17 Tahun Berdiri, DPD Ingin Punya Kewenangan yang Setara dengan DPR
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

17 Tahun Berdiri, DPD Ingin Punya Kewenangan yang Setara dengan DPR

Minggu, 26 September 2021 | 15:44 WIB
Oleh : Chairul Fikri / BW

Tangerang, Beritasatu.com - Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI telah berdiri hampir 17 tahun. DPD merupakan bentuk perwujudan lembaga perwakilan daerah di Indonesia yang dahulu masuk dalam DPR untuk fraksi Utusan Daerah.

Namun, setelah 9 November 2001, DPD menjelma sebagai salah satu lembaga legislatif/perwakilan (parlemen) di Indonesia dengan susunan DPD baru terbentuk pada 1 Oktober 2004 dengan Ketua DPD pertama adalah Ginandjar Kartasasmita.

Namun sayangnya, sejak 2004 hingga saat ini, DPD masih belum memiliki wewenang yang sama dengan lembaga legislatif lainnya seperti DPR. Hal itu yang dirasakan Habib Ali Alwi bin Thohir Al Husainy, senator dari Provinsi Banten saat dihubungi tim Beritasatu.com.

"Saya jadi anggota DPD RI baru dua periode, namun sayang fungsi dan kewenangan DPD RI itu tidak sama dengan lembaga legislatif yang lain. Pasalnya kita anggota DPD hanya diberikan kewenangan hanya pada saat tahap 1 dan tahap 2, sedangkan untuk pengambilan keputusan kita anggota DPD RI tidak bisa,” katanya.

“Padahal melihat fungsinya dalam sistem bikameral, anggota DPD RI punya kewenangan yang sama dengan DPR. Apalagi kita tidak terkekang oleh kepentingan partai politik tertentu. Kita dipilih langsung oleh warga satu provinsi tanpa melihat daerah kabupaten atau kota di provinsi. Itu beda dengan DPR yang pemilihannya berdasarkan daerah pemilihan kota atau kabupaten saja, harusnya kan lebih kuat pengaruhnya ketimbang anggota DPR RI," tambahnya.

Seharusnya, ujar anggota DPD itu, representasinya benar-benar mewakili daerah dan menjadi wakil masyarakat daerah, tanpa terkekang urusan partai.

“Sehingga kalau ada daerah yang memiliki kesalahan kita bisa tegur, tetapi kan pada kenyataannya anggota DPD tidak bisa menjalankan kewenangan mutlak seperti anggota DPR, sehingga fungsi kita tidak maksimal menjadi wakil masyarakat di daerah dan hanya memunculkan fenomena oligarki dari DPR sebagai wakil rakyat di daerah lewat partai," lanjutnya.

Pemilu
Atas dasar itulah pria yang meraih 547.962 suara dalam pemilihan anggota DPD pada pemilu tahun 2019 itu berharap adanya amandemen UU yang nantinya membuat posisi DPD bisa setara dengan DPR sebagai perwakilan masyarakat di daerah yang berdampak pada perubahan daerah.

"Oleh karena itu saya pikir perlu adanya amandemen undang-undang untuk penguatan kelembagaan DPD sebagai lembaga legislatif, agar fungsi, tugas dan kewenangan anggota DPD bisa sama dengan para anggota DPR. Sehingga. hasrat politik masyarakat daerah sebagai alternatif pilihan wakil di parlemen benar-benar terwakili tanpa adanya bargaining posisi dengan partai politik tertentu yang justru menghambat aspirasi masyarakat yang tersalurkan secara utuh," terangnya lagi.

Dalam berbagai kesempatan, Alwi yang kini duduk di Komite I yang mempunyai lingkup tugas pada otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah bersama para anggota DPD lainnya terus berupaya mendorong perubahan amandemen UU DPD RI ini agar tugas, fungsi, dan kewenangan para anggota DPD bisa tersalurkan seperti layaknya para anggota DPR.

"Amandemen harus dilakukan untuk penguatan semua kelembagaan. Buka kesempatan seluas-luasnya memiliki fungsi yang sama seperti DPR karena kita kan independen dan dipilih langsung sama masyarakat masa sama anggota legislatif kewenangan kita masih di bawah DPR RI karena memang pada kenyataannya fungsi kita sebagai anggota DPD masih sangat lemah" tegasnya.

"Selain itu, melihat fenomena hari ini, kita berharap presidential threshold harus dihilangkan, dan itu yang teriakkan DPD RI kepada pemerintah. Karena kalau masih tetap memakai sistem sekarang, banyak orang pintar yang tak punya partai yang potensial sebagai pemimpin terhambat adanya aturan itu (presidential threshold),” tambahnya.

Oleh karena itu, dua agenda harus terus didorong, yakni perubahan amandemen fungsi dan kewenangan DPD agar bisa sejajar dengan DPR dan sistem presidential threshold yang mengharuskan calon presiden dari usulan partai politik agar dihilangkan.

“Dan semoga di usia ke 17 tahun dua agenda besar ini bisa dikabulkan, agar bangsa Indonesia ke depan jadi bangsa yang besar dan maju," tandasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Dave Laksono: Densus 88 Antiteror Masih Sangat Dibutuhkan

Dave Akbarshah Fikarno Laksono menegaskan keberadaan Densus 88 Antiteror Polri masih sangat dibutuhkan.

NASIONAL | 17 Oktober 2021

BNPT Apresiasi Kades di Lampung Selatan Laporkan 30 Warganya Terpapar NII

BNPT mengapresiasi Kepala Desa Sidodadi, Lampung Selatan, Asri Didik Marhadi yang telah melaporkan adanya 30 anak muda warga di desanya terpapar ideologi

NASIONAL | 17 Oktober 2021

Berpotensi Korupsi, Politik Dinasti untuk Tutupi Borok Sebelumnya

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan, politik dinasti berpotensi korupsi karena menutupi borok dan melanggengkan korupsi yang sebelumnya.

NASIONAL | 17 Oktober 2021

Limbah Makanan di Jatim Mencapai 7,4 Juta Ton per Tahun

Khofifah merekomendasikan masyarakat merencanakan menu makanan secara seksama, sehingga tidak ada yang terbuang.

NASIONAL | 17 Oktober 2021

Presiden Jokowi Apresiasi UDG XIV Menampilkan Keberagaman Budaya Nusantara

Presiden Joko Widodo mengapresiasi Utsawa Dharmagita (UDG) Tingkat Nasional XIV tahun 2021 yang menampilkan beragam budaya Nusantara.

NASIONAL | 17 Oktober 2021

Khofifah: Jatim Siap Jadi Tuan Rumah Konfrensi Internasional OIAA

Khofifah berharap, organisasi alumni Al-Azhar menjadi agen perubahan yang dapat memotivasi masyarakat untuk menggapai pendidikan setinggi mungkin.

NASIONAL | 17 Oktober 2021

HUT Kota Singkawang, FIF Group Dukung Pembangunan Taman Cahaya Madani

Pembangunan Taman Cahaya Madani dilakukan dalam waktu dua bulan dengan didukung oleh dana sosial syariah FIF Group.

NASIONAL | 17 Oktober 2021

KPK Bakal Dalami Keterlibatan DPRD Muba di Kasus Suap Dodi Reza Alex Noerdin

KPK bakal mendalami setiap informasi terkait kasus dugaan suap proyek yang menjerat Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin. Termasuk keterlibatan DPRD.

NASIONAL | 17 Oktober 2021

Pernikahan Emas, Luhut Bersyukur Miliki Istri Cerdas dan Berhati Ikhlas

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bersyukur memiliki istri Devi Pandjaitan Br Simatupang yang saat ini berusia 72 tahun

NASIONAL | 17 Oktober 2021

Kementan Jadikan Kupang Daerah Percontohan Pertanian Terintegrasi

Syahrul Yasin Limpo menetapkan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai daerah percontohan pengembangan usaha pertanian terintegrasi.

NASIONAL | 17 Oktober 2021


TAG POPULER

# Guru Honorer


# Kereta Cepat


# Kasus Covid-19


# Piala Thomas


# Dodi Reza Alex Noerdin



TERKINI
Dave Laksono: Densus 88 Antiteror Masih Sangat Dibutuhkan

Dave Laksono: Densus 88 Antiteror Masih Sangat Dibutuhkan

NASIONAL | 12 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings