Logo BeritaSatu

Pelaku Penganiayaan Pemuka Agama Harus Diproses hingga Pengadilan

Kamis, 30 September 2021 | 07:24 WIB
Oleh : Bayu Marhaenjati / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Kriminolog Reza Indragiri Amriel mengatakan polisi harus tetap memproses kasus penganiayaan kepada pemuka agama atau ulama hingga tahap peradilan, kendati pun pelakunya orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Pihak kepolisian harus menjelaskan orang dengan gangguan jiwa seperti apa yang dialami para pelaku penganiaya pemuka agama.

Belakangan ini aksi kekerasan terhadap pemuka agama kerap terjadi. Tindak kejahatan itu, ironisnya kerap dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa sehingga tidak dapat diproses hukum.

Hal ini, kemudian menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat apakah benar pelakunya orang dengan gangguan jiwa?

"Ada satu pekerjaan rumah yang tertinggal, yang dilupakan teman-teman kepolisian, yaitu mengkomunikasikan gangguan jiwa semacam apakah yang dialami oleh para pelaku tersebut," ujar Reza dalam diskusi daring yang digelar Partai Gelora Indonesia dengan tema "Kekerasan terhadap Pemuka Agama Terus Berulang, Dimanakah Negara?", Rabu (29/9/2021).

Dikatakan Reza, orang yang memiliki gangguan kejiwaan bisa melakukan perilaku kekerasan dengan sasaran yang ditentukan.

"Apakah orang dengan gangguan jiwa bisa melakukan perilaku kekerasan, penganiayaan dengan sasaran yang ditentukan, jawabannya iya. Lewat proses programing, permainan punisment and reward orang dengan gangguan jiwa sekali pun sesungguhnya bisa diarahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Termasuk perbuatan kekerasan, perbuatan yang membahayakan orang lain," ungkapnya.

"Di dalam psikologi dan psikiatri ada buku pintar setebal ini. Dalam buku pintar itu tercantum ratusan bahkan ribuan sebutan bagi orang yang memiliki gangguan jiwa. Dengan demikian, tidak bisa dipukul rata orang dengan gangguan jiwa tidak bisa dimintai pertanggung jawabannya secara pidana," tambahnya.

Reza menyampaikan, Pasal 44 KUHP bukan layanan serba guna yang bisa dipakai siapa pun yang disebut mengidap gangguan jiwa.

"Dengan kata lain harus dipastikan, harus ditentukan secara terukur gangguan jiwa apakah yang sesungguhnya sedang diidap oleh orang yang melakukan penganiayaan bahkan pembunuhan terhadap pemuka agama," katanya.

Menurut Reza, sesungguhnya KUHP memberikan panduan kepada penegak hukum untuk menangani kasus ini hingga tuntas.

"Dalam hitungan bulan, bahkan bertahun-tahun acap kali kerja penegakan hukum kasus semacam ini tidak tuntas. Tidak tuntas pada aspek apa? Pasal 44 ayat 1 memang sudah sangat jelas, kurang lebih orang yang tidak waras, orang dengan gangguan jiwa, orang gila, memang apa boleh buat tidak bisa dimintai pertanggung jawabannya secara hukum. Terpaksa kita harus bebaskan mereka dari hukuman apa pun. Tapi jangan lupa, Pasal 44 ayat 2 juga ada, justru memberikan kepastian bahwa sesungguhnya proses hukum bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana dan pada saat yang sama juga diduga mengalami gangguan jiwa tetap harus sampai kepada proses peradilan," jelasnya.

Reza mengungkapkan, pada peraturan itu ada kata diperintahkan oleh hakim, bukan polisi untuk menjalani pengobatan. Perintah dari hakim tentu hanya bisa kita nantikan datangnya pada proses persidangan.

"Kalau kita bicara utuh, tidak hanya berhenti di tingkat kepolisian saja. Akan sangat baik kalau otoritas kepolisian, kepada orang-orang yang melakukan penganiayaan terhadap pemuka agama yang sekaligus diduga mengidap gangguan jiwa tetap berlanjut sampai pengadilan guna merealisasikan atau memenuhi Pasal 44 ayat 2," katanya.

Tidak berhenti di situ, tambahnya, bahwa orang yang bertangung jawab terhadap individu dengan gangguan jiwa, tapi orang tersebut ternyata lalai atau abai, yang membuat kemudian individu mengidap gangguan jiwa itu melakukan tindakan berbahaya terhadap pihak lain, maka si penanggung jawab ini juga bisa dipidana.

"Konsekuensinya, proses hukum ini tidak cukup hanya menyelidiki orang yang sudah melakukan penganiayaan saja. Tapi kepolisian juga perlu mencari tahu siapa orang yang bertanggung jawab terhadap para pelaku yang notabene mengidap gangguan jiwa itu. Ringkasnya ada dua yang tetap diproses secara pidana yaitu, orang yang melakukan penganiayaan atau pembunuhan yang diduga mengidap gangguan jiwa. Kedua penanggung jawabnya, orang yang bertanggung jawab menjaga orang dengan gangguan jiwa itu," papar Reza.

Reza menuturkan, selama Pasal 44 KUHP tidak direalisasikan secara utuh, maka tidak bisa menyalahkan masyarakat kalau terus menerus melakukan unjuk rasa tentang keraguan mereka dan terus bertanya apakah hukum sudah bekerja pada rel yang semestinya.

"Kalau itu bisa dipastikan, betapa pun hati kita terluka, keluarga pemuka agama juga mengalami penderitaan batiniah, tapi semoga dengan terlaksananya proses hukum secara maksimal atau secara menyeluruh akan bisa menjadi penawar, akan bisa memenuhi kebutuhan kita akan keadilan, sekaligus memberikan jaminan ekstra bahwa hukum senantiasa hadir menciptakan keamanan bagi kita," tandasnya.

Sementara itu, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan menegaskan, dalam menangani setiap kasus, termasuk perkara kekerasan kepada pemuka agama Polri selalu bertindak secara profesional, transparan dan akuntabel. Penindakan terhadap pelaku kekerasan kepada ulama yang terjadi belakangan ini menunjukan kalau negara hadir melakukan penanganan.

"Kami menunjukan bahwa negara itu hadir, dalam hal ini Polri hadir setiap tindak pidana kami pastikan bahwa kami akan menangani dengan serius karena kami memang pelayan masyarakat di bidang penegakan hukum. Tentunya kami mohon dukungan dari MUI (Majelis Ulama Indonesia), dari tokoh masyarakat, untuk memberantas kejahatan di muka bumi, khususnya di Indonesia," katanya.

Ramadhan menuturkan, Polri memahami dan bisa menerima pendapat-pendapat yang timbul di tengah masyarakat tentang sepertinya ada sebuah skenario terhadap penganiayaan ataupun serangan terhadap pemuka agama.

"Tapi kami melihat, dan kami mohon kepada masyarakat untuk tidak memprovokasi terhadap hal-hal ini. Ketika menyampaikan satu, dikait-kaitkan, kemudian membuat penilaian seolah-olah itu menjadi penyerangan terhadap ulama, tanpa memberikan fakta-fakta yang akurat, yang valid. Berikan kesempatan kepada aparat kepolisian bekerja dengan serius, bilamana ingin membantu aparat kepolisian, memberikan keterangan, tentu pihak kepolisian membuka lebar untuk bersama-sama kita menuntaskan kejahatan di Indonesia," ucapnya.

"Kami mengerti, kami tidak anti-kritik, kritik bagi kami merupakan cambuk untuk kami lebih maju. Terima kasih atas kritik yang disampaikan, kami akan terus bekerja demi menciptakan situasi keamanan negara," tambah Ramadhan.

Ramadhan memahami dan mengerti apa yang dirasakan ulama apabila ada tindak kekerasan yang terjadi. Perasaan yang sama pun dirasakan oleh Polri.

"Tapi bicara penegakan hukum bukan bicara perasaan, tapi bicara dengan pembuktian. Kami akan berusaha, Polri tetap serius untuk melakukan penegakan hukum. Sekali lagi kami terbuka tangan, bila ada masyarakat memberikan petunjuk terhadap kasus-kasus ini," katanya.

Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi, mengatakan MUI sangat prihatin dengan kasus kekerasan yang menimpa ulama atau tokoh agama belakangan ini.

"Menurut pandangan kami sementara waktu, kami masih percaya kepada pemerintah untuk menyelesaikannya. Hanya agak lamban, sementara kasus ini membutuhkan respon yang kuat, yang cepat. Karena apa, kita sadar bahwa setelah pandemi Covid-19, maka tingkat orang yang hidup di bawah garis kemiskinan juga makin bertambah. Karena itu kelaparan, kemiskinan, keterpurukan itu bisa menjadi salah satu faktor terjadinya konflik horizontal. Oleh karena itu kami masih punya trust kepada penegakan hukum untuk melakukan tindakan yang terukur, yang responsif bahwa apa yang disampaikan itu bukan dibuat-buat, berdasarkan fakta," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA


TAG POPULER

# Timnas Basket


# SEA Games


# Ganjar Pranowo


# Kapal Drone


# Jokowi


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Data Nasional Penerima Vaksin Covid-19 sampai 23 Mei 2022

Data Nasional Penerima Vaksin Covid-19 sampai 23 Mei 2022

NEWS | 1 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings