Besok, KPK Jadwalkan Periksa Anies dan Prasetio Edi Soal Korupsi Tanah Munjul
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Besok, KPK Jadwalkan Periksa Anies dan Prasetio Edi Soal Korupsi Tanah Munjul

Senin, 20 September 2021 | 16:09 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa Gubernur DKI, Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi, Selasa (21/9/2021) besok. Keduanya bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur yang telah menjerat mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan dan empat tersangka lainnya.

"Informasi yang kami terima, benar Tim Penyidik mengagendakan pemanggilan saksi untuk tersangka YRC (Yoory Corneles Pinontoan) dan kawan-kawan, di antaranya yaitu Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) dan Prasetio Edi Marsudi (Ketua DPRD DKI Jakarta) untuk hadir pada Selasa (21/9/2021) bertempat di Gedung KPK Merah Putih," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (20/9/2021).

Belum diketahui secara pasti materi yang bakal didalami penyidik saat memeriksa Anies dan Prasetio. Ali mengatakan, pemanggilan dan pemeriksaan seseorang sebagai saksi atas dasar kebutuhan penyidikan, sehingga dari keterangan para saksi perbuatan para tersangka tersebut menjadi lebih jelas dan terang.

"Saat ini, tim penyidik terus melengkapi berkas perkara tersangka YRC dan kawan-kawan dengan masih mengagendakan pemanggilan dan pemeriksaan sejumlah saksi," katanya.

KPK mengimbau Anies dan Prasetio maupun saksi lainnya untuk kooperatif dengan hadir memenuhi panggilan pemeriksaan tim penyidik.

"KPK berharap kepada para saksi yang telah dipanggil patut oleh tim penyidik untuk dapat hadir sesuai dengan waktu yang disebutkan dalam surat panggilan dimaksud," katanya.

Dalam kasus dugaan korupsi tanah di Munjul, KPK telah menetapkan lima pihak sebagai tersangka, yaitu mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles; Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene; Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian; dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar; serta PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi.

Kasus ini bermula pada 4 Maret 2019. Saat itu, Anja bersama-sama Tommy Adrian dan Rudy Hartono Iskandar menawarkan tanah yang berlokasi di Munjul seluas lebih kurang 4,2 hektare kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya (PDPSJ). Padahal, saat itu, tanah tersebut sepenuhnya masih milik Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus.

Sebagai tindak lanjutnya, diadakan pertemuan antara Anja dan Tommy dengan pihak Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus di Yogyakarta, yang dalam pertemuan tersebut ada kesepakatan pembelian tanah oleh Anja, Tommy, dan Rudy yang berlokasi di daerah Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dengan nilai Rp 2,5 juta permeter atau total Rp 104,8 miliar.

Pembelian tanah yang dilakukan oleh Anja bersama dengan Tommy dan atas sepengetahuan Rudy dengan pihak Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus dilaksanakan pada 25 Maret 2019, dan seketika langsung dilakukan perikatan jual beli sekaligus pembayaran uang muka oleh Anja dan Tommy dengan jumlah sekira Rp 5 miliar melalui rekening bank atas nama Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus. Pelaksanaan serah terima Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan tanah girik dari pihak Kogregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus dilakukan melalui notaris yang ditunjuk oleh Anja.

Kemudian, Anja, Tommy dan Rudy menawarkan tanah tersebut kepada Sarana Jaya dengan harga permeternya Rp 7,5 juta atau total Rp 315 miliar. Selanjutnya, diduga terjadi proses negosiasi fiktif dengan kesepakatan harga Rp5,2 juta permeter dengan total Rp 217 miliar.

Kemudian pada 8 April 2019, dilakukan penandatanganan pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di hadapan notaris yang berlangsung di Kantor Perumda Sarana Jaya antara pihak pembeli yaitu Yoory Corneles Pinontoan selaku Direktur Sarana Jaya dengan pihak penjual yaitu Anja. Masih pada waktu yang sama, juga dilakukan pembayaran sebesar 50% atau sekira sejumlah Rp 108,9 miliar ke rekening bank milik Anja pada Bank DKI. Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yoory dilakukan pembayaran oleh Sarana Jaya kepada Anja sekitar sejumlah Rp 43,5 miliar.

Terkait pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tersebut, KPK menduga Perumda Sarana Jaya melakukan empat perbuatan melawan hukum, yakni tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah; tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait; beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate; dan adanya kesepakatan harga awal antara pihak Anja dan Sarana Jaya sebelum proses negosiasi dilakukan.

KPK menyatakan, atas perbuatan para tersangka, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar sejumlah Rp 152,5 miliar.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

PII Ingin Peminat Pendidikan Vokasi Makin Meningkat

PII menginginkan peminat pendidikan vokasi makin meningkat. PII dan Kemendikbud membantu 50 mahasiswa dan lulusan program vokasi bekerja di Hungaria.

NASIONAL | 26 Oktober 2021


Setkab Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021

Setkab meraih penghargaan sebagai lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) kategori “Informatif” pada Penganugerahan KIP 2021

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Kemenpora Ajak Pemuda Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh

Menyambut peringatan Hari Sumpah Pemuda 2021, Kemenpora mengajak para pemuda di seluruh Indonesia untuk bersatu, bangkit, dan tumbuh bagi bangsa ini

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Jateng, Aceh, dan NTB Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

Provinsi Jawa Tengah, Aceh, Dan Nusa Tenggara Barat memperoleh penghargaan klasifikasi informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP).

NASIONAL | 26 Oktober 2021

KPK Selidiki Proyek Toilet Sekolah Senilai Rp 96,8 Miliar di Bekasi

KPK menyelidiki dugaan korupsi terkait proyek toilet sekolah mewah di Kabupaten Bekasi dengan meminta keterangan sejumlah pihak.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Wapres Dorong Badan Publik Wujudkan Keterbukaan Informasi

Wapres Maruf Amin meminta seluruh lembaga publik mewujudkan semangat keterbukaan serta akuntabilitas publik demi tata kelola Pemerintahan yang baik dan benar.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Kejagung Telisik Mitra Tersangka Kasus Korupsi Asabri

Tim penyidik Kejagung masih menelisik sejumlah pihak bermitra dengan para tersangka kasus dugaan korupsi PT Asabri.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Nadiem: Majukan Budaya Bukan Hanya dengan Konversi

Nadiem Anwar Makarim mengatakan, memajukan budaya bukan hanya dengan konversi, tetapi mengarusutamakannya

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Mendagri Minta Plt Dirjen Bina Bangda Tuntaskan Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting

Mendagri Tito Karnavian meminta Sugeng Hariyono yang ditunjuk sebagai Plt Dirjen Bangda Kemendagri menuntaskan penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting.

NASIONAL | 26 Oktober 2021


TAG POPULER

# Kapolres Nunukan


# Cristiano Ronaldo


# Sudi Silalahi


# Upah Minimum


# Valentino Rossi



TERKINI
KPK Ingatkan Azis Syamsuddin Soal Keterangan Palsu di Persidangan

KPK Ingatkan Azis Syamsuddin Soal Keterangan Palsu di Persidangan

NASIONAL | 2 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings