Alex Noerdin Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Alex Noerdin Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah

Rabu, 22 September 2021 | 21:03 WIB
Oleh : Bayu Marhaenjati / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, menetapkan mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi pemberian dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang, hari ini, Rabu (27/9/2021).

Selain Alex Noerdin, Muddai Madang selaku Bendahara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, dan mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan Laonma Pasindak Lumban Tobing, juga turut dijadikan tersangka dalam kasus yang sama.

"Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, menetapkan tiga orang tersangka terkait tindak pidana korupsi pemberian dana hibah dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 dan 2017 kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, dalam pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Rabu (22/9/2021).

Dikatakan Leonard, Alex Noerdin ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor: PRINT-01/L.6/Fd.1/01/2021, tanggal 22 Januari 2021 juncto Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor: PRINT-14/L.6/Fd.1/09/2021, tanggal 22 September 2021, dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-11/L.6/fd.1/09/2021, tanggal 22 September 2021.

"MM selaku mantan Bendahara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor: PRINT-01/L.6/Fd.1/01/2021, tanggal 22 Januari 2021 juncto Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor: PRINT-15/L.6/Fd.1/09/2021, tanggal 22 September 2021 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-12/L.6/fd.1/09/2021 tanggal 22 September 2021," ungkapnya.

Kemudian, Laonma berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor: PRINT-01/L.6/Fd.1/01/2021, tanggal 22 Januari 2021 juncto Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor: PRINT-16/L.6/Fd.1/ 09/2021, tanggal 22 September 2021 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-13/L.6/fd.1/09/2021, tanggal 22 September 2021.

Leonard menyampaikan, perkara ini bermula ketika Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyalurkan dana hibah kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang, menggunakan dana APBD sebesar Rp 50 miliar pada tahun 2015 dan sebanyak Rp 80 miliar tahun 2017.

"Penganggaran dana hibah tersebut tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan diantaranya, tidak didahului dengan pengajuan proposal dari pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya sebagai penerima dana hibah dan hanya berdasarkan perintah AN selaku Gubernur Sumatera Selatan," katanya.

Leonard melanjutkan, Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya, ternyata tidak beralamat di Palembang melainkan beralamatkan di Jakarta. Kemudian, lahan masjid yang semula dinyatakan aset Pemprov Sumsel, ternyata sebagian milik masyarakat.

"Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tersebut tidak selesai. Dari penyimpangan itu telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 130 miliar," jelasnya.

Peran Tersangka

Menurut Leonard, peran tersangka Alex Noerdin sebagai gubernur adalah menyetujui dan memerintahkan penganggaran dana hibah serta pencairan tanpa melalui proposal terlebih dahulu.

"Tersangka MM selaku Bendahara Yayasan Wakaf Masjid yang meminta untuk pengiriman dana tersebut ke dalam rekening Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya yang berdomisili di Jakarta, dan dalam penggunaannya adanya penyimpangan-penyimpangan. Tersangka LPLT selaku mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pencairan tanpa prosedur dalam proses hibah pembangunan Masjid Sriwijaya," katanya.

Leonard mengungkapkan, Alex Noerdin dan Muddai Madang, saat ini ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung, terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan Tahun 2010-2019.

"Tersangka LPLT, berstatus terpidana pada kasus dugaan penyelewengan dana hibah dan bansos Pemprov Sumsel APBD Tahun 2013, saat ini ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Pakjo Palembang," katanya.

Leonard menyebutkan, ketiga tersangka itu dijerat Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

"Subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP," tandasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

KIP Gelar Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik 2021

KIP menggelar penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2021, Selasa (26/10/2021).

NASIONAL | 26 Oktober 2021

KPK Cecar Istri Dodi Reza Alex Noerdin Soal Barang Bukti yang Disita

KPK mencecar Erini Mutia Yufada, istri Bupati nonaktif Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex Noerdin mengenai sejumlah barang bukti yang disita

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Jadi Korban Penganiayaan, Brigadir SL Minta Maaf ke Kapolres Nunukan

Brigadir SL, korban penganiayaan meminta maaf kepada Kapolres Nunukan, AKBP SA yang telah menganiayanya

NASIONAL | 26 Oktober 2021

86% Koruptor Berpendidikan Tinggi, KPK Minta Sekolah Jadi Ekosistem Pembentuk Integritas

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron meminta sekolah menjadi ekosistem yang meneladani integritas

NASIONAL | 26 Oktober 2021


Gus Ghofur: Santri Berperan Majukan Bangsa

KH Abdul Ghofur Maimoen berbagi penguatan dan pandangan tentang peran historis kaum santri dalam memajukan kesejahteraan bangsa

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Bandara Aminggaru Kembali Dibuka Pascakecelakaan Pesawat

Operasional Bandara Aminggaru sudah kembali normal pascaterjadinya kecelakaan pesawat milik PT Smart Cakrawala Aviasi.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Pemerintah Upayakan Perlindungan Utuh kepada Pekerja Migran

Pemerintah melalui Kemnaker terus berkomitmen memberikan perlindungan terhadap seluruh pekerja migran Indonesia (PMI).

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Film Dokumentasi Eks Napiter, Ganjar Apresiasi Materinya Mudah Dipahami Masyakarat

Dokumenter dengan durasi 48 menit itu, rencananya akan digunakan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana menghadapi eks napiter.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Kinerja Kapolda NTB Tangani Unjuk Rasa Diapresiasi

Lembaga kajian sosial dan politik Nusa Tenggara Barat (NTB) M16 mengapresiasi langkah-langkah Polda NTB dalam menangani aksi unjukrasa mahasiswa.

NASIONAL | 26 Oktober 2021


TAG POPULER

# Fahri Hamzah


# LRT Tabrakan


# Tabrakan Bus Transjakarta


# Tes PCR


# Taliban



TERKINI
KIP Gelar Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik 2021

KIP Gelar Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik 2021

NASIONAL | 13 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings