Penyandang Disabilitas Masih Hadapi Berbagai Keterbatasan Akses
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Penyandang Disabilitas Masih Hadapi Berbagai Keterbatasan Akses

Jumat, 1 Oktober 2021 | 16:41 WIB
Oleh : Jeis Montesori / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencana Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Maliki mengatakan saat ini penyandang disabilitas menghadapi berbagai keterbatasan akses. Tidak hanya di bidang pendidikan tetapi juga di bidang infrastruktur, peradilan, kesehatan, layanan kependudukan sampai pada aspek ketenagakerjaan.

Hal tersebut, kata Maliki, mengakibatkan masalah kerentanan dan kemiskinan. Sebab, penyandang disabilitas harus mengeluarkan biaya ekstra dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik untuk pemenuhan alat bantu maupun pendampingan. Apalagi selama dua tahun ini, kita mengalami pandemi Covid-19.

"Penyandang disabilitas termasuk kelompok masyarakat rentan yang sangat terpengaruh, baik dari aspek sosial, kesehatan, maupun ekonomi,” ujar Maliki dalam webinar bertajuk "Rencana Akasi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD): Inisiatif Pembangunan Inklusif Disabilitas di Tingkat Daerah" yang diselengarakan Kementerian PPN/Bappenas dengan dukungan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (Kompak), Kamis (30/9/2021).

Dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Jumat (1/10/2021), Maliki mengatakan berdasarkan analisis inklusifitas dan evaluasi program, pemerintah Indonesia bersama organisasi penyandang disabilitas berupaya mewujudkan pembangunan yang inklusif melalui implementasi Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) yang didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 sebagai amanat UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Maliki mengatakan, terdapat perubahan paradigma pembangunan dalam implementasi regulasi tersebut, di mana bukan hanya urusan sosial saja, melainkan menjadi tanggung jawab multisektor dengan 7 sasaran strategis. Meliputi pendataan dan perencanaan inklusif, lingkungan tanpa hambatan, perlindungan hak dan akses politik dan keadilan, pemberdayaan dan kemandirian,ekonomi inklusif, pendidikan dan keterampilan, dan kesehatan.

Sementara Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas, Pungky Sumadi menjelaskan, Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan amanat untuk menjalankan RIPD sebagai upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di segala sektor pembangunan.

"RIPD kemudian diterjemahkan dalam strategi dan kebijakan yang lebih operasional dalam periode lima tahunan," katanya.

Dijelaskan, RIPD diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2021 untuk dilaksanakan oleh 34 kementerian/lembaga dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) dan 34 pemerintah provinsi dalam Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD).

Webinar ini sekaligus menjadi sarana sosialisasi penyusunan RAD PD Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2021 bekerja sama dengan Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri dalam perencanaan dan penganggaran inklusif disabilitas di tingkat daerah baik Pprovinsi dan kabupaten/kota. RAD PD akan ditetapkan melalui peraturan gubernur yang dikoordinasikan langsung oleh bappeda provinsi atau tim koordinasi RAD PD provinsi untuk program kerja beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai target 7 sasaran strategis yang sudah ditetapkan.

Analisis Berbasis Data
Dari webinar yang menghadirkan banyak narasumber yang sangat terkait di bidangnya, gagasan pemikiran yang banyak muncul yakni bagaimana membangun Indonesia secara inklusif menjadi komitmen Pemerintah Indonesia, salah satunya melalui pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di semua sektor pembangunan.

Setelah ditetapkannya Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2021 yang memuat rencana aksi nasional dan amanat penyusunan rencana aksi daerah penyandang disabilitas, babak baru pembangunan inklusif disabilitas menjadi komitmen kolaborasi pemerintah pusat dan daerah bersama sektor swasta, organisasi penyandang disabilitas, dan seluruh masyarakat. Dalam rencana ini, Kementerian PPN/Bappenas mengedepankan aspek analisis berbasis data, evaluasi capaian program sebelumnya, dan juga keterlibatan organisasi penyandang disabilitas.

Berdasarkan Susenas Maret 2020, saat ini penduduk Indonesia diperkirakan sebanyak 272 juta jiwa dengan komposisi penduduk penyandang disabilitas mencapai 23 juta jiwa. Sekitar 6,2 juta jiwa (2,3%) di antaranya merupakan penyandang disabilitas kategori sedang-berat.

Sementara itu, sebaran penyandang disabilitas di Indonesia cukup beragam. Jawa Barat dan Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penyandang disabilitas terbesar di Indonesia dengan masing-masing perkiraan lebih dari 1 juta jiwa. Meskipun secara persentase terhadap total penduduk, Provinsi Sulawesi Selatan menduduki posisi yang tertinggi (2,8%).

Sebaran penduduk penyandang disabilitas menjadi fokus pembangunan terkait pemenuhan hak dan kesempatan yang sama. Meskipun tren penyandang disabilitas meningkat seiring peningkatan usia. Kurangnya latar belakang pendidikan penduduk penyandang disabilitas menyebabkan terjadinya gap pemenuhan kuota pekerja baik di lingkungan pemerintah maupun swasta.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Hakim PN Surabaya Kena OTT KPK, Ini Respons KY

Merespons OTT terhadap hakim, KY meminta semua pihak memberikan kepercayaan kepada proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.

NASIONAL | 20 Januari 2022

Wagub NTB Target Vaksin Booster 70% Sebelum MotoGP Mandalika

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus berupaya mempercepat capaian vaksinasi dosis lanjutan (booster) jelang perhelatan MotoGP Mandalika.

NASIONAL | 20 Januari 2022

OTT Hakim PN Surabaya, KPK Juga Sita Sejumlah Uang

KPK menyita sejumlah uang saat operasi tangkap tangan (OTT) di Pengadilan Negeri Surabaya.

NASIONAL | 20 Januari 2022

Ini Nama Hakim PN Surabaya yang Ditangkap KPK

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Hakim itu bernama Itong Isnaeni Hidayat.

NASIONAL | 20 Januari 2022

OTT Bupati Langkat, KPK Tegaskan Tidak Sedang Incar Golkar

KPK menegaskan tidak mengincar Partai Golkar dalam melakukan kegiatan OTT di awal tahun ini.

NASIONAL | 20 Januari 2022

Sekolah Jadi Klaster Covid-19 Harus Ditutup 14x24 Jam

Sekolah disebut sebagai klaster Covid-19 meliputi tiga hal di antaranya angka positivity rate hasil AFC atau random testing di atas 5%.

NASIONAL | 20 Januari 2022

Sambut Hari Bhakti Imigrasi, Menkumham Pimpin Apel Nasional Gabungan di Batam

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly memimpin Apel Nasional Gabungan di di Dermaga 99 Harbour Bay, Batam

NASIONAL | 20 Januari 2022

Tak Hanya Panitera dan Pengacara, KPK Bekuk Hakim dalam OTT Surabaya

Sebelum menangkap hakim, tim satgas KPK terlebih dahulu mengamankan panitera dan pengacara.

NASIONAL | 20 Januari 2022

OTT KPK di Surabaya Terkait Suap Penanganan Perkara

Tim satgas KPK saat ini sedang memeriksa intensif para pihak yang dibekuk.

NASIONAL | 20 Januari 2022

OTT di Surabaya, KPK Periksa Panitera dan Pengacara yang Dibekuk

KPK tengah memeriksa panitera dan pengacara yang dibekuk saat operasi tangkap tangan (OTT) di Surabaya.

NASIONAL | 20 Januari 2022


TAG POPULER

# Arteria Dahlan


# Rahmat Effendi


# IBL


# Gaga Muhammad


# Kereta Peluru



TERKINI
Omicron Melambat, WHO Catat 18 Juta Kasus Minggu Lalu

Omicron Melambat, WHO Catat 18 Juta Kasus Minggu Lalu

DUNIA | 15 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings