LSM di Sulut Minta Aparat Daerah Konsisten Berantas PETI
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

LSM di Sulut Minta Aparat Daerah Konsisten Berantas PETI

Senin, 27 September 2021 | 18:17 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Pengawasan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) di Sulawesi Utara (Sulut) mengapresiasi ketegasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri dalam menghentikan aktivitas Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) di lokasi PT. Bulawan Daya Lestari (BDL), Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Di sisi lain, aparat daerah juga dituntut untuk konsisten dalam memberantas PETI tersebut.

"Kami mendukung langkah tegas Tim Gabungan Pusat yang dipimpin oleh Direktorat Jendral (Ditjen) Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, dalam menertibkan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di lokasi PT. Bulawan Daya Lestari (BDL), yang diduga kuat dilakukan oleh Yance Tanesia dan Jimmy Inkiriwang. Keduanya diduga sebagai pengusaha dan kontraktor yang membiayai aktivitas penambangan liar yang selama ini dilakukan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang berlaku" ujar Pembina Lakip Jendri Sualang, Senin (27/9/2021).

Sebagaimana diketahui bahwa PT BDL tidak mengantongi IPPKH untuk melakukan kegiatan penambangan. Untuk itu, Jendri menegaskan bahwa haram hukumnya PT. BDL melakukan aktivitas penambangan dan meminta kasus tersebut bisa ditindaklanjuti hingga tuntas.

"PT. BDL jelas-jelas telah melanggar aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini tertuang dalam keputusan Menteri LHK, sehingga PT. BDL harus menerima sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya itu," tegasnya.

"Kami meminta supaya Gakkum KLHK, maupun Mabes Polri atau Polda setempat terus mengawasi, jangan sampai ada lagi aktivitas penambangan di area PT. BDL tersebut," imbuh Jendri.

Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), Jefri Massie. Ia berharap instansi terkait seperti aparat penegak hukum dan Pemerintah Daerah dapat menindaklanjuti kasus tersebut. Selain itu, ia juga meminta ada tindak lanjutan untuk menindak semua oknum yang terlibat dalam kegiatan operasi penambangan emas liar itu.

"Aparat hukum dan Pemda setempat agar tidak melakukan pembiaran dan konsisten memberantas pelaku PETI di lokasi BDL karena ini telah berlangsung sejak 2019. Penindakan tegas aparat penegak hukum dan konsisten serta tidak pandang bulu,membuktikan reformasi dibidang hukum masih berjalan. Apalagi masyarakat sekitar sudah melakukan protes karena lahan dan lingkungan mereka terganggu dengan adanya aktivitas pertambangan emas ilegal itu," tegasnya.

"Kami juga meminta jangan sampai ada oknum aparat yang membiarkan terjadinya lagi kegiatan operasi pertambangan emas tanpa izin di lokasi tersebut dan kami percaya dan optimis Kapolda Sulut Irjen Pol Nana Sudjana akan menegakkan hukum dengan ketegasannya, karena penambangan liar ini sangat merugikan masyarakat setempat," urai Jefri

Sebagaimana diketahui, sidak yang dilakukan Tim Gabungan Pusat dari Gakkum KLHK dan Bareskrim Mabes Polri terhadap PT BDL pada Sabtu (11/9/21) lalu, membawa sekitar 40 personil. Salah satu mobil membawa sejumlah plang larangan melakukan aktivitas pertambangan yang dipasang di lokasi PT. BDL.

Dengan pelaksanaan sidak tersebut, Tim Gabungan sudah mendapati bukti-bukti bahwa memang ada aktivitas pertambangan ilegal dan akan terus ditindaklanjuti.

Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK, Ruandha Agung Sugardiman membenarkan adanya sidak yang dilakukan Tim Gabungan Pusat tersebut. Ia mengungkapkan bahwa setelah ada pengaduan dan protes dari warga yang mengatakan masih ada aktivitas penambangan pada area itu, ia kemudian meminta Dirjen Gakkum KLHK untuk melakukan sidak di lapangan memastikan kebenarannya.

"Ini ada beberapa laporan dari masyarakat yang kami terima. Setelah itu kami sampaikan ini kepada Dirjen Penegakan Hukum untuk bisa sidak di lapangan apakah benar laporan dari masyarakat itu ada kegiatan di lapangan yang tetap dilakukan," ujar Ruandha.

"Tim Ditjen Gakkum bekerja sama dengan Bareskrim Mabes Polri lakukan sidak lapangan dan yang sudah memasang police line diberi tanda bahwa dilarang melakukan kegiatan sebelum proses perizinan yang kami lakukan ini selesai dulu," lanjutnya.

Ia juga mengatakan bahwa langkahnya tersebut merupakan bukti bahwa negara hadir. Menurutnya, sensitivitas negara sekarang ini betul-betul diuji dalam merespon masyarakat. Bila ada hal yang tidak sesuai dengan regulasi maka pihaknya akan merespon dengan cepat.

"Dengan kecepatan kami melakukan respon-respon yang baik dan positif kepada masyarakat juga kepada dunia investasi dan kepada dunia internasional bahwa negara hadir di setiap permasalahan yang ada di tingkat lapangan," tegasnya.

Diketahui, sidak tersebut menindaklanjuti surat keputusan yang dituangkan melalui surat bernomor S.1180/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/7/2021 yang ditandatangani Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK, Ruandha Agung Sugardiman, mewakili Menteri LHK, Siti Nurbaya.

Dalam surat itu diterangkan bahwa masa berlaku izin penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi mineral logam emas dmp dan penunjangnya atas nama PT. BDL itu sudah berakhir sejak 10 Maret 2019 lalu dan menginstruksikan agar semua kegiatan di lapangan diberhentikan.

“Kementerian LHK menyatakan bahwa permohonan persetujuan perpanjangan penggunaan kawasan hutan belum dapat diproses lebih lanjut sampai dengan adanya kepastian hukum terkait kepemilikan PT. BDL,” tulis surat tersebut.

“Dengan demikian menyatakan bahwa permohonan persetujuan perpanjangan penggunaan kawasan hutan belum dapat diproses lebih lanjut sampai dengan adanya kepastian hukum terkait kepemilikan PT. BDL. Dan meminta agar PT. BDL menghentikan kegiatan di lapangan," jelasnya pada poin 7 huruf a dan b.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Keterangan Azis Syamsuddin Berbeda dengan Saksi Lain, Hakim Curiga Ada yang Berbohong

Keterangan mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin berbeda dengan saksi lainnya. Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta mencurigai ada yang berbohong.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Penganiaya Anjing di Aceh Singkil Sepatutnya Diproses Hukum

Haris Azhar meminta penganiaya anjing di Aceh Singkil, Aceh diproses hukum. Apapun alasannya, penyiksaan terhadap hewan tidak dapat dibenarkan.

NASIONAL | 25 Oktober 2021

Anggota Polres Lombok Timur Tewas Ditembak Oknum Polisi

Briptu Khairul Tamimi alias Momon, anggota Polres Lombok Timur, Senin (25/10/2021), ditemukan tewas di rumahnya akibat ditembak rekan seprofesinya

NASIONAL | 25 Oktober 2021

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Pacu Ekspansi Bisnis

Peluang ekspansi bisnis tidak hanya terbuka untuk Kota Bandung dan Jakarta saja, tetapi juga kawasan di sekitar stasiun pemberhentian, terutama di Karawang.

NASIONAL | 25 Oktober 2021

Kompolnas: Praktik Militeristik Tak Layak Diterapkan di Polri

Kompolnas menyayangkan adanya tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh Kapolres Nunukan

NASIONAL | 25 Oktober 2021

Pukul Anggota, Kapolres Nunukan Dinonaktifkan

Polda Kaltara akan menerbitkan SKEP Penonaktifan Kapolres Nunukan setelah beredar video pemukulan kepada anggota polisi yang diduga dilakukan Kapolres Nunukan

NASIONAL | 25 Oktober 2021

Ratusan Rumah Warga di Mamuju Terendam Banjir

Menurut warga setempat, bencana banjir tersebut sudah menjadi langganan ketika musim hujan.

NASIONAL | 25 Oktober 2021

Kemenag Gandeng Pesantren Sosialisasikan Ketahanan Keluarga Berbasis Agama dan Budaya

Seminar itu mengusung tema Membangun Ketahanan Keluarga Berbasis Nilai-Nilai Agama dan Budaya Sebagai Tindakan Pencegahan Perceraian dan Perkawinan Anak.

NASIONAL | 25 Oktober 2021

Wakil Ketua MPR Sebut Mahasiswa Harus Dibekali Jiwa Kewirausahaan

Universitas Esa Unggul bekerja sama dengan Academy of Entrepreneurs Australia telah menyelenggarakan Idea to Business International Competition 2021.

NASIONAL | 25 Oktober 2021

Tahap Wawancara Anugerah Tangguh Adhiwirasana Akan Diikuti 30 Nominasi

Hanya akan ada 30 nominasi dari provinsi dan kabupaten/kota yang akan lanjut ke tahapan penjurian sesi wawancara di Anugerah Tangguh Adhiwirasana.

NASIONAL | 25 Oktober 2021


TAG POPULER

# Tes PCR


# Greysia Polii/Apriyani Rahayu


# Cristiano Ronaldo


# PSIS


# Sekjen Kemendagri



TERKINI
Dow dan S&P 500 Menguat Tembus Rekor Jelang Pendapatan Big Tech

Dow dan S&P 500 Menguat Tembus Rekor Jelang Pendapatan Big Tech

EKONOMI | 6 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings