Standardisasi Penting bagi Penjaminan Mutu Sistem Pendidikan Nasional
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Standardisasi Penting bagi Penjaminan Mutu Sistem Pendidikan Nasional

Rabu, 22 September 2021 | 17:17 WIB
Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Tuntutan akan terjaminnya mutu sistem pendidikan nasional tidak pernah surut. Berbagai kritik kerap dilontarkan kepada pemerintah terkait penyelenggaraan pendidikan berbasis standar yang dinilai tak efektif meningkatkan kualitas belajar siswa. Bahkan upaya pemenuhan standar masih dianggap hanya sebagai pemenuhan administratif semata, sehingga tidak berdampak pada perbaikan mutu sistem pendidikan nasional.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, menjelaskan bahwa pengelolaan pendidikan nasional sejatinya tetap membutuhkan standar yang jelas dan terukur yang tidak hanya mendorong tertib administrasi, melainkan juga akan berdampak pada perbaikan mutu.

“Kami di Kemendikbudristek terus melakukan perbaikan terhadap penyelenggaraan pendidikan berbasis standar. Keberadaan standardisasi tersebut memastikan adanya suatu mekanisme yang jelas yang dapat dijadikan referensi dalam perumusan kebijakan pendidikan nasional serta dijadikan landasan bagi penyelenggaraan evaluasi untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan sistem pendidikan,” terang Anindito belum lama ini.

Anindito mengakui jika masih ada anggapan di masyarakat bahwa sistem pendidikan berbasis standar masih kurang memuaskan dalam memastikan penjaminan mutu pendidikan nasional. Standardisasi bahkan dinilai telah menutup ruang bagi para guru dan kepala sekolah untuk melakukan inisiatif, dan kegiatan penjaminan mutu sebaliknya dianggap hanya bagian dari pemenuhan administratif namun gagal meningkatkan mutu pendidikan.

Selain itu, standardisasi juga dikritik telah mengabaikan keunikan konteks dan kebutuhan, baik di tingkat individu murid maupun sekolah dan daerah sehingga pembelajaran tidak berlangsung efektif.

"Standardisasi pada dasarnya memiliki banyak manfaat baik bagi siswa maupun bagi guru. Bagi siswa, adanya standardisasi dalam sistem pendidikan nasional dapat memberikan perlindungan yang memadai terhadap ketersediaan sistem pendidikan yang diakui bagi siswa dan dengan sendirinya menghapus kesenjangan dan praktik buruk yang merugikan siswa. Sementara bagi guru, standardisasi seolah membangun rambu-rambu atau aturan yang jelas bagi guru agar mereka dapat melakukan inovasi serta mengambil keputusan profesional untuk memajukan kompetensi para siswa,” terangnya.

Menurut Anindito jika upaya pemerintah dalam memastikan tersedianya sistem pendidikan nasional yang berkualitas sebenarnya telah dimulai hampir dua dekade lalu dengan memberlakukan pendidikan berbasis standar melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mandat yang dibawa UU tersebut jelas, yakni akan adanya penjaminan mutu yang mengacu pada delapan komponen standar nasional pendidikan.

Kemudian pada tahun 2005, yakni melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005, lanjutnya, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam memastikan jaminan mutu pendidikan dengan membentuk Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP).

BNSP mengemban tugas untuk merumuskan standar nasional pendidikan dan melaksanakan ujian nasional. Standar nasional yang dirumuskan BSNP ini bahkan menjadi acuan bagi diterbitkannya berbagai kebijakan penting seperti kurikulum, pemenuhan sarana-prasarana, dan tata kelola guru. Standar tersebut juga menjadi acuan bagi akreditasi sekolah/madrasah yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN), dan bagi pemetaan mutu yang dilakukan pemerintah.

Penjaminan mutu oleh pemerintah juga didukung oleh penerbitan PP Nomor 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang memiliki sasaran untuk mengurangi kerumitan administratif dan fokus pada penguatan pembelajaran.

Komitmen perbaikan mutu pendidikan juga diperkuat oleh Kemendikbudristek melalui rencana penerapan asesmen nasional yang dirancang untuk memetakan mutu serta mendorong sekolah/madrasah, dan pemda, agar lebih serius merumuskan langkah untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi kesenjangan dalam pendidikan. Di sisi lain, BAN juga tengah merevisi mekanisme dan instrumen akreditasinya.

“Jadi penerapan standardisasi yang sungguh-sungguh dan terukur pada akhirnya berdampak pada perbaikan mutu sekolah. Namun tetap saja, keberhasilan suatu pendidikan tidak melulu menjadi tanggung jawab pemerintah. Ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh lapisan masyarakat untuk memajukan pendidikan nasional dengan berkontribusi pada perbaikan mutu pendidikan di Indonesia,” tandasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Moratorium Izin Pinjol Dapat Dukungan Netizen

Langkah pemerintah ini mendapatkan dukungan penuh dari netizen atau warganet.

NASIONAL | 17 Oktober 2021

Fatayat NU Kota Tangerang Gelar Santunan dan Khitanan Massal Gratis

Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Kota Tangerang, Banten, menggelar santunan dan khitanan massal gratis terkait Hari Santri Nasional 2021

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Pengamat: Guru Sekolah Swasta Jadi ASN Timbulkan Masalah Baru

Komnas Pendidikan meenyatakan, jika pemerintah butuh guru di sekolah negeri, sebaiknya melalui seleksi ketat untuk menghasilkan guru yang berkualitas

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Guru Jadi ASN P3K, Komnas Pendidikan: Sekolah Swasta Kelimpungan

Adanya skema seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) guru membuat sekolah swasta kelimpungan kekurangan guru yang andal dan profesional

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Mahfud MD: Kesuksesan PON Bukti Rakyat Papua Dukung NKRI

Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan kesuksesan PON XX Papua 2021 membuktikan rakyat dan pemda Papua mendukung NKRI.

NASIONAL | 16 Oktober 2021

P2G Soroti Nasib Guru Honorer Lulus Seleksi P3K Tahap I, tetapi Tak Ada Formasi

Para guru honorer yang telah lulus seleksi P3K tahap I, namun tidak ada formasi dan tidak dapat formasi karena tidak berasal dari sekolah induk

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Pemerintah Diminta Buat Aturan Khusus Rekrutmen Guru Honorer dari Sekolah Swasta

Pemerintah diminta untuk membuat aturan khusus untuk dalam rekrutmen guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) dari sekolah swasta

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Sekolah Negeri Butuh 1,1 Juta Guru Tahun Ini

Berdasarkan data Kemendikbudristek dan Kemenpan RB tahun 2021, kebutuhan guru ASN di sekolah negeri secara nasional sampai 2021 saja berjumlah 1.090.678

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Binus University Gelar PTM Sesuai Arahan Mendikbudristek

Siap memulai pembelajaran tatap muka sesuai arahan Mendikbudristek, Binus University bekerja sama dengan rumah sakit hingga meluncurkan aplikasi mobile khusus.

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Anggota Komisi III DPR Minta Kemenkumham Evaluasi Kinerja Kalapas Cipinang

Anggota Komisi III DPR Supriansa meminta Kemenkumham mengevaluasi kinerja Kalapas Cipinang atas dugaan peredaran narkoba yang tersebar melalui media sosial.

NASIONAL | 16 Oktober 2021


TAG POPULER

# Dodi Reza Alex Noerdin


# OJK


# Piala Thomas


# Pinjol Ilegal


# Kasus Covid-19



TERKINI
47 Negara Akan Gagal Capai Tingkat Kelaparan Rendah

47 Negara Akan Gagal Capai Tingkat Kelaparan Rendah

DUNIA | 41 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings