Datangi Kompolnas, Guru Besar IPB Sebut Mafia Tanah Anti-Pancasila
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Datangi Kompolnas, Guru Besar IPB Sebut Mafia Tanah Anti-Pancasila

Jumat, 1 Oktober 2021 | 17:42 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, guru besar IPB, Prof Ing Mokoginta beserta kakak kandungnya, Dr Sientje Mokoginta, mendatangi kantor Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) di Jakarta, Jumat (1/10/2021). Mereka mengadukan kasus perampasan tanah miliknya yang tak kunjung selesai dan mengatakan bahwa para mafia tanah beserta bekingnya adalah orang-orang yang anti-Pancasila.

"Kami, Prof Ing Mokoginta bersama Dr Sientje Mokoginta untuk kedua kalinya datang ke kantor Kompolnas. Kami sengaja datang bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila untuk melaporkan masalah perampasan tanah yang menimpa kami," ujar Ing Mokoginta.

Dia menduga, berlarutnya penyidikan kasus perampasan tanah milik mereka karena ada beking mafia perampas tanah yang anti-Pancasila. Namun, kedatangan mereka kali ini tak membuahkan hasil apa-apa, karena mereka tak bisa masuk ke dalam kantor Kompolnas. Mereka hanya bisa memasuki halaman kantor Kompolnas.

Tanah keluarga besar Prof Ing Mokoginta seluas 1,7 hektare di Gogagoman, Kotamobagu, diduga dirampas oleh mafia tanah dan oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN). Mongkoginta dan keluarga sudah menang di pengadilan, mulai dari PTUN sampai peninjauan (PK) di Mahkamah Agung. Sertifikat turunan 2567 yang digunakan para mafia tanah juga sudah dibatalkan, namun tanah tersebut masih dikuasai penyerobot.

Padahal, bukti pidana perampasan tanah tersebut sangat kuat. Tidak ada transaksi jual beli, namun tanah dengan SHM Nomor 98 tahun 1978 yang tertulis berasal dari tanah adat tiba-tiba terbit sertifikat pada 2009 dengan Nomor 2567. Dalam sertifikat 2567 tersebut tertulis berasal dari tanah negara.

"Sebelumnya, kami juga sudah mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebanyak tiga kali. Minggu lalu, di kampus tempat saya mengajar, Presiden Jokowi kembali menegaskan agar Kapolri tidak ragu menindak beking mafia perampas tanah. Tetapi, sampai kini, kasus perampasan tanah milik kami belum juga tuntas disidik," lanjutnya.

Keduanya mengadu ke Kompolnas karena sangat kecewa kepada Polda Sulawesi Utara (Sulut). “Perkara perampasan hak atas tanah kami yang sudah bersertifikat Nomor 98 tahun 1978, sudah kami laporkan sejak 2017. Tanah kami diduduki oleh terlapor, dibuat sertifikat baru pada 2009, kemudian dijual. Padahal, terlapor tahu bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat," ujarnya.

Disebutkan, Propam Polda Sulut, bahkan Kanit Penyidik, telah menemukan bukti bahwa semua sertifikat terlapor tidak teregristasi dan tidak tercatat di buku tanah BPN. Namun, pihak penyidik menyatakan bahwa ini bukan tindak pidana dengan dalih terlapor juga punya sertifikat.

“Kami heran, mengapa bisa terbit sertifikat lain di atas tanah sertifikat kami? Kami pun terpaksa melakukan gugatan ke PTUN hingga MA untuk membuktikan sertifikat pihak terlapor adalah palsu. Gugatan kami dimenangkan hingga sampai inkrach setelah putusan PK di MA," kata Ing Mokoginta.

Setelah itu, ujarnya, BPN membatalkan semua sertifikat terlapor yang terdiri ataas 12 orang. Meski sudah ada bukti putusan pembatalan sertifikat terlapor Ing Mokoginta melanjutkan gugatan pada laporan kedua. Namun, perkara dinyatakan tidak dapat naik ke tahap penyidikan karena dianggap pihak Mokoginta tidak melakukan somasi terhadap pembeli tanah.

“Pembeli tanah yang tidak kami laporkan dikambinghitamkan, sedangkan terlapor yang merampas tanah sejak semula justru dibebaskan dengan alasan sertifikat mereka telah dicabut. Di sini yang menjadi perkara pidana adalah tindakan perampasan oleh terlapor, bukan tentang sertifikat tanah,” ujarnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

KPK Dikabarkan OTT Bupati Muba, Anak Alex Noerdin

Tim Satgas KPK dikabarkan menangkap Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex Noerdin dalam operasi tangkap tangan (OTT).

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Dugaan 8 Orang Dalam Azis Syamsuddin, KPK Klaim Sudah Memeriksa Internal

KPK mengeklaim telah memeriksa internal terkait dugaan adanya delapan orang dalam yang dapat digerakkan Azis Syamsuddin untuk mengamankan perkara.

NASIONAL | 15 Oktober 2021

Deputi Penindakan Sebut Atasan Stepanus Robin Pattuju Belum Tentu Pimpinan KPK

Deputi Penindakan KPK, Karyoto menyatakan, atasan eks penyidik Stepanus Robin Pattuju belum tentu mengarah pada pimpinan KPK.

NASIONAL | 15 Oktober 2021

Bekas Tambang Pasir Lereng Merapi Segera Direhabilitasi

Penghageng Kawedanan Agung Panitera Pura Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat GKR Condrokirono mendatangi 7 lokasi bekas tambang pasir

NASIONAL | 15 Oktober 2021

Rugikan Masyarakat, Sindikat Pinjol Ilegal Jadi Atensi Presiden dan Kapolri

Sindikat pinjaman online (pinjol) ilegal yang merugikan masyarakat menjadi atensi Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

NASIONAL | 15 Oktober 2021

Banyak Korban Pinjol Ilegal, Tagar #JokowiBerantasPinjolIlegal Bergema di Twitter

Tagar #JokowiBerantasPinjolIlegal bergema di Twitter pada siang hari ini, Jumat (15/10/2021) seiring dengan langkah pemerintah menindak pinjol ilegal.

NASIONAL | 15 Oktober 2021

LAN Apresiasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemprov Jawa Timur

Terjadinya pandemi ini, bisa menjadi ujian sekaligus peluang untuk mencari terobosan dan inovasi pelayanan publik yang semakin baik

NASIONAL | 15 Oktober 2021

Polisi Kejar Pendana Jaringan Desk Collection Pinjol Ilegal

Polisi memburu memburu ZJ, pendana sekaligus mentor tujuh tersangka penyebar SMS atau pesan pendek sindikat financial technology ilegal.

NASIONAL | 15 Oktober 2021

Bedah Buku Abdul Aziz: Terpenting Bagaimana Kekuasaan Dijalankan

Para tokoh pemikir Islam yang dibahas dalam buku "Negara Rasional dan Farewell Party karya Abdul Aziz menilai yang terpenting bagaimana kekuasaan dijalakan.

NASIONAL | 15 Oktober 2021

Made in Cirebon 2021 Perdalam Minat Siswa untuk Pendidikan Seni dan Budaya

Guna memperdalam minat siswa dalam pendidikan seni dan budaya, diluncurkanlah Made in Cirebon 2021

NASIONAL | 15 Oktober 2021


TAG POPULER

# Hoegeng Iman Santoso


# Direktur TV Penyebar Hoax


# Terowongan Belanda


# Pasien Covid-19


# PON Papua



TERKINI
KPK Dikabarkan OTT Bupati Muba, Anak Alex Noerdin

KPK Dikabarkan OTT Bupati Muba, Anak Alex Noerdin

NASIONAL | 2 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings