonesia Berhasil Cegah Bebas Asap Karhutla 2 Tahun Berturut-turut

Selama dua tahun berturut-turut Indonesia berhasil mencegah bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

NASIONAL | 22 Oktober 2021

Umrah untuk RI Dibuka Lagi, DPR Minta Pemerintah Jamin Prokes Calon Jemaah

Komisi VIII DPR RI menyambut baik rencana Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang siap membuka pintu bagi jemaah Indonesia yang hendak menjalani ibadah umrah.

NASIONAL | 22 Oktober 2021

Museum Sumpah Pemuda Gelar Pameran Tokoh Pers Indonesia

Museum Sumpah Pemuda menggelar pameran tentang Tokoh Pers di Balik Sumpah Pemuda dengan tema “Lawan!” di M Bloc Space, Jakarta Selatan.

NASIONAL | 22 Oktober 2021

BMKG Ungkap Gempa Bali yang Timbulkan Kerusakan Parah

Gempa yang mengguncang Bali tergolong bukanlah gempa yang besar namun menimbulkan kerusakan yang cukup banyak.

NASIONAL | 22 Oktober 2021

PON Papua Lancar, Kapolri Apresiasi Kinerja Personel TNI-Polri

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi kinerja para personel TNI dan Polri yang telah mengamankan PON XX Papua yang berjalan sukses.

NASIONAL | 22 Oktober 2021


TAG POPULER

# Aipda Ambarita


# WhatsApp


# Tes PCR


# Denmark Terbuka


# Antidoping



TERKINI
Denmark Open: Jojo Tak Bisa Lanjutkan Pertandingan, Indonesia Hanya Kirim 2 Wakil ke Semifinal

Denmark Open: Jojo Tak Bisa Lanjutkan Pertandingan, Indonesia Hanya Kirim 2 Wakil ke Semifinal

OLAHRAGA | 2 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings