Diperiksa KPK, Ketua DPRD DKI Ditanya Soal Mekanisme Penganggaran
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Diperiksa KPK, Ketua DPRD DKI Ditanya Soal Mekanisme Penganggaran

Selasa, 21 September 2021 | 16:15 WIB
Oleh : Bayu Marhaenjati / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi rampung menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur, oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Dia dimintai keterangan soal mekanisme penganggaran dan pencairan dana.

"Ditanya soal mekanisme saja, mekanisme penganggaran dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), KUA (Kebijakan Umum Anggaran), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah) itu saja," ujar Prasetio, Selasa (21/9/2021).

Dikatakan Prasetio, penyidik KPK mengajukan sekitar enam sampai tujuh pertanyaan kepada dirinya. "Sedikitlah ada enam atau tujuh pertanyaan," ungkapnya.

Menyoal bagaimana mekanisme penganggaran dan proses pencairan dana, Prasetio mengatakan, semua dibahas dalam komisi.

"Ya saya sebagai ketua banggar ya, saya menjelaskan. Semua dibahas dalam komisi. Nah di dalam komisi apakah itu diperlukan untuk ini, ya namanya dia minta selama itu dipergunakan dengan baik ya tidak masalah. Pembahasan-pembahasan itu langsung sampai ke banggar besar dan di banggar besar kita mengetok palu. Nah gelondongan (penggunaan dana) itu saya serahkan kepada eksekutif. Nah itu eksekutif harus bertanggung jawab," katanya.

Ihwal apakah kenal dengan para tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Prasetio mengaku, tidak kenal.

"Saya tidak kenal karena pada saat itu pelaksana badan anggarannya itu bukan saya, pak Tri Wicaksana, karena kolektif kolegial, jadi bukan saya. Nah pada saat itu ada defisit anggaran sebesar Rp 18 triliun, saya sisir sampai surplus Rp 1 triliun itu. Nah setelah itu gelondongan saya kasih ke eksekutif, gitu aja sudah selesai tugas saya," jelasnya.

Dalam kasus dugaan korupsi tanah di Munjul, KPK telah menetapkan lima pihak sebagai tersangka, yaitu mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles; Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene; Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian; dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar; serta PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi.

Kasus ini bermula pada 4 Maret 2019. Saat itu, Anja bersama-sama Tommy Adrian dan Rudy Hartono Iskandar menawarkan tanah yang berlokasi di Munjul seluas lebih kurang 4,2 hektare kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya (PDPSJ). Padahal, saat itu, tanah tersebut sepenuhnya masih milik Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus.

Sebagai tindak lanjutnya, diadakan pertemuan antara Anja dan Tommy dengan pihak Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus di Yogyakarta, yang dalam pertemuan tersebut ada kesepakatan pembelian tanah oleh Anja, Tommy, dan Rudy yang berlokasi di daerah Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dengan nilai Rp 2,5 juta permeter atau total Rp 104,8 miliar.

Pembelian tanah yang dilakukan oleh Anja bersama dengan Tommy dan atas sepengetahuan Rudy dengan pihak Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus dilaksanakan pada 25 Maret 2019, dan seketika langsung dilakukan perikatan jual beli sekaligus pembayaran uang muka oleh Anja dan Tommy dengan jumlah sekira Rp 5 miliar melalui rekening bank atas nama Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus. Pelaksanaan serah terima Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan tanah girik dari pihak Kogregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus dilakukan melalui notaris yang ditunjuk oleh Anja.

Kemudian, Anja, Tommy dan Rudy menawarkan tanah tersebut kepada Sarana Jaya dengan harga permeternya Rp 7,5 juta atau total Rp 315 miliar. Selanjutnya, diduga terjadi proses negosiasi fiktif dengan kesepakatan harga Rp5,2 juta permeter dengan total Rp 217 miliar.

Kemudian pada 8 April 2019, dilakukan penandatanganan pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di hadapan notaris yang berlangsung di Kantor Perumda Sarana Jaya antara pihak pembeli yaitu Yoory Corneles Pinontoan selaku Direktur Sarana Jaya dengan pihak penjual yaitu Anja. Masih pada waktu yang sama, juga dilakukan pembayaran sebesar 50% atau sekira sejumlah Rp 108,9 miliar ke rekening bank milik Anja pada Bank DKI. Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yoory dilakukan pembayaran oleh Sarana Jaya kepada Anja sekitar sejumlah Rp 43,5 miliar.

Terkait pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tersebut, KPK menduga Perumda Sarana Jaya melakukan empat perbuatan melawan hukum, yakni tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah; tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait; beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate; dan adanya kesepakatan harga awal antara pihak Anja dan Sarana Jaya sebelum proses negosiasi dilakukan.

KPK menyatakan, atas perbuatan para tersangka, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar sejumlah Rp 152,5 miliar.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Jahatnya Pinjol Ilegal, Mahfud: Korbannya Bunuh Diri Keluarganya Masih Diteror

Ada juga laporan, misalnya ada orang meninggal karena itu (pinjol), tetapi tetap keluarganya itu diteror disuruh bayar. Karena pinjam hanya uang Rp 1.200.000.

NASIONAL | 22 Oktober 2021

Mahfud Tegaskan Pemerintah Serius Tindak Tegas Pelaku Pinjol Ilegal

Dikatakan Mahfud, pemerintah telah merumuskan alasan dan landasan hukum terkait penindakan terhadap pelaku-pelaku pinjol ilegal.

NASIONAL | 22 Oktober 2021


Ungkap 13 Kasus Pinjol Ilegal, Polri Bekuk 57 Tersangka

Polri telah mengungkap 13 kasus dan menangkap 57 tersangka terkait perkembangan penindakan pinjaman online ilegal.

NASIONAL | 22 Oktober 2021

Tokoh Pemuda Nias Laporkan Pemilik Akun Condrat Sinaga Diduga Lakukan Penghinaan

Sejumlah tokoh pemuda Nias menilai unggahan akun Condrat Sinaga di Facebook menghina dan merendahkan masyarakat Nias.

NASIONAL | 22 Oktober 2021

Wapres: Kaum Santri Selalu Hadir dalam Setiap Langkah Kebangsaan

Dikatakan Wapres Maruf Amin, dalam perjuangan bangsa menanggulangi pandemi Covid-19, kaum santri juga berperan dalam memberikan teladan.

NASIONAL | 22 Oktober 2021

Sambut Hari Santri, MobileCom Luncurkan Aplikasi NU Tangerang

Aplikasi mobile dari Mobilecom ini menjadi media interaktif dan dakwah untuk warga NU Tangerang.

NASIONAL | 22 Oktober 2021



Puan Maharani: Santri Harus Jadi Pelopor Penanggulangan Covid-19

Pesantren sebagai tempat menempa ilmu harus menjaga warisan para ulama dan kiai yang dulu mencetuskan Resolusi Jihad melawan penjajah sebagai benteng NKRI.

NASIONAL | 22 Oktober 2021


TAG POPULER

# Aipda Ambarita


# WhatsApp


# Tes PCR


# Denmark Terbuka


# Antidoping



TERKINI
ICS Gandeng Restock.ID Salurkan Pembiayaan untuk UMKM Ritel dan Kesehatan

ICS Gandeng Restock.ID Salurkan Pembiayaan untuk UMKM Ritel dan Kesehatan

EKONOMI | 6 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings