Atasi Over Crowded Lapas, Ini Saran Wamenkumham
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Atasi Over Crowded Lapas, Ini Saran Wamenkumham

Senin, 27 September 2021 | 17:44 WIB
Oleh : Bayu Marhaenjati / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej, mengatakan solusi mengatasi over kapasitas atau over crowdedlembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan), salah satunya adalah dengan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan (RUU Pas), RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan RUU Narkotika.

"Jadi kalau saya ditanya bagaimana mengatasi over crowded ya, silakan Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan, KUHP dan Undang-Undang narkotika itu disahkan, karena itu akan mengurangi jumlah narapidana yang menghuni lapas," ujar Eddy dalam webinar bertajuk, "Perubahan Politik Pemidanaan dan UU Pemasyarakatan: Solusi Tragedi Kebakaran Lapas", Senin (27/9/2021).

Dikatakan Eddy, ketika berbicara mengenai perubahan politik pemidanaan, kita bukan berbicara mengenai undang-undang sektoral, namun terkait politik pemidanaan di dalam kodifikasi hukum pidana.

"Artinya kita merujuk kepada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahwa di dalam RUU KUHP, meskipun pidana penjara masih merupakan pidana pokok, tapi dia bukan lagi yang utama, dia bukan lagi primadona. Sebab apa? Sebab pidana penjara ini merupakan alternatif terakhir. Masih ada paling tidak empat alternatif pidana lainnya, ada pidana denda, ada pidana kerja sosial, ada pidana pengawasan, ada pidana percobaan yang notabene ini kita tidak mengirim orang ke dalam lembaga pemasyarakatan," ungkapnya.

Kalau diperhatikan, kata Eddy, dalam RUU KUHP, finalisasi pencantuman ancaman pidana terhadap kejahatan-kejahatan atau tindak pidana yang diatur dalam buku dua itu sudah memperhitungkan.

"Jadi misalnya kalau hukumannya tidak lebih 4 tahun, maka bisa menjatuhkan pidana kerja sosial. Kalau hukumannya berkisar 2 sampai 3 tahun, maka bisa diajukan atau dijatuhkan pidana pengawasan. Sementara kalau di bawah dua tahun bisa pidana percobaan. Itu pun kalau misalnya diambil pidana lainnya, tetapi ada juga pidana denda yang itu dijatuhkan dalam beberapa kategori," katanya.

Menurut Eddy, hal lain di dalam perubahan politik pemidanaan, bila merujuk pada RUU KUHP itu ada yang dikenal dengan istilah pedoman pemidanaan. "Pedoman pemidanaan itu, sedapat mungkin hakim tidak menjatuhkan pidana penjara, kecuali telah memenuhi beberapa kriteria, dan kriteria itu kalau saya tidak salah ada 15 kriteria sampai hakim memutuskan pidana penjara," jelasnya.

Eddy mengungkapkan, sebenarnya RUU KUHP satu barisan dengan RUU Pemasyarakatan, yang kebetulan keduanya sebetulnya telah disahkan atau telah disetujui pada tahap pertama oleh DPR periode 2014-2019.

"Maka DPR 2019-2024, sebenarnya hanya tinggal ketok palu dalam pengesahan rapat paripurna. Namun kita akui bahwa khususnya terhadap RUU KUHP ada beberapa pasal yang sebenarnya tidak terkait buku satu, yang tadi saya sebutkan mengenai pola pemindanaan atau standar pemidanaan itu tidak terdapat dalam buku satu. Ini tidak ada perdebatan, tetapi yang menimbulkan perdebatan itu pada beberapa tindak pidana yang diatur di dalam buku dua," jelasnya.

Kalau berbicara soal pintu darurat bagaimana mengatasi over crowded, Eddy menegaskan, pintu darurat yang bisa digunakan itu adalah pengesahan RUU KUHP, pengesahan RUU Pemasyarakatan dan pengesahan RUU perubahan terhadap Undang-undang Narkotika. Karena kalau terjadi perubahan dalam RUU Narkotika itu, maka drugs user yang betul-betul pengguna itu tidak lagi dijatuhi pidana, tapi dia direhabilitasi.

"Mengapa saya katakan Undang-Undang Pemasyarakatan ini menjadi urgent, karena ketika Undang-Undang Pemasyarakatan RUU-nya disahkan maka, Peraturan Pemerintah Nomor 99 yang mencabut hak-hak terpidana ini dengan sendiriya batal demi hukum, karena ada undang-undang payungnya dalam hal ini adalah Undang-Undang Pemasyarakatan yang memang menjamin hak-hak tersebut diberikan," katanya.

Apabila RUU Pemasyarakatan disahkan, maka dengan sendirinya akan mengurangi separuh lebih dari penghuni lapas. "Berarti sudah tidak ada over crowded. Sebab apa, saya kira yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan itu, sudah mentok. Sudah melakukan distribusi, kemudian mau membangun lapas membutuhkan anggaran yang sangat besar, untuk membangun lapas dengan sistem keamanan itu kita butuh anggaran Rp 300 miliar, itu kosongan belum dengan berbagai sistem peralatan dan sebagainya. Pertanyaannya mau berapa lapas yang dibangun?" ucapnya.

Sementara itu, Eddy menambahkan, yang menjadi catatan dalam webinar ini adalah terkait sumber daya manusia. Dia bersama Dirjen Pas pernah mengitung jumlah narapidana yang ada saat ini, dibandingkan dengan jumlah keamanan penjaga lapas, dan kekurangannya mencapai 20.000 orang.

"Padahal, Kementerian Hukum dan HAM jumlah pegawainya 72.000. Pemasyarakatan itu paling top 42.000. Kalau 42.000 saja masih kekurangan 20.000 untuk menjaga keamanan, ini tentunya menjadi keprihatinan kita bersama. Jadi bukan persoalannnya pada jumlah keamanan yang kurang di lapas, tapi ini menjadi perhatian bersama bagi seluruh aparat penegak hukum terutama teman-teman polisi, teman-teman jaksa dan yang paling terpenting adalah hakim yang akan menjatuhkan palu," sebutnya.

Sebab, tambahnya, kalau merujuk dalam konteks Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika, sebenarnya tidak perlu menjatuhkan pidana terhadap pengguna meskipun itu salah satu alternatif. "Jadi kalau di dalam Pasal 127 itu bisa dijatuhi pidana, bisa dilakukan tindakan. Tetapi rupa-rupanya hakim lebih suka menghukum daripada putusannya berupa suatu tindakan," katanya.

Eddy mengusulkan, ke depan Mahkamah Agung seharusnya diikutsertakan dalam diskusi soal over crowded lapas, termasuk hakim, polisi dan jaksa. Jangan hanya pihak Lembaga Pemasyarakatan saja.

"Kan yang menjatuhkan pidana itu bukan Dirjen Pas, yang menjatuhkan pidana adalah hakim. Hakim itu kan dia ketika menjatuhkan pidana dia tidak mau tahu dengan isi lapas. Ini yang saya kira, kita perlu duduk bersama. Polisi, jaksa, hakim dan pemasyarakatan perlu duduk bersama untuk melihat ke depan mengatasi over crowded. Ini bukan berarti lembaga pemasyarakat lepas tanggung jawab, sama sekali tidak. Tapi kembali lagi apa yang disampaikan tadi bahwa disadari atau tidak kerja aparat penegak hukum yang satu, memberi beban kepada aparat penegak hukum yang lain, dan ini terjadi dalam konteks over crowded yang sekarang kita alami," tandasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kunjungi Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Nadiem Ucapkan Selamat Hari Santri

Nadiem Anwar Makarim bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur pada hari ini, Jumat (22/10/2021)

NASIONAL | 22 Oktober 2021

Soal 12 Tuntutan Mahasiswa ke Jokowi, Jubir: Jawaban Sedang Diolah

Jubir Presiden Fadjroel Rachman mengatakan pihak Istana Kepresidenan sedang mengolah jawaban dari 12 tuntutan mahasiswa yang diberikan kepada KSP, Moedoko.

NASIONAL | 22 Oktober 2021

BNN Wakili Asia Pasifik Jadi Panelis di Pertemuan Internasional

Badan Narkotika Nasional (BNN) mewakili kawasan Asia Pasifik menjadi panelis dalam pertemuan internasional yang digelar Commission on Narcotic Drugs (CND).

NASIONAL | 22 Oktober 2021

Belajar Pendidikan Karakter, Nadiem Berkunjung ke Pesantren NU di Jawa Timur

Nadiem mengunjungi Pondok Pesantren Tebuireng di Jombang, Pondok Pesantren Lirboyo, dan Pondok Pesantren Al Falah di Kediri

NASIONAL | 22 Oktober 2021

Menteri LHK: Indonesia Berhasil Cegah Bebas Asap Karhutla 2 Tahun Berturut-turut

Selama dua tahun berturut-turut Indonesia berhasil mencegah bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

NASIONAL | 22 Oktober 2021

Umrah untuk RI Dibuka Lagi, DPR Minta Pemerintah Jamin Prokes Calon Jemaah

Komisi VIII DPR RI menyambut baik rencana Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang siap membuka pintu bagi jemaah Indonesia yang hendak menjalani ibadah umrah.

NASIONAL | 22 Oktober 2021

Museum Sumpah Pemuda Gelar Pameran Tokoh Pers Indonesia

Museum Sumpah Pemuda menggelar pameran tentang Tokoh Pers di Balik Sumpah Pemuda dengan tema “Lawan!” di M Bloc Space, Jakarta Selatan.

NASIONAL | 22 Oktober 2021

BMKG Ungkap Gempa Bali yang Timbulkan Kerusakan Parah

Gempa yang mengguncang Bali tergolong bukanlah gempa yang besar namun menimbulkan kerusakan yang cukup banyak.

NASIONAL | 22 Oktober 2021

PON Papua Lancar, Kapolri Apresiasi Kinerja Personel TNI-Polri

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi kinerja para personel TNI dan Polri yang telah mengamankan PON XX Papua yang berjalan sukses.

NASIONAL | 22 Oktober 2021


TAG POPULER

# Aipda Ambarita


# WhatsApp


# Tes PCR


# Denmark Terbuka


# Antidoping



TERKINI
Investasikan US$ 5 Juta, Indo Sultan Tingkatkan Produksi Bahan Baku Sabun

Investasikan US$ 5 Juta, Indo Sultan Tingkatkan Produksi Bahan Baku Sabun

EKONOMI | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings