Logo BeritaSatu

Alex Noerdin Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah

Rabu, 22 September 2021 | 21:03 WIB
Oleh : Bayu Marhaenjati / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, menetapkan mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi pemberian dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang, hari ini, Rabu (27/9/2021).

Selain Alex Noerdin, Muddai Madang selaku Bendahara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, dan mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan Laonma Pasindak Lumban Tobing, juga turut dijadikan tersangka dalam kasus yang sama.

"Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, menetapkan tiga orang tersangka terkait tindak pidana korupsi pemberian dana hibah dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 dan 2017 kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, dalam pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Rabu (22/9/2021).

Dikatakan Leonard, Alex Noerdin ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor: PRINT-01/L.6/Fd.1/01/2021, tanggal 22 Januari 2021 juncto Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor: PRINT-14/L.6/Fd.1/09/2021, tanggal 22 September 2021, dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-11/L.6/fd.1/09/2021, tanggal 22 September 2021.

"MM selaku mantan Bendahara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor: PRINT-01/L.6/Fd.1/01/2021, tanggal 22 Januari 2021 juncto Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor: PRINT-15/L.6/Fd.1/09/2021, tanggal 22 September 2021 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-12/L.6/fd.1/09/2021 tanggal 22 September 2021," ungkapnya.

Kemudian, Laonma berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor: PRINT-01/L.6/Fd.1/01/2021, tanggal 22 Januari 2021 juncto Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor: PRINT-16/L.6/Fd.1/ 09/2021, tanggal 22 September 2021 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-13/L.6/fd.1/09/2021, tanggal 22 September 2021.

Leonard menyampaikan, perkara ini bermula ketika Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyalurkan dana hibah kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang, menggunakan dana APBD sebesar Rp 50 miliar pada tahun 2015 dan sebanyak Rp 80 miliar tahun 2017.

"Penganggaran dana hibah tersebut tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan diantaranya, tidak didahului dengan pengajuan proposal dari pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya sebagai penerima dana hibah dan hanya berdasarkan perintah AN selaku Gubernur Sumatera Selatan," katanya.

Leonard melanjutkan, Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya, ternyata tidak beralamat di Palembang melainkan beralamatkan di Jakarta. Kemudian, lahan masjid yang semula dinyatakan aset Pemprov Sumsel, ternyata sebagian milik masyarakat.

"Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tersebut tidak selesai. Dari penyimpangan itu telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 130 miliar," jelasnya.

Peran Tersangka

Menurut Leonard, peran tersangka Alex Noerdin sebagai gubernur adalah menyetujui dan memerintahkan penganggaran dana hibah serta pencairan tanpa melalui proposal terlebih dahulu.

"Tersangka MM selaku Bendahara Yayasan Wakaf Masjid yang meminta untuk pengiriman dana tersebut ke dalam rekening Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya yang berdomisili di Jakarta, dan dalam penggunaannya adanya penyimpangan-penyimpangan. Tersangka LPLT selaku mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pencairan tanpa prosedur dalam proses hibah pembangunan Masjid Sriwijaya," katanya.

Leonard mengungkapkan, Alex Noerdin dan Muddai Madang, saat ini ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung, terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan Tahun 2010-2019.

"Tersangka LPLT, berstatus terpidana pada kasus dugaan penyelewengan dana hibah dan bansos Pemprov Sumsel APBD Tahun 2013, saat ini ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Pakjo Palembang," katanya.

Leonard menyebutkan, ketiga tersangka itu dijerat Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

"Subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP," tandasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Hadiah Kursi Roda dari Puan Bahagiakan Ibu dari Anak Penderita Polio

Petani bunga di Badung, Bali, Ni Ketut Ratko sangat gembira menerima bantuan kursi roda untuk anaknya yang menderita polio.

NEWS | 30 September 2022

DKI: Pembangunan Rusun di Pulau G Akan Dilakukan Swasta

Pemprov DKI Jakarta mengatakan, pembangunan rusun (rumah susun) di Pulau G kemungkinan akan dilakukan oleh pihak swasta.

NEWS | 30 September 2022

Ali Ibrahim Undang Presiden Jokowi Buka Sail Tidore 2022

Ali Ibrahim mengundang dan meminta secara khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk hadir dan membuka acara Puncak Sail Tidore pada November 2022.

NEWS | 29 September 2022

DPR Siap Tunjukkan Komitmen Indonesia Kurangi Emisi

DPR siap menjadi tuan rumah perhelatan The 8th G-20 Parliamentary Speaker Summit (P-20) yang akan diselenggarakan pekan depan.

NEWS | 29 September 2022

UBK Kerja Sama dengan Persatuan Alumni GMNI

UBK melakukan kerja sama dengan Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia

NEWS | 29 September 2022

Moeldoko Dorong Swasta Terlibat Percepatan Vaksinasi Covid-19

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mendorong keterlibatan pihak swasta dalam percepatan vaksinasi Covid-19.

NEWS | 29 September 2022

Komnas HAM Harap Jaksa Maksimal Dakwa Ferdy Sambo Cs

Komnas HAM berharap jaksa bisa menyusun dakwaan terhadap para tersangka secara maksimal.

NEWS | 29 September 2022

Peraturan Menkumham, Masa Berlaku Paspor Menjadi 10 Tahun

Masa berlaku paspor dari semula lima tahun diubah menjadi 10 tahun. Hal ini diatur dalam Peraturan Menkumham Nomor 18 Tahun 2022.

NEWS | 29 September 2022

Polri Kirim Surat Pemecatan Ferdy Sambo ke Sekmil Presiden

Polri telah mengirim berkas putusan pemecatan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo ke Sekretariat Militer (Sekmil) Presiden.

NEWS | 29 September 2022

Soal Mobil Dinas Listrik, Pemprov DKI Punya 2 Pilihan

Pemprov DKI akan melakukan 2 pilihan terkait mobil dinas listrik. Dua pilihan itu, adalah memodifikasi kendaraan dinas lama dan membeli mobil listrik.

NEWS | 29 September 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Es Teh Indonesia


# Anies Baswedan


# Pertalite Boros


# Ketiak Basah


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Ini Rekomendasi FSGI untuk Tuntaskan Polemik Tunjangan Guru

Ini Rekomendasi FSGI untuk Tuntaskan Polemik Tunjangan Guru

NEWS | 23 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings