Polisi Diminta Turun Tangan Usut Pedagangan Satwa Langka di Medsos
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Polisi Diminta Turun Tangan Usut Pedagangan Satwa Langka di Medsos

Sabtu, 2 Oktober 2021 | 21:55 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Aparat kepolisian diminta turun tangan mengusut aksi kejahatan penjualan satwa langka dan dilindungi yang viral di media sosial (medsos). Pelaku diduga merupakan pemilik akun Instagram @juragan_insyaf.

Dalam postingan akun yang diikuti oleh lebih dari 4.000 pengikut itu tampak beberapa hewan yang dijual seperti orang utan dan satwa dilindungi lainnya.

Aksi ilegal tersebut memantik kemarahan Ketua Animal Defenders Indonesia (ADI), Doni Herdaru. Upaya untuk melaporkan kasus ini ke Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah dilakukan Doni beberapa waktu lalu.

"Namun, prosesnya rumit dan berbelit untuk pelaporan online, membuat orang enggan dan frustasi dalam melaporkan hal-hal seperti ini," kata Doni kepada wartawan, Sabtu (2/10/2021).

Untuk itu, Doni meminta kepolisian turut tangan mengusut kasus pidana penjualan satwa langka yang dilindungi ini.

"Polisi pun bisa menangkap dan mengusut jaringan penjualan satwa dilindungi," katanya.

Hal senada dikatakan pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Suparji Ahmad. Ditekankan, penjualan satwa liar dan langka di media sosial melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.

Dikatakan, maraknya jual beli satwa dilindungi berpotensi hilangnya kemampuan adaptasi hewan tersebut karena hidup di luar habitatnya.

"Bahkan berpotensi hewan tersebut tidak terurus maupun mengalami kematian sehingga akan menggangu ekosistem alam hayati," kata Suparji.

Lebih jauh, Suparji mengatakan, perdagangan hewan langka dan dilindungi melanggar ketentuan Undang Undang Nomot 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam Pasal 1 UU tersebut menyebutkan pengertian satwa liar merupakan semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

Dikatakan, regulasi tersebut muncul selain untuk melindungi satwa liar dan langka dari kepunahan, juga sebagai suatu konsekuensi dari perjanjian internasional Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild (CITES) yang sudah diratifikasi dengan Keputusan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1987.

"Jenis satwa liar yang dilindungi tersebut masuk dalam kategori satwa yang dilindungi oleh Convention on International Trade of Endangered Species atau disingkat dengan CITES, di mana perjanjian perdagangan internasional ini mengatur tentang dilarangnya memperdagangkan tumbuhan serta satwa yang dilindungi," katanya.

Terkait dengan jual beli satwa liar yang dilindungi tersebut, Suparji mendesak agar pihak kepolisian turun tangan menangani masalah tersebut.

"Karena perbuatan melanggar hukum tersebut merupakan tindakan yang dilarang. Dalam hukum pidana yang berkembang di Indonesia terdapat asas tentang pertanggungjawaban yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan," katanya.

Dipaparkan, asas itu menjadi dasar sebuah kesalahan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Selanjutnya, dalam Pasal 20 Undang-Undang Konservasi Hayati dikelompokkan dalam jenis satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi.

Adapun untuk hewan yang dilindungi apabila diperjualbelikan secara ilegal, diancam dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Hayati. Pasal itu berbunyi, "Setiap orang dilarang untuk: mengambil, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa liar yang dilindungi dalam keadaan hidup; menyimpan memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain baik didalam maupun diluar Indonesia; memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa uang dilindungi atau barang-barang yang terbuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam maupun diluar Indonesia), mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur dan/ atau sarang satwa yang dilindungi.

"Dengan ancaman pidananya penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 juta atau dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 50 juta," kata Suparji.

Namun, terdapat pengecualian dari perdagangan hewan liar tersebut apabila subjek hukum tersebut memliki izin resmi serta prosedur kepemilikan satwa liar yang dilindungi yang seharusnya dimiliki oleh setiap calon pemilik satwa liar tersebut berdasarkan Kepmenhut Nomor 277/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar, yakni untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan dan pengembangbiakan. Permohonan untuk kepemilikan satwa liar yang dilindungi harus diajukan kepada menteri yang memuat di antaranya informasi mengenai jenis, jumlah, jenis kelamin, umur atau ukuran dan wilayang pengambilan serta dilengkapi dengan rencana kerja atau proposal dengan tembusan kepada Dirjen dan otoritas keilmuan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Mahfud MD: Pemerintah Berkomitmen Lindungi Pembela HAM

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah berkomitmen melindungi dan mendorong para pembela hak asasi manusia (HAM) untuk berjuang menegakkan HAM.

NASIONAL | 27 Januari 2022

Universitas Harus Cetak SDM Cerdas di Era Transformasi Digital

Rektor Binus University Harjanto Prabowo mengatakan sebagai Perguruan Tinggi Indonesia, pihaknya menyadari pentingnya mencetak SDM cerdas.

NASIONAL | 27 Januari 2022

DPR: Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Berlaku Setelah Diratifikasi

Perjanjian antara Indonesia dan Singapura terkait perjanjian ekstradisi, perjanjian FIR dan perjanjian pertahanan akan berlaku setelah diratifikasi DPR.

NASIONAL | 27 Januari 2022

Kantor Imigrasi Depok Ingin Pertahankan Predikat Wilayah Bebas Korupsi

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok ingin mempertahankan penghargaan dan predikat wilayah bebas korupsi pada tahun 2022.

NASIONAL | 27 Januari 2022

Jadi Tersangka Suap Dana PEN Daerah, Eks Dirjen Keuangan Daerah Diultimatum KPK

Mantan Dirjen Keuangan Daerah, Mochamad Ardian Noervianto yang menjadi tersangka kasus dugaan suap dana PEN Kolaka Timur diultimatum KPK. 

NASIONAL | 27 Januari 2022

Hadapi Era 4.0, Penyuluh Pertanian Wajib Lakukan Transformasi

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengutarakan pertanian harus terus bersinergi dengan kemajuan teknologi.

NASIONAL | 27 Januari 2022

Puan dan Ganjar Kompak Sukseskan Program Bebas Stunting

Puan Maharani dan  Ganjar Pranowo, serta sejumlah kader PDI Perjuangan (PDI) terlihat kompak menyukseskan program bebas stunting.

NASIONAL | 27 Januari 2022


Dugaan Ujaran Kebencian, Edy Mulyadi Siap Diperiksa Besok

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri terus memproses laporan dugaan ujaran kebencian oleh Youtuber Edy Mulyadi. 

NASIONAL | 27 Januari 2022

Khawatir Paham Radikal Makin Merajalela, Sahroni Minta BNPT Antisipasi

Ahmad Sahroni khawatir paham radikal makin merajalela. Karenanya, Sahroni meminta BNPT mengantisipasi penyebaran paham radikal.

NASIONAL | 27 Januari 2022


TAG POPULER

# Edy Mulyadi


# JKN-KIS


# Presidential Threshold


# Omicron


# Wiyanto Halim



TERKINI
Perluas Pasar, PGN Gandeng 4 Kawasan Industri di Jawa Timur

Perluas Pasar, PGN Gandeng 4 Kawasan Industri di Jawa Timur

EKONOMI | 3 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings