Besok, KPK Jadwalkan Periksa Anies dan Prasetio Edi Soal Korupsi Tanah Munjul
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Besok, KPK Jadwalkan Periksa Anies dan Prasetio Edi Soal Korupsi Tanah Munjul

Senin, 20 September 2021 | 16:09 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa Gubernur DKI, Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi, Selasa (21/9/2021) besok. Keduanya bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur yang telah menjerat mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan dan empat tersangka lainnya.

"Informasi yang kami terima, benar Tim Penyidik mengagendakan pemanggilan saksi untuk tersangka YRC (Yoory Corneles Pinontoan) dan kawan-kawan, di antaranya yaitu Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) dan Prasetio Edi Marsudi (Ketua DPRD DKI Jakarta) untuk hadir pada Selasa (21/9/2021) bertempat di Gedung KPK Merah Putih," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (20/9/2021).

Belum diketahui secara pasti materi yang bakal didalami penyidik saat memeriksa Anies dan Prasetio. Ali mengatakan, pemanggilan dan pemeriksaan seseorang sebagai saksi atas dasar kebutuhan penyidikan, sehingga dari keterangan para saksi perbuatan para tersangka tersebut menjadi lebih jelas dan terang.

"Saat ini, tim penyidik terus melengkapi berkas perkara tersangka YRC dan kawan-kawan dengan masih mengagendakan pemanggilan dan pemeriksaan sejumlah saksi," katanya.

KPK mengimbau Anies dan Prasetio maupun saksi lainnya untuk kooperatif dengan hadir memenuhi panggilan pemeriksaan tim penyidik.

"KPK berharap kepada para saksi yang telah dipanggil patut oleh tim penyidik untuk dapat hadir sesuai dengan waktu yang disebutkan dalam surat panggilan dimaksud," katanya.

Dalam kasus dugaan korupsi tanah di Munjul, KPK telah menetapkan lima pihak sebagai tersangka, yaitu mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles; Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene; Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian; dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar; serta PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi.

Kasus ini bermula pada 4 Maret 2019. Saat itu, Anja bersama-sama Tommy Adrian dan Rudy Hartono Iskandar menawarkan tanah yang berlokasi di Munjul seluas lebih kurang 4,2 hektare kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya (PDPSJ). Padahal, saat itu, tanah tersebut sepenuhnya masih milik Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus.

Sebagai tindak lanjutnya, diadakan pertemuan antara Anja dan Tommy dengan pihak Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus di Yogyakarta, yang dalam pertemuan tersebut ada kesepakatan pembelian tanah oleh Anja, Tommy, dan Rudy yang berlokasi di daerah Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dengan nilai Rp 2,5 juta permeter atau total Rp 104,8 miliar.

Pembelian tanah yang dilakukan oleh Anja bersama dengan Tommy dan atas sepengetahuan Rudy dengan pihak Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus dilaksanakan pada 25 Maret 2019, dan seketika langsung dilakukan perikatan jual beli sekaligus pembayaran uang muka oleh Anja dan Tommy dengan jumlah sekira Rp 5 miliar melalui rekening bank atas nama Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus. Pelaksanaan serah terima Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan tanah girik dari pihak Kogregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus dilakukan melalui notaris yang ditunjuk oleh Anja.

Kemudian, Anja, Tommy dan Rudy menawarkan tanah tersebut kepada Sarana Jaya dengan harga permeternya Rp 7,5 juta atau total Rp 315 miliar. Selanjutnya, diduga terjadi proses negosiasi fiktif dengan kesepakatan harga Rp5,2 juta permeter dengan total Rp 217 miliar.

Kemudian pada 8 April 2019, dilakukan penandatanganan pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di hadapan notaris yang berlangsung di Kantor Perumda Sarana Jaya antara pihak pembeli yaitu Yoory Corneles Pinontoan selaku Direktur Sarana Jaya dengan pihak penjual yaitu Anja. Masih pada waktu yang sama, juga dilakukan pembayaran sebesar 50% atau sekira sejumlah Rp 108,9 miliar ke rekening bank milik Anja pada Bank DKI. Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yoory dilakukan pembayaran oleh Sarana Jaya kepada Anja sekitar sejumlah Rp 43,5 miliar.

Terkait pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tersebut, KPK menduga Perumda Sarana Jaya melakukan empat perbuatan melawan hukum, yakni tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah; tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait; beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate; dan adanya kesepakatan harga awal antara pihak Anja dan Sarana Jaya sebelum proses negosiasi dilakukan.

KPK menyatakan, atas perbuatan para tersangka, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar sejumlah Rp 152,5 miliar.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Mahfud MD: 86% Koruptor Lulusan Perguruan Tinggi

Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, perguruan tinggi menjadi terdakwa dalam persoalan korupsi. Dikatakan, 86% koruptor di Indonesia lulusan perguruan tinggi

NASIONAL | 20 Oktober 2021

100 Tokoh Agama di Rembang Ikuti Pemberdayaan Ekonomi Umat

Sebanyak 100 tokoh agama di Rembang mengikuti pemberdayaan ekonomi umat yang diselenggarakan Kementerian Agama.

NASIONAL | 20 Oktober 2021

Ditahan KPK, Bupati Kuansing Irit Bicara

Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Andi Putra irit bicara saat akan ditahan KPK terkait kasus dugaan suap pengurusan izin perkebunan sawit.

NASIONAL | 20 Oktober 2021

Pengurus dan Kader Jaringan Bela Negara Tandatangani Fakta Integritas

Puluhan calon pengurus dan kader Jaringan Bela Negara (JBN) menandatangani fakta integritas, Rabu (20/10/2021) malam.

NASIONAL | 20 Oktober 2021

Bantu Korban Gempa Bali Timur, Wayan Sudirta Gelontorkan 5,7 Ton Beras

Wakil Ketua DPD PDIP Bali, I Wayan Sudirta membagikan secara langsung sejumlah bantuan untuk para korban gempa bumi di Karangasem dan Bangli, Bali.

NASIONAL | 20 Oktober 2021

Kepala BNPB Tekankan Pentingnya Aktivitas Pengurangan Risiko Bencana

Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito menekankan pentingnya aktivitas pengurangan risiko bencana.

NASIONAL | 20 Oktober 2021


Kapolri Persilakan Peserta Lomba Mural Kritik Polri

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, membuka pintu lebar kepada para peserta masukan festival mural untuk memberikan masukan atau kritikan kepada Polri.

NASIONAL | 20 Oktober 2021

Pengamat: Perlu Petinggi TNI Jago Diplomasi dan Kompetensinya Diakui Dunia

Catatan terkait dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin, pemerintah membutuhkan petinggi TNI yang jago berdiplomasi dan kompetensinya diakui dunia.

NASIONAL | 20 Oktober 2021

Sutan Berharap Apkasi Otonomi Expo 2021 Bisa Bangkitkan Perekonomian Daerah

Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan berharap Apkasi Otonomi Expo 2021 bisa membangkitkan perekonomian daerah.

NASIONAL | 20 Oktober 2021


TAG POPULER

# Malala Yousafzai


# Tes PCR


# Pinjol Ilegal


# Molnupiravir


# Liga Champions



TERKINI
Krisis Energi Memukul Pemulihan Ekonomi Global

Krisis Energi Memukul Pemulihan Ekonomi Global

DUNIA | 6 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings