Komnas HAM: Aduan Terhadap Perwira Polisi Layak Ditindaklanjuti
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Komnas HAM: Aduan Terhadap Perwira Polisi Layak Ditindaklanjuti

Jumat, 24 September 2021 | 23:45 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai pengaduan atas dugaan kesewenang-wenangan penegakan hukum yang dilakukan AKBP Gafur Siregar dan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terhadap Lutfi dalam perkara pidana memasuki pekarangan orang lain tanpa izin yang berhak (pasal 167 KUHP), layak ditindaklanjuti. Hal ini disampaikan Widi dari bagian Pemantauan Komnas HAM dalam wawancaranya dengan perwakilan keluarga pelapor, Umar Saleh, Kamis (23/9/2021).

"Setelah dilakukan pemantau terhadap layak tidaknya aduan maka diputuskan bahwa aduan tersebut layak ditindaklanjuti," kata Widi.

Saat ini Komnas HAM menurut Widi sedang menunjuk PIC atau person in charge yang akan memimpin penyelidikan aduan dengan nomor 138.221 atas nama R. Lutfi.

"Saat ini kita sedang proses penunjukan PIC-nya," kata Widi.

Pada 31 Agustus 2021 lalu, Lutfi melaporkan mantan Kasubdit Harda 2 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Gafur Siregar atas dugaan kesewenang-wenangan sebagai penegak hukum dalam menetapkan status tersangka untuk kedua kali dalam kasus yang sama.

Umar Saleh menambahkan pihaknya akan segera menambahkan bukti kesewenang-wenangan penyidik Polda Metro Jaya, berupa tiga sprindik yang diterbitkan untuk Lutfi yang merupakan pamannya itu.

"Paman saya ditersangkakan memasuki pekarangan tanpa izin, padahal tanah di Pecenongan No 40 itu adalah rumah yang sudah keluarga kami dan ditempati turun-temurun sejak tahun 1947," ucap Umar.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengingatkan Kapolri agar tidak ada jajarannya terlibat dalam sindikat mafia tanah.

Saat penyerahan sertifikat redistribusi tanah objek reforma agraria, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/9/21), Jokowi meminta jajaran Polri untuk memberantas mafia tanah, termasuk mereka yang membekinginya. Presiden memberi instruksi pada jajaran Polri untuk memperjuangkan hak masyarakat dan menegakkan hukum secara tegas dalam penyelesaian konflik agraria di Tanah Air.

"Saya juga kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia-mafia tanah. Kepada jajaran Polri, saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia-mafia tanah yang ada. Jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang membekingi mafia tanah tersebut, perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas," tegas Presiden.

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM dan Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Beka Ulung Hapsara saat dikonfirmasi, akhir Agustus lalu memastikan pihaknya akan menganalisis laporan Lutfi terkait dugaan kesewenang-wenangan yang dilakukan salah satu perwira menengah kepolisian AKBP Gafur Siregar.

"Prinsipnya begini, setiap aduan akan dianalisa terlebih dahulu apakah ada unsur dugaan pelanggaran ham-nya atau tidak," kata Ulung.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri beberapa waktu lalu sempat menyampaikan ke publik bahwa AKBP Gafur Siregar tidak terbukti melanggar kode etik dalam menangani perkara Lutfi.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Wakil Ketua Umum KNPI Dukung Terwujudnya Islah

Dengan islah dan menjadi satu KNPI, kata Devanda, maka segenap kekuatan unsur pemuda dapat didayagunakan maksimal untuk membangun negara ini.

NASIONAL | 21 Oktober 2021

Mahfud MD: 86% Koruptor Lulusan Perguruan Tinggi

Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, perguruan tinggi menjadi terdakwa dalam persoalan korupsi. Dikatakan, 86% koruptor di Indonesia lulusan perguruan tinggi

NASIONAL | 20 Oktober 2021

100 Tokoh Agama di Rembang Ikuti Pemberdayaan Ekonomi Umat

Sebanyak 100 tokoh agama di Rembang mengikuti pemberdayaan ekonomi umat yang diselenggarakan Kementerian Agama.

NASIONAL | 20 Oktober 2021

Ditahan KPK, Bupati Kuansing Irit Bicara

Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Andi Putra irit bicara saat akan ditahan KPK terkait kasus dugaan suap pengurusan izin perkebunan sawit.

NASIONAL | 20 Oktober 2021

Pengurus dan Kader Jaringan Bela Negara Tandatangani Fakta Integritas

Puluhan calon pengurus dan kader Jaringan Bela Negara (JBN) menandatangani fakta integritas, Rabu (20/10/2021) malam.

NASIONAL | 20 Oktober 2021

Bantu Korban Gempa Bali Timur, Wayan Sudirta Gelontorkan 5,7 Ton Beras

Wakil Ketua DPD PDIP Bali, I Wayan Sudirta membagikan secara langsung sejumlah bantuan untuk para korban gempa bumi di Karangasem dan Bangli, Bali.

NASIONAL | 20 Oktober 2021

Kepala BNPB Tekankan Pentingnya Aktivitas Pengurangan Risiko Bencana

Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito menekankan pentingnya aktivitas pengurangan risiko bencana.

NASIONAL | 20 Oktober 2021


Kapolri Persilakan Peserta Lomba Mural Kritik Polri

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, membuka pintu lebar kepada para peserta masukan festival mural untuk memberikan masukan atau kritikan kepada Polri.

NASIONAL | 20 Oktober 2021

Pengamat: Perlu Petinggi TNI Jago Diplomasi dan Kompetensinya Diakui Dunia

Catatan terkait dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin, pemerintah membutuhkan petinggi TNI yang jago berdiplomasi dan kompetensinya diakui dunia.

NASIONAL | 20 Oktober 2021


TAG POPULER

# Losmen Bu Broto


# Pedang Perang Salib


# Syarat Perjalanan Domestik


# Aipda Ambarita


# Anies Baswedan



TERKINI
Stok AS Turun, Harga Minyak Mentah Dunia Naik

Stok AS Turun, Harga Minyak Mentah Dunia Naik

EKONOMI | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings