Diperiksa KPK, Ketua DPRD DKI Ditanya Soal Mekanisme Penganggaran
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Diperiksa KPK, Ketua DPRD DKI Ditanya Soal Mekanisme Penganggaran

Selasa, 21 September 2021 | 16:15 WIB
Oleh : Bayu Marhaenjati / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi rampung menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur, oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Dia dimintai keterangan soal mekanisme penganggaran dan pencairan dana.

"Ditanya soal mekanisme saja, mekanisme penganggaran dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), KUA (Kebijakan Umum Anggaran), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah) itu saja," ujar Prasetio, Selasa (21/9/2021).

Dikatakan Prasetio, penyidik KPK mengajukan sekitar enam sampai tujuh pertanyaan kepada dirinya. "Sedikitlah ada enam atau tujuh pertanyaan," ungkapnya.

Menyoal bagaimana mekanisme penganggaran dan proses pencairan dana, Prasetio mengatakan, semua dibahas dalam komisi.

"Ya saya sebagai ketua banggar ya, saya menjelaskan. Semua dibahas dalam komisi. Nah di dalam komisi apakah itu diperlukan untuk ini, ya namanya dia minta selama itu dipergunakan dengan baik ya tidak masalah. Pembahasan-pembahasan itu langsung sampai ke banggar besar dan di banggar besar kita mengetok palu. Nah gelondongan (penggunaan dana) itu saya serahkan kepada eksekutif. Nah itu eksekutif harus bertanggung jawab," katanya.

Ihwal apakah kenal dengan para tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Prasetio mengaku, tidak kenal.

"Saya tidak kenal karena pada saat itu pelaksana badan anggarannya itu bukan saya, pak Tri Wicaksana, karena kolektif kolegial, jadi bukan saya. Nah pada saat itu ada defisit anggaran sebesar Rp 18 triliun, saya sisir sampai surplus Rp 1 triliun itu. Nah setelah itu gelondongan saya kasih ke eksekutif, gitu aja sudah selesai tugas saya," jelasnya.

Dalam kasus dugaan korupsi tanah di Munjul, KPK telah menetapkan lima pihak sebagai tersangka, yaitu mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles; Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene; Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian; dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar; serta PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi.

Kasus ini bermula pada 4 Maret 2019. Saat itu, Anja bersama-sama Tommy Adrian dan Rudy Hartono Iskandar menawarkan tanah yang berlokasi di Munjul seluas lebih kurang 4,2 hektare kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya (PDPSJ). Padahal, saat itu, tanah tersebut sepenuhnya masih milik Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus.

Sebagai tindak lanjutnya, diadakan pertemuan antara Anja dan Tommy dengan pihak Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus di Yogyakarta, yang dalam pertemuan tersebut ada kesepakatan pembelian tanah oleh Anja, Tommy, dan Rudy yang berlokasi di daerah Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dengan nilai Rp 2,5 juta permeter atau total Rp 104,8 miliar.

Pembelian tanah yang dilakukan oleh Anja bersama dengan Tommy dan atas sepengetahuan Rudy dengan pihak Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus dilaksanakan pada 25 Maret 2019, dan seketika langsung dilakukan perikatan jual beli sekaligus pembayaran uang muka oleh Anja dan Tommy dengan jumlah sekira Rp 5 miliar melalui rekening bank atas nama Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus. Pelaksanaan serah terima Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan tanah girik dari pihak Kogregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus dilakukan melalui notaris yang ditunjuk oleh Anja.

Kemudian, Anja, Tommy dan Rudy menawarkan tanah tersebut kepada Sarana Jaya dengan harga permeternya Rp 7,5 juta atau total Rp 315 miliar. Selanjutnya, diduga terjadi proses negosiasi fiktif dengan kesepakatan harga Rp5,2 juta permeter dengan total Rp 217 miliar.

Kemudian pada 8 April 2019, dilakukan penandatanganan pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di hadapan notaris yang berlangsung di Kantor Perumda Sarana Jaya antara pihak pembeli yaitu Yoory Corneles Pinontoan selaku Direktur Sarana Jaya dengan pihak penjual yaitu Anja. Masih pada waktu yang sama, juga dilakukan pembayaran sebesar 50% atau sekira sejumlah Rp 108,9 miliar ke rekening bank milik Anja pada Bank DKI. Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yoory dilakukan pembayaran oleh Sarana Jaya kepada Anja sekitar sejumlah Rp 43,5 miliar.

Terkait pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tersebut, KPK menduga Perumda Sarana Jaya melakukan empat perbuatan melawan hukum, yakni tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah; tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait; beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate; dan adanya kesepakatan harga awal antara pihak Anja dan Sarana Jaya sebelum proses negosiasi dilakukan.

KPK menyatakan, atas perbuatan para tersangka, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar sejumlah Rp 152,5 miliar.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Berpotensi Korupsi, Politik Dinasti untuk Tutupi Borok Sebelumnya

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan, politik dinasti berpotensi korupsi karena menutupi borok dan melanggengkan korupsi yang sebelumnya.

NASIONAL | 17 Oktober 2021

Limbah Makanan di Jatim Mencapai 7,4 Juta Ton per Tahun

Khofifah merekomendasikan masyarakat merencanakan menu makanan secara seksama, sehingga tidak ada yang terbuang.

NASIONAL | 17 Oktober 2021

Presiden Jokowi Apresiasi UDG XIV Menampilkan Keberagaman Budaya Nusantara

Presiden Joko Widodo mengapresiasi Utsawa Dharmagita (UDG) Tingkat Nasional XIV tahun 2021 yang menampilkan beragam budaya Nusantara.

NASIONAL | 17 Oktober 2021

Khofifah: Jatim Siap Jadi Tuan Rumah Konfrensi Internasional OIAA

Khofifah berharap, organisasi alumni Al-Azhar menjadi agen perubahan yang dapat memotivasi masyarakat untuk menggapai pendidikan setinggi mungkin.

NASIONAL | 17 Oktober 2021

HUT Kota Singkawang, FIF Group Dukung Pembangunan Taman Cahaya Madani

Pembangunan Taman Cahaya Madani dilakukan dalam waktu dua bulan dengan didukung oleh dana sosial syariah FIF Group.

NASIONAL | 17 Oktober 2021

KPK Bakal Dalami Keterlibatan DPRD Muba di Kasus Suap Dodi Reza Alex Noerdin

KPK bakal mendalami setiap informasi terkait kasus dugaan suap proyek yang menjerat Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin. Termasuk keterlibatan DPRD.

NASIONAL | 17 Oktober 2021

Pernikahan Emas, Luhut Bersyukur Miliki Istri Cerdas dan Berhati Ikhlas

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bersyukur memiliki istri Devi Pandjaitan Br Simatupang yang saat ini berusia 72 tahun

NASIONAL | 17 Oktober 2021

Kementan Jadikan Kupang Daerah Percontohan Pertanian Terintegrasi

Syahrul Yasin Limpo menetapkan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai daerah percontohan pengembangan usaha pertanian terintegrasi.

NASIONAL | 17 Oktober 2021

Dewan Pers Harap MK Tolak Uji Materi UU Pers

Dewan Pers berharap agar Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pengajuan uji materi UU 40/1999 tentang Pers

NASIONAL | 17 Oktober 2021

Seekor Harimau Sumatera Mati Terjerat di Bengkalis

Seekor harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) ditemukan dalam kondisi mati oleh masyarakat di Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Riau.

NASIONAL | 17 Oktober 2021


TAG POPULER

# Guru Honorer


# Kereta Cepat


# Kasus Covid-19


# Piala Thomas


# Dodi Reza Alex Noerdin



TERKINI
Berpotensi Korupsi, Politik Dinasti untuk Tutupi Borok Sebelumnya

Berpotensi Korupsi, Politik Dinasti untuk Tutupi Borok Sebelumnya

NASIONAL | 7 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings