Soal Bakamla, Mantan Kabais Sebut Legislator Gagal Paham
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Soal Bakamla, Mantan Kabais Sebut Legislator Gagal Paham

Minggu, 26 September 2021 | 07:38 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat militer Soleman B Ponto menegaskan, selama ini banyak pihak yang tidak paham keberadaan Badan Keamanan Laut (Bakamla) tetapi sesumbar di berbagai media terkait fungsi lembaga tersebut. Di antara yang tidak paham tersebut adalah Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi menyatakan bahwa persoalan kapal Tiongkok di Perairan Natuna Utara disebabkan belum adanya payung hukum yang mengatur kekuatan Bakamla.

"Pak Bobby itu tahu apa, salah besar itu pernyataan Pak Bobby," tegas Soleman Ponto, Minggu (26/9/2021).

Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) ini menegaskan, berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2014, tidak ada yang menyatakan Bakamla sebagai penegak hukum atau penyidik. Oleh karena itu tugas Bakamla hanya berputar-putar di laut saja. Sementara untuk pertahanan sudah jelas ada TNI AL yang mengawal pertahanan dan kedaulatan NKRI di laut. Berdasarkan UU No 5 tahun 1983 penegakan hukum di wilayah ZEE menjadi fungsi dari TNI AL.

"Adanya Bakamla justru menambah ruwet di laut," tegasnya.

Soleman memaparkan, Bakamla juga bukan Coast Guard. Karena petugas Coast Guard adalah sipil. Bakamla juga bukan seperti polisi yang bisa menilang jika terjadi pelanggaran seperti layaknya di darat. Oleh karena itu pernyataan yang disampaikan Bobby adalah penggiringan opini atau pembelaan seakan-akan yang dilakukan Bakamla adalah benar.

"Sebagai anggota DPR, pak Bobby jangan lakukan itu, saya sebagai mantan perwira TNI AL tidak terima," tandas Soleman.

Soleman menegaskan, Bakamla dibentuk oleh Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. Tidak ada satu pasal pun dalam Undang-undang itu yang menyatakan bahwa Bakamla dibentuk untuk menjadi Coast Guard. Oleh karena itu, jika ada yang menyebut Bakamla sebagai Coast Guard adalah palsu. Karena yang berhak menyandang identitas Coast Guard adalah Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP).

"KPLP adalah Coast Guard-nya Indonesia sebagaimana yang tertulis pada penjelasan Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Bakamla bikin kisruh dan lembaga itu sebaiknya dilebur dengan KPLP saja," paparnya.

Soleman pun menduga, ada pihak-pihak yang membela Bakamla karena berharap sesuatu dari Bakamla. Padahal selama Bakamla berdiri justru pengadaan peralatannya berujung korupsi, seperti pengadaan radar. Jika tetap dipertahankan maka yang menjadi korban dan dirugikan adalah tetap rakyat.

"Yang jadi korban rakyat, karena perairan Indonesia dianggap high riskyang pada akhirnya membuat biaya menjadi tinggi dan harga-harga barang menjadi mahal. Masyarakat yang menanggung kerugian," paparnya.

Sementara itu pengamat maritim dari National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi mengatakan, sebagai wakil rakyat, sudah seharusnya Bobby memahami tentang hukum kelautan yang berlaku internasional. Laut Natuna Utara juga merupakan wilayah internasional atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sehingga bukan milik satu negara.

Menurut Rusdi, para pihak yang mempertanyakan adanya kapal perang Tiongkok di Laut Natuna Utara sudah seharusnya fair. Bahwa di wilayah internasional itu ada juga kapal perang dari berbagai negara. Di antaranya Amerika Serikat, Prancis dan negara lain yang juga membawa peralatan perang. Harusnya mereka juga mengkritisi kapal perang dari Amerika Serikat, Prancis, Thailand, Vietnam dan negara lainnya.

Rusdi mengaku prihatin adanya pihak-pihak yang tidak paham wilayah internasional berkomentar seakan-akan wilayah internasional adalah milik Indonesia. Padahal dalam hukum kelautan internasional Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tidak masuk wilayah negara manapun. Karena wilayah internasional maka kawasan itu bebas dilewati oleh berbagai kapal negara lain, termasuk militer dan lainnya.

Sebelumnya, dalam sebuah program di sebuah televisi swasta, Jumat (17/9/2021) lalu, Bobby Adhityo Rizaldi menyatakan persoalan kapal Tiongkok di Perairan Natuna Utara disebabkan belum adanya payung hukum yang mengatur kekuatan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Oleh karena itu, Bobby menilai pengiriman KRI ke Natuna bukan untuk menilang atau menindaklanjuti sesuai proses hukum merupakan bentuk kegagapan yang disebabkan legislasi.

"Bakamla ibaratnya Polantas yang tidak bisa nilang. Kalo tidak bisa nilang bagaimana proses hukumnya, lagi-lagi TNI yang dikirim lagi dengan 5 kapal KRI ke Natuna. Ini kegagapan disebabkan tidak adanya legislasi mengenai siapa Coast Guard," katanya.

Menurut Bobby legislasi soal Bakamla sebagai National Coast Guard atau Penjaga Pantai Nasional adalah sebuah upaya untuk tidak mengulang persoalan serupa. Politikus Golkar ini juga menyebut jika selama ini Tiongkok selalu menghadirkan National Coast Guard di laut lepas Indonesia, maka yang harusnya menghadapi adalah sama-sama National Coast Guard.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Megawati Soekarnoputri Ingin Polisi Dicintai Rakyat

Megawati Soekarnoputri menginginkan agar polisi tetap dicintai rakyat. Seluruh anggota Polri diminta mengingat fungsi dan tanggung jawab sebagai abdi negara.

NASIONAL | 19 Oktober 2021

Kapolri: Jangan Antikritik

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta kepada seluruh jajarannya untuk tidak bersikap antikritik atas masukan dari masyarakat terhadap institusi Polri

NASIONAL | 19 Oktober 2021

Ahmad Sahroni Apresiasi Langkah Kadiv Propam Temui Komnas HAM

Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo menemui Komnas HAM.

NASIONAL | 19 Oktober 2021

Terbatas Waktu, KPK Umumkan Penetapan Tersangka Tanpa Kehadiran Bupati Kuansing

Penetapan tersangka ini dilakukan KPK setelah memeriksa intensif Andi Putra dan sejumlah pihak lain yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Riau

NASIONAL | 19 Oktober 2021

KH Said Aqil Siroj Siap Kembali Mencalonkan Diri sebagai Ketua Umum PBNU

“Kalau diminta oleh para kiai, saya siap (mencalonkan diri),” kata KH Said Aqil Sirajd.

NASIONAL | 19 Oktober 2021

Jubir OJK: Waspadai Modus Pinjol Ilegal Lewat SMS dan WhatsApp

Jubir OJK Sekar Putih Djarot mengingatkan masyarakat untuk waspada dan segera mengnali ciri-ciri pinjol.

NASIONAL | 19 Oktober 2021

Ketegasan Kapolri Benahi Jajaran Dapatkan Apresiasi

ICPW memberikan apresiasi terhadap Kapolri yang dengan cepat melakukan pembenahan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran.

NASIONAL | 19 Oktober 2021

KPK Tetapkan Bupati Kuansing Andi Putra Tersangka Suap Izin HGU Sawit

Penetapan tersangka terhadap Andi Putra dilakukan KPK melalui gelar perkara setelah memeriksa intensif Andi Putra dan sejumlah pihak lainnya yang ditangkap.

NASIONAL | 19 Oktober 2021

Senang Bisa PTM, Pelajar Apresiasi Program Vaksinasi

Para pelajar di Kalimantan Utara menyatakan rasa gembiranya karena sudah bisa menikmati kembali pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah

NASIONAL | 19 Oktober 2021

Bahas Skema Umrah, Ini Kesepakatan antara Kemenag dan Asosiasi PPIU

Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) membahas tentang skema penyelenggaraan ibadah umrah di masa pandemi

NASIONAL | 19 Oktober 2021


TAG POPULER

# Malala Yousafzai


# Tes PCR


# Liga Champions


# Singapura


# PPKM



TERKINI
Masuk PKPU, Perusahaan Pengembang Apartemen Gayanti

Masuk PKPU, Perusahaan Pengembang Apartemen Gayanti

NASIONAL | 1 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings